Menuju Islam Gemilang

Hizbut Tahrir Indonesia

2012-02-13T05:04:00.001+07:00

Hizbut Tahrir Indonesia

Warga Yaman Serukan Kebangkitan Islam, Kecam Kapitalisme

Posted: 12 Feb 2012 04:57 AM PST

Sebuah pesan yang jelas bergemuruh di jalanan kota Sanaa setelah sholat Jumat, saat puluhan ribu demonstran Yaman menyatakan bahwa revolusi mereka akan terus berlanjut, bahkan setelah pemilu pada 21 Februari mendatang.

Para pengunjuk rasa pada hari Jumat (10/2) meneriakkan revolusi mereka akan terus berlanjut, hingga orang-orang Yaman yakin terhadap semua tuntutan mereka.

Ketika ditanya tentang pemilu tanggal 21 Februari mendatang, beberapa demonstran memuji itu, dengan alasan bahwa itu akan menjadi strategi politik untuk mengakhiri 33 tahun kekuasaan Ali Saleh. Namun banyak demontran mengatakan mereka akan menolaknya sebagaimana mereka menolak inisiatif GCC yang telah disepakati tahun lalu di Riyadh.

Para pengunjuk rasa juga menyatakan bahwa pemilu presiden mendatang adalah rencana para kapitalis yang bertujuan untuk memalingkan tuntutan rakyat Yaman yang sebenarnya.

Para demonstran ini mengatakan bahwa kapitalisme dan komunisme telah gagal, dan bahwa sekarang adalah waktu untuk kebangkitan Islam.

Menurut inisiatif kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh anggota oposisi dan pejabat rezim, Mansour Hadi akan memikul kepemimpinan pada pemilu 21 Februari mendatang dan akan memimpin urusan negara selama dua tahun dengan bantuan pemerintah rekonsiliasi.

Pemilu adalah momen dimana semua warga Yaman berkumpul bersama untuk memilih calon presiden. Namun dalam pemilihan ini, warga Yaman tidak akan memiliki banyak pilihan, karena Mansour Hadi merupakan satu-satunya calon yang akan menjadi Presiden Yaman berikutnya. Banyak orang telah mengumumkan bahwa mereka tidak akan berpartisipasi dalam pemilu, dan akan terus turun ke jalan untuk menyerukan jatuhnya kapitalisme dan kebangkitan Islam. (mediaumat.com, 12/2/2012)

Hizbut Tahrir Indonesia

2012-02-12T05:05:00.001+07:00

Hizbut Tahrir Indonesia

Obama Bingung Antara Menganggap Islamis Mesir Sebagai Teman Atau Musuh
Makin Agresif, AS Tambah Pesawat tak Berawak Hingga 30 Ribu Unit
[VIDEO] Aksi HT Palestina Dukung Revolusi Rakyat Syam
Temuan BPK Sering ‘Dicuekin’ Penegak Hukum
52% Irigasi Rusak, Produksi Beras Terancam
[VIDEO] FOKUS: Korupsi Menjerat Para Politisi Muda
Dr. Fauzia Siddiqui dan pendukung Dr. Aafia Siddiqui diserang dan ditangkap di Karachi
[FOTO] HT Turki Gelar Aksi Menentang Rezim Brutal Suriah dan Seruan Khilafah
Gugatan ateis Inggris dikabulkan
Pria AS Bunuh Diri Setelah Tembak Mati 2 Orang

Obama Bingung Antara Menganggap Islamis Mesir Sebagai Teman Atau Musuh

Posted: 11 Feb 2012 06:56 AM PST

Surat kabar Amerika “The Financial Times” mengatakan bahwa pemerintah Presiden AS Barack Obama bingung antara menganggap kaum Islamis di Mesir sebagai teman atau musuh.

Penulis “Philip Stephens” menjelaskan bahwa revolusi Arab telah membuat Barat terkejut, gelisah, dan tidak nyaman. Prancis kehilangan Ben Ali di Tunisia. Sementara AS kehilangan sekutu pentingnya di Mesir. Dan di Mesir AS masih bingung antara menganggap kelompok Islamis yang menang dalam pemilu itu sebagai teman atau musuh.

Penulis Amerika itu menghubungkan antara kebingungan ini dengan bersikeras dukungan Rusia terhadap rezim Suriah di bawah pimpinan Bashar Assad, meskipun terus terjadi eskalasi aksi protes di Suriah, serta Rusia yang menggunakan veto di Dewan Keamanan terhadap resolusi yang mengutuk Assad, yang kemudian dimanfaatkan oleh Bashar Assad dalam mengintensifkan serangannya yang tidak lagi membedakan antara warga sipil dan kelompok bersenjata. Sedang Liga Arab gagal mencapai peralihan kekuasaan dengan damai. Sehingga sekarang, Suriah menuju perang saudara, katanya.

Ia menjelaskan bahwa Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov memberikan kesan bahwa ia menyakini Mohamed Bouazizi di Tunisia, kelompok Islamis di Benghazi, serta para pemuda dan pemudi di Tahrir Square adalam agen intelijen AS, dan mereka digaji. Sementara revolusi terhadap Bashar merupakan episode terakhir dalam konspirasi Amerika.

Stephens mengatakan bahwa Assad merupakan sekutu penting bagi Rusia sejak era Soviet. Dan di pelabuhan Tartus, Suriah ada pangkalan penting bagi angkatan laut Rusia, serta ada sejumlah kontrak besar untuk pasokan senjata antara kedua negara. Juga, ada prinsip non-interferensi yang ditempuh oleh Moskow. Dikatakan bahwa Rusia tengah menampakkan sebagai seorang teman yang sedang menghadapi musuh Suriah, sama seperti kondisi yang terjadi pada zaman Perang Dingin.

Ia mengingatkan bahwa revolusi musim semi Arab telah mendorong kelompok Islamis di Tunisia dan Mesir untuk mencapai kekuasaan. Sedang negara-negara yang tidak terjadi revolusi di dalamnya, namun berlangsung pemilu, juga telah menyebabkan kemajuan kelompok Islamis, seperti halnya di Maroko dan Kuwait. Dan diramalkan akan mengalami kemajuan pula yaitu kelompok Islamis di Libya, Yordania dan Yaman.

Pemerintah AS telah berusaha untuk mendapatkan jaminan dari kelompok Islamis di Mesir untuk tetap mempertahankan kepentingan mereka di wilayah itu, serta mempertahankan semua perjanjian damai setelah disadari bahwa kekuatan dari gerakan Islam di Mesir tengah berakar di antara berbagai segmen masyarakat (islammemo.cc, 10/2/2012).

Makin Agresif, AS Tambah Pesawat tak Berawak Hingga 30 Ribu Unit

Posted: 11 Feb 2012 06:44 AM PST

Kongres AS meloloskan RUU yang menyetujui penyebaran dan penambahan pesawat tak bearawak AS, hingga 30 ribu unit. Penambahan dan penyebaran pesawat tak berawak AS itu akan dilakukan pada 2020 mendatang.

Untuk pelaksanan RUU tersebut, AS bekerja sama dengan Federal Aviation Administration untuk mendapatkan penambahan pesawat tak berawak tersebut, yang mungkin akan didapatkan dalam waktu sembilan bulan ke depan.

The Federal Aviation Administration (FAA) Reauthorization Act mengatakan, “Presiden AS Barack Obama yang diperkirakan akan menandatangani kerjasama tersebut, dan memerintahkan FAA untuk mengembangkan peraturan untuk pengujian dan lisensi pesawat komersial pada tahun 2015,” The Washington Times melaporkan.

FAA mengakui untuk pengujian dan pengawasan pesawat tak berawak AS dengan jumlah sebanyak itu, tidaklah mudah,”Ada banyak pertanyaan mengenai kebijakan serius di cakrawala tentang privasi dan pengawasannya, baik oleh instansi pemerintah dan entitas komersial,” kata Steven Aftergood, yang mengepalai Proyek Rahasia Pemerintah di Federasi Ilmuwan Amerika. (republika.co.id, 11/2/2012)

[VIDEO] Aksi HT Palestina Dukung Revolusi Rakyat Syam

Posted: 11 Feb 2012 06:34 AM PST

Aksi Hizbut Tahrir Palestina pada hari Jumat (03/02/2012) di Masjid Al-Aqsa dan Masjid di Tepi Barat untuk mendukung revolusi rakyat Syam melawan rezim despotik Bashar Assad

Temuan BPK Sering ‘Dicuekin’ Penegak Hukum

Posted: 10 Feb 2012 11:02 PM PST

Temuan-temuan BPK tentang adanya indikasi penyelahgunaan keuangan negara dituding kerap tidak diindahkan oleh para penegak hukum. “Catatan membuktikan, bahwa dari begitu banyak laporan yang dibuat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), tidak banyak yang ditindaklanjuti penegak hukum,” kata anggota Tim Pengawas Kasus Bank Century di DPR RI, Bambang Soesatyo, Sabtu (11/2).

Dikatakan politisi Partai Golkar ini, keadaan tersebut semakin memprihatinkan, karena Pemerintah pun seolah tidak pernah bersikap tegas melihat kecenderungan yang negatif ini.

“Hal terkini yang perlu mendapat atensi serius, ialah, kesimpulan rapat BPK dengan Tim Pengawas (Timwas) DPR untuk proses hukum Bank Century. Ini sesungguhnya merupakan rekomendasi kepda penegak hukum,” paparnya.

Ia mengingatkan lagi, rekomendasi itu harus ditindaklanjuti penegak hukum, dengan menaikkan status kasus Bank Century ke level penyidikan. “Kalau kesimpulan atau rekomendasi BPK-Timwas DPR itu tidak segera ditindaklanjuti penegak hukum, hal itu akan menjadi preseden yang buruk. Kalau ketidakpedulian itu meluas, mekanisme pengawasan pembanguan nasional akan berantakan,” ujarnya.

Bambang Soesatyo yang juga anggota Komisi III DPR RI (bidang Hukum dan HAM), menambahkan, untuk sampai pada kesimpulan mengenai adanya indikasi kerugian negara, BPK pasti mengacu pada temuan-temuan dalam audit forensik. “Menurut saya, kesimpulan itu sudah sederajat dengan rekomendasi BPK kepada institusi penegak hukum, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk segera menyidik ‘bailout’ Bank Century,” tandasnya.

Diingatkannya lagi, rakyat dan komunitas pemerhati sangat peduli pada masalah kerugian negara. “Karena itu, sekali lagi saya ingatkan, KPK jangan ikut-ikutan menyepelekan temuan-temuan BPK tentang indikasi penyalahgunaan keuangan negara. Catatan membuktikan, bahwa dari begitu banyak laporan yang pernah dibuat BPK, hanya sedikit ditindaklajuti penegak hukum,” ungkapnya. (ANTARA, 11/2/2012)

52% Irigasi Rusak, Produksi Beras Terancam

Posted: 10 Feb 2012 10:59 PM PST

LEBIH dari 52% irigasi rusak. Sebagai akibatnya, produksi beras tahun ini terancam semakin turun. Target surplus 10 juta ton beras pada 2014 bakal gagal.

Hal itu diungkapkan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Udhoro Kasih Anggoro dalam rapat dengar pendapat antara Komisi IV DPR dan tujuh gubernur, kemarin. “Dari 7,2 juta hektare lahan irigasi yang ada, sebanyak 52% sudah rusak,” ujarnya.

Kerusakan itu dipastikan Anggoro bakal mengancam produksi beras nasional. Apalagi, perbaikan yang dilakukan belum maksimal. Untuk itu, ia mewanti-wanti agar pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten selaku penanggung jawab lahan irigasi segera bekerja sama.

“Kalau tidak ada perbaikan, jelas sekali pencapaian produksi dan target surplus 10 juta ton beras terancam,” lanjut Anggoro.

Kerusakan irigasi itu diakui para gubernur yang hadir dalam rapat itu, di antaranya Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, dan Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf. Tiga daerah itu merupakan lumbung beras selama ini. “Irigasi kita sudah jeblok, rusak tidak dapat digunakan. Bupati juga kerjanya tidak becus,” kata Bibit dalam rapat tersebut.

Di Banyumas, Jawa Tengah, saja, sekitar 60% daerah irigasi rusak. Dari total 520 daerah irigasi, 312 di antaranya rusak.

Kepala Bidang Irigasi Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Banyumas Kresnawan Wahyu membenarkan, berdasarkan hasil inventarisasi dinas, ada sekitar 60% daerah irigasi yang rusak. “Perbaikan tidak mungkin langsung secara keseluruhan sebab anggarannya sangat terbatas. Misalnya untuk 2012, anggaran dari dana alokasi khusus (DAK) mencapai Rp4,8 miliar dan ditambah Rp480 juta dari APBD kabupaten. Jadi, total anggaran untuk perbaikan mencapai Rp5,2 miliar lebih,” jelasnya.

Demikian pula di Jawa Barat. Sekitar 50% dari 760 ribu hektare persawahan produktif di wilayah itu rusak.

Ketua Pelaksana Harian Himpunan Kelompok Tani Indonesia (HKTI) Jawa Barat Entang Sastaatmadja mengaku prihatin. Lebih dari satu dekade tidak ada pemerintah daerah yang mengalokasikan dana APBD untuk membangun, merenovasi, dan merehabilitasi jaringan irigasi.

“Sejak 2002, atau pascaotonomi daerah, pemerintah daerah tidak lagi mengalokasikan dana untuk jaringan irigasi. Dan hanya mengandalkan bantuan pemerintah pusat yang besarannya sangat tidak mencukupi untuk memelihara jaringan irigasi,” ujar Entang.

Jaringan irigasi yang tidak berfungsi atau yang rusak parah terdapat di Indramayu, Cirebon, Karawang, dan Subang. Tidak terkecuali daerah di wilayah Priangan Timur, seperti Tasikmalaya, Ciamis, dan Garut.

Modus konversi

Kepada Media Indonesia, Menteri Pertanian Suswono mengeluh banyak pemerintah daerah sengaja membiarkan irigasi itu rusak. Kesengajaan itu ditudingnya sebagai modus agar terjadi peralihan fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan.

“Irigasi rusak kalau dibiarkan lama-lama akan terjadi konversi. Di daerah sering kali modusnya seperti itu. Bahkan, irigasi teknisnya kadang-kadang dibiarkan saja yang rusak itu. Akibatnya lahan itu betul-betul tidak berfungsi lagi.” (mediaindonesia.com, 9/2/2012)

[VIDEO] FOKUS: Korupsi Menjerat Para Politisi Muda

Posted: 10 Feb 2012 09:10 PM PST

Download

Dr. Fauzia Siddiqui dan pendukung Dr. Aafia Siddiqui diserang dan ditangkap di Karachi

Posted: 10 Feb 2012 07:31 PM PST

Pada saat demonstrasi untuk Dr. Aafia Siddiqui, pasukan 'keamanan' Pakistan menangkap dan menyerang ribuan domonstran yang ingin melakukan demonstrasi dengan damai di Karachi, Pakistan.

Demonstrasi itu diselenggarakan oleh pergerakan Aafia dan Pasban untuk menuntut pembebasan dan memprotes hukuman 86 tahun terhadap Dr. Aafia Siddiqui di negara teroris, Amerika Serikat.

Berdasarkan beberapa laporan, Dr. Fauzia Siddiqui, saudari perempuan Dr. Aafia Siddiqui, dipukuli oleh polisi rezim dan mengalami luka serius pada wajah. Awalnya, dia dipindahkan ke sebuah pusat penahanan yang dirahasiakan sebelum kemudian dipindahkan ke kantor polisi. Beberapa ratus orang lainnya juga terluka dan ditahan.

Polisi menggunakan gas air mata dan pentungan juga menangkap ratusan domonstran termasuk Dr. Fauzia dan presiden Pasban, Altaf Shakoor ketika para demonstran ketika sedang berusaha menuju Konsulat AS untuk menentang penahanan Dr. Aafia Siddiqui pada hari Jumat (10/2/2012), dilansir aseerun.

Banyak dari demonstran yang mengalami cedera, termasuk para perempuan, sementara polisi menangkap sejumlah besar demonstran. Demonstrasi tersebut terjadi di jalanan Abdullah Haroon.

Para tahanan akan dipindahkan ke Kantor Polisi Altileri dan tindakan lebih jauh akan dilakukan tehadap para demonstran. Serangan yang dilakukan polisi rezim terhadap para demonstran telah mengakibatkan kemacetan parah di dekat jalan Abdullah Haroon dan Saddar.(arrahmah.com,11/2/2012)

[FOTO] HT Turki Gelar Aksi Menentang Rezim Brutal Suriah dan Seruan Khilafah

Posted: 10 Feb 2012 07:13 PM PST

Hizbut Tahrir Turki menggelar aksi mengecam kebrutalan rezim Suriah dan Seruan penegakan Khilafah. Aksi ini dilakukan di lapangan masjid Beyazıt Istambul Turki pada jUmat (10/02/2012).

HT Turki

Gugatan ateis Inggris dikabulkan

Posted: 10 Feb 2012 06:57 PM PST

Pengadilan Tinggi London, Inggris mengabulkan gugatan seorang ateis yang mengajukan keberatan atas pembacaan doa sebagai bagian dari pertemuan di lingkungan pemerintah kota.

Clive Bone, mantan anggota parlemen daerah Bideford, Inggris bagian barat daya, mengeluh bahwa pembacaaan doa membuatnya malu dan membuatnya dalam posisi tidak mengenakkan.

Pengadilan Tinggi London hari Jumat (10/02) memutuskan Pemerintah Kota Bideford telah melampaui wewenangnya dengan cara menerapkan pembacaan doa sebagai bagian dari pertemuan-pertemuan resmi.

Hakim Ouseley mengatakan pembacaan doa itu tidak sah berdasarkan pasal 111 Akta Pemerintah Daerah tahun 1972. Namun hakim mengatakan pembacaan doa bisa dilakukan selama para anggota parlemen daerah tidak diminta secara resmi untuk hadir.

“Pemerintah daerah tidak memiliki wewenang berdasarkan pasar 111 Akta Pemerintah Daerah 1972 untuk mengadakan pembacaan doa sebagai bagian dari pertemuan resmi, atau mengundang para anggota parlemen daerah ke pertemuan yang di dalamnya ada acara pembacaan doa,” kata hakim Ouseley.

Bukan atas dasar HAM

Hakim mengakui kasus ini memunculkan masalah-masalah yang menyangkut kepentingan umum dan memberikan izin kepada Pemerintah Kota Bideford untuk mengajukan banding.

National Secular Society (NSS), yang mendampingi Clive Bone dalam memperkarakan pembacaan doa, mengatakan ritual tersebut melanggar Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa yang melindungi kebebasan hati nurani dan tidak menghadapi diskriminasi.

Namun kasus tersebut tidak dipertimbangkan atas dasar hak asasi manusia tetapi berdasarkan peraturan pemerintah daerah.

Seorang warga Kristen yang berteman dengan Clive Bone mengatakan putusan pengadilan akan berdampak buruk terhadap peran Kristen dalam kehidupan publik di Inggris. (bbc, 10/2/2012)

Pria AS Bunuh Diri Setelah Tembak Mati 2 Orang

Posted: 10 Feb 2012 06:42 PM PST

Seorang pria melakukan penyanderaan di sebuah rumah mobil di Florida, Amerika Serikat (AS) selama 6 jam. Pria tersebut menembak mati seorang pria dan seorang bocah laki-laki berumur 9 tahun. Kemudian pria bersenjata tersebut menembak dirinya sendiri.

Penyanderaan terjadi sebuah rumah mobil di Deerfield Beach, Florida, Kamis (9/2/2012), sekitar pukul 18.20 waktu setempat. Dia sempat menembak dan melukai seorang pria sebelum merangsek masuk ke dalam rumah mobil tersebut.

Polisi langsung mengepung rumah mobil tersebut. Namun tidak bisa langsung menolong korban penembakan karena diancam oleh si pria bersenjata.

Ketika polisi berhasil mendekati pria tersebut, naas dia telah tewas karena kehabisan darah. Demikian seperti dilansir oleh AFP, Jumat (10/2/2012).

Si pria yang bersenjatakan shotgun ini bersembunyi cukup lama di dalam rumah mobil. Dia sempat melepaskan seorang wanita yang dia sandera dalam keadaan selamat.

Setelah melakukan negosiasi, polisi akhirnya berhasil masuk ke dalam rumah mobil tersebut pada Jumat (10/2) dini hari, sekitar pukul 01.30 waktu setempat. Polisi menemukan 2 jasad yang satu diantaranya adalah si pria bersenjata.

Seorang wanita dan seorang bocah laki-laki yang berumur 7 tahun ditembak oleh si pria namun berhasil selamat. Apa yang sebenarnya terjadi di balik penyanderaan ini masih dalam penyelidikan polisi setempat. (detiknews.com, 10/2/2012)

Hizbut Tahrir Indonesia

2012-02-11T05:08:00.001+07:00

Hizbut Tahrir Indonesia

Jampidsus Andi Irwanto Prihatin Banyak Perkara Korupsi Diputus Bebas
Hanya untuk Rancang UU, DPR Butuh Puluhan Miliar
Irak Negeri Sejuta Kuburan Massal
Republik Zina Menunggu Binasa

Jampidsus Andi Irwanto Prihatin Banyak Perkara Korupsi Diputus Bebas

Posted: 10 Feb 2012 12:20 AM PST

Jampidsus Andi Irwanto prihatin banyak perkara korupsi diputus bebas (jpnn, 10/2).

Komentar:
Tidak heran karena hukum buatan manusia tunduk pada kepentingan dan kekuasaan. Tidak ada taqwa dalam menjalankannya dan menjatuhkan vonis. Itulah ciri khas hukum produk demokrasi-sekuler. Jadi mustahil berantas korupsi dengan demokrasi sebab demokrasi itui sendiri sebab pangkalnya. Hanya dengan syariah dan Khilafah, korupsi bisa diberantas tuntas. (LS-HTI)

Hanya untuk Rancang UU, DPR Butuh Puluhan Miliar

Posted: 09 Feb 2012 07:30 PM PST

Hanya untuk perancangan undang-undang, DPR membutuhkan puluhan miliar rupiah. Uang rakyat itu diambil dari APBN yang digunakan untuk membuat sejumlah peraturan perundang-undangan yang dilakukan wakil rakyat di Senayan.

Data Rekapitulasi Usulan Relokasi Anggaran DPR 2011 mencatat, anggaran untuk Komisi VIII DPR paling tinggi, sebesar Rp 29,658 miliar. Uang rakyat sebanyak itu digunakan untuk Rancangan Undang-Undang (RUU) usulan DPR (empat RUU) sebanyak Rp 28,693 miliar. Sisanya, sebanyak Rp 964,815 juta digunakan untuk pembahasan sebuah RUU Ratifikasi.

Komisi X DPR menghabiskan anggaran paling sedikit, yaitu Rp 7,173 miliar untuk pembahasan sebuah RUU usulan DPR. Untuk Komisi III DPR menghabiskan anggaran terbesar kedua setelah komisi VIII DPR, yaitu Rp 26,130 miliar. Uang sebanyak itu digunakan untuk perancangan tiga UU usulan DPR yang nilainya mencapai Rp 21,520 miliar. Sisanya Rp 4,609 miliar digunakan untuk merancang sebuah UU usulan pemerintah.

Sementara itu, Panitia Khusus (Pansus) di DPR menghabiskan uang sebanyak Rp 21,520 miliar untuk merancang tiga UU usulan DPR. Komisi II DPR menghabiskan uang terbanyak keempat senilai Rp 16,393 miliar. Selanjutnya adalah komisi VI DPR sebanyak lebih dari Rp 15 miliar. Disusul kemudian Komisi I DPR sebanyak Rp 11 miliar lebih untuk membentuk sebuah RUU usulan DPR dan membahas dua RUU usulan DPR. (republika.co.id, 10/2/2012)

Irak Negeri Sejuta Kuburan Massal

Posted: 09 Feb 2012 07:24 PM PST

Di antara sejumlah argumen yang diambil oleh kebanyakan dari para pendukung perang Irak adalah kediktatoran rezim sebelumnya, dan kuburan massal untuk warga Iran pada tahun delapan puluhan abad lalu yang memiliki bagian besar dalam mengubur orang Irak. Kemudian disusul oleh perang Kuwait dimana Amerika melakukan kejahatan kemanusiaan paling keji terhadap rakyat Irak, sebab banyak para prajurit dalam keadaan hidup yang dikubur di bawah tank-tank Amerika. Dan kemudian datang invasi AS membawa demokrasi dan kebebasan dengan gayanya yang baru, yaitu model abad dua puluh satu untuk melakukan banyak kejahatan perang dan genosida melalui tindakan militer secara langsung atau melalui pengerahan banyak milisi dan geng untuk melakukan kejahatan di dalam Irak atas sepengetahuan pasukan Amerika. Sementara argumen bahwa ini adalah masalah internal, perang saudara, dan konflik sektarian, maka terkait semua peristiwa ini bagi orang yang berakal waras sangat jelas akan peran Iran yang terus berlanjut hingga saat ini.

Oleh karena itu, setelah pendudukan Amerika sampai saat ini telah ditemukan lebih dari 426 kuburan massal, termasuk banyak dari jasad warga Irak yang tidak bersalah, di samping masih banyak kuburan yang hingga sekarang belum terungkap. Sementara kuburan massal terakhir, yang dipublikasikan surat kabar dan berbagai media adalah kuburan massal yang ditemukan di provinsi Diyala, dekat perbatasan Iran, tempat berlangsungnya aktivitas pembersihan etnis kaum Sunni dari tahun 2003 sampai sekarang. Dalam hal ini, Iran memiliki andil besar atas semua kejahatan dan genosida terhadap anak-anak Sunni Irak di provinsi tersebut. Bahkan, di provinsi ini saja telah ditemukan 36 kuburan massal, dengan lebih dari 600 mayat. Dan di kemudian hari pasti akan terungkap lebih banyak lagi kuburan massal.

Direktur organisasi HAM di Irak, Thalib Khazraji mengatakan bahwa “Dinas Keamanan sejak 2008 hingga saat ini telah menemukan 36 kuburan massal yang tersebar di berbagai provinsi. ” Ia menjelaskan bahwa beberapa dari kuburan itu telah dibongkar melalui surat keputusan resmi yang dikeluarkan oleh pengadilan Irak.

Khazraji menambahkan bahwa 32 kuburan para korban aksi “terorisme” yang dibunuh oleh kelompok bersenjata selama periode kacaunya keamanan yang terjadi antara 2006-2008, tercatat bahwa “kuburan-kuburan itu berisi 360 mayat, beberapa di antaranya adalah perempuan dan anak-anak, di mana lokasinya terkonsentrasi di wilayah Selatan dan Timur Baquba”.

Khazraji menegaskan telah ditemukan tiga kuburan massal lainnya, di wilayah selatan Buhriz (8 km selatan Baquba), yang berisi banyak mayat dari warga provinsi itu. Mereka dibunuh karena diduga bergabung dengan al-Qaeda. Namun, Khazraji mengklaim bahwa sebenarnya mereka itu dibunuh hanya karena mereka itu Sunni. Khazraji mencatat bahwa “Kuburan-kuburan itu berisi lebih dari 263 mayat.”

Khazraji menambahkan bahwa “Dinas Keamanan juga menemukan di daerah Sadah (8 km utara timur Baquba) sebuah kuburan yang berisi tiga mayat anak-anak yang dibunuh oleh pasukan pendudukan AS. Ia menjelaskan bahwa “kuburan itu dibongkar oleh komite yang berwenang setelah mendapat persetujuan pengadilan”.

Bahkan Khazraji memperkirakan “adanya sejumlah kuburan massal lainnya yang lokasinya masih belum diketahui pada saat ini.” Ia menjelaskan bahwa “aksi-aksi kekerasan telah memberi kontribusi besar atas hilangnya ribuan warga sipil”.

Kementerian HAM Irak mengumumkan pada tahun lalu telah ditemukan 400 kuburan massal setelah rezim sebelumnya jatuh pada tahun 2003. Namun ia mengatakan bahwa pihaknya tidak mampu membongkar lebih dari 10 kuburan dalam setahun, karena membutuhkan upaya besar dalam mengeluarkan mayat dan mengidentifikasinya.

Khazraji yakin bahwa alasan pernyataan Kementerian HAM Irak tentang ketidakmampuan untuk membongkar kuburan lebih banyak adalah usaha agar tidak memicu kebencian lebih besar dari warga Irak yang telah kehilangan orang-orang yang mereka cintai dan anak-anak mereka setelah invasi AS, dan bukan karena ketidakmampuan Kementerian untuk membongkar kuburan-kuburan itu.

Perlu diketahui bahwa kuburan massal terbesar telah ditemukan setelah invasi AS, yang merupakan kuburan massal terbesar dalam sejarah kontemporer Irak, di mana kuburan itu berisi 4.020 mayat, yang kebanyakan adalah perempuan, pemuda, pria, manula dan anak-anak dari warga Qada’ al-Mahmudiyah dan sekitarnya.

Menurut saksi mata dari penduduk setempat bahwa mereka adalah korban-korban penculikan dan pembantaian milisi sektarian yang berafiliasi dengan rezim Iran, seperti Badar, salah satu dari sayap Partai Dakwah, dan milisi tentara al-Mahdi pada tahun 2005 dan 2006.

Sumber yang dekat dengan penyelidikan di kuburan massal itu menjelaskan bahwa Komandan Brigade 45 dari Divisi VI menolak untuk membongkar kuburan massal di Jami’ al-Amin untuk ditambahkan ke kuburan yang ditemukan beberapa saat sebelumnya. Dan kuburan itu berisi 114 mayat para pemuda kota al-Mahmudiyah.

Diketahui bahwa insiden-insiden sektarian yang terjadi di Irak pada periode 2006 - 2008 merupakan aksi pembersihan massa bagi masyarakat Sunni Irak, terutama di daerah sekitar ibukota Baghdad, dalam sebuah rencana yang disengaja untuk membasmi komponen politik, sebagai langkah awal untuk mengubah demografi yang akan terjadi Irak. Sementara kekuatan Syiah di antara warga Irak yang bekerjasama dengan pasukan Iran mengontrol setiap potensi rakyat Irak, dan melakukan pengusiran kaum Sunni dari Irak.

Masalah kuburan massal di Irak dalam situasi Irak saat ini terbuka dan sulit disembunyikan, karena aksi genosida masih berlanjut, terutama suasana politik diktator baru yang memerintah Irak dengan politik tangan besi (islamtoday.net, 8/2/2012).

Republik Zina Menunggu Binasa

Posted: 09 Feb 2012 07:15 PM PST

Oleh Asri Supatmiati, S.Si

Masih gadis sudah tidak perawan? Tak perlu mengernyitkan dahi. Saat ini perempuan belum menikah tapi sudah tidak virgin bukanlah barang langka. Survey terbaru yang dilakukan lembaga internasional DKT bekerja sama dengan Sutra and Fiesta Condoms mengungkap, remaja tak lepas dari seks bebas. Buktinya, 462 responden berusia 15 sampai 25 tahun semua mengaku pernah berhubungan seksual. Semua, 100 persen! Dan, mayoritas mereka melakukannya pertama kali saat usia 19 tahun. Survey dilakukan Mei 2011 di Jakarta, Surabaya, Bandung, Bali, dan Yogyakarta (Republika.co.id, 12/12/2011).

Selanjutnya, data yang diungkap lebih miris lagi. Yakni, sebanyak 88 persen hubungan seks dilakukan bersama pacar, 9 persen dengan sesama jenis (terutama wanita), dan 8 persen dengan PSK (untuk pria). Umumnya mereka melakukan zina di tempat kos (33 persen), hotel atau motel (28 persen), sementara rumah 24 persen. Lama pacaran mereka sebelum berhubungan seksual, rata-rata satu tahun.

Perzinaan agaknya sudah menjadi gaya hidup sebagian warga berhaluan liberal di Republik ini. Tepatnya, sejak kran liberalisasi di berbagai bidang dibuka, life style ala Barat yang sarat dengan gelagak syahwat turut menjadi penumpang gelap. Dilegalkan tidak, tapi merebak di mana-mana. Pornografi, pornoaksi, pelacuran, permesuman dan hiburan maksiat, begitu dekat, mengulik urat syahwat.

Tak peduli lelaki baru baligh, atau gadis bau kencur, jika saraf-saraf nafsunya sudah diobrak-abrik, apa pun dilakukan. Jika pintu legal pernikahan begitu terjal, zina gratis jadi pelampiasan. Toh suka sama suka, saling menguntungkan, tak ada yang dirugikan. Dan lebih penting, toh tak ketahuan. Boro-boro dikenai rajam atau sekadar dikucilkan, dengan bangga pelaku zina mem-videokan adegan vulgarnya.

Bagaimana dengan memperkosa? Memang terlalu berat risikonya. Kalau zina suka sama suka, tidak ada delik pidananya. Perkosaan hanya dilakukan mereka yang “kebelet” melampiaskan nafsu tapi tak punya pacar, atau tak punya uang untuk membayar pelacur. Juga, yang tak kuat nikah karena biaya administrasinya mahal, atau tak punya calon saking tak lakunya. Dan, di negeri ini, tipe seperti inipun tak kalah banyaknya. Fenomena pemerkosaan di angkutan umum adalah salah satunya. Korbannya sudah banyak berjatuhan, perempuan semakin terancam di luar sana. Kejahatan seksual mengintai setiap detik. Kalau tak diperdaya dengan rayuan gombal, dicaplok para pemerkosa. Duh!

Melarang atau Merangsang?

Omong kosong jika negara melindungi warganya. Yang ada bukannya melarang, malah merangsang mereka untuk menjadi penikmat syahwat. Memblokir situs porno hanya sebatas niat baik. Baru sejenak sudah jebol lagi. Bahkan dipelopori jajaran pejabat sendiri (ingat kasus anggota DPR yang ketahuan mengakses situs porno saat sidang?).

Juga, tidak pernah bersedia menghukum berat para pelaku zina. Bagaimana pelaku zina akan kapok, kalau ketahuan justru dinikahkan? Jangan heran jika kita membaca berita, tiap hari selalu ada episode-episode anyar video-video mesum amatir dengan aktor-aktris muda-mudi yang dimabuk asmara, pelajar kurang ajaran, atau pasangan selingkuh.

Sekali lagi, negara justru menggelontorkan kebijakan yang memperlonggar perzinaan. Media massa, novel, komik, iklan, lukisan, sinetron, film, foto, lagu dan tayangan realty show bertema cabul pun bebas beredar. Tidak akan dibredel sekalipun sudah protes massal oleh masyarakat. Pelacuran, eksploitasi aurat perempuan, dan tempat-tempat hiburan yang menjajakan syahwat, dibiarkan. Tidak akan ditutup asal menyumbang pajak.

Di sisi lain, negara membuat berbagai larangan untuk menyumbat penyaluran syahwat dengan cara-cara legal. Usia pernikahan terus dinaikkan, biaya nikah dimahalkan dan syarat penikahan diperketat. Termasuk, upaya pelarangan poligami sekalipun bagi mereka yang mampu. Mungkin memang inilah yang diharapkan negara liberal ini: industri porno menggeliat, zina dini meningkat, pemerkosaan berlipat, kehamilan di luar nikah tumbuh cepat, aborsi dipersingkat, dan lahirlah generasi-generasi bejat. Persis di Barat, yang kini di ambang kebinasaan. Akankah Republik ini diam saja menunggu saat yang sama?

Menolak Agama?

Fenomena di atas tentu bukan perkara remeh. Muda-mudi calon pemimpin masa depan, sudah sedemikian amoral. Berani menghalalkan zina yang jelas-jelas diharamkan. Anehnya, terhadap persoalan ini, tidak ada -kecuali kalangan Islam– yang menuding sistem hidup sekuler-liberallah yang menjadi akar masalahnya. Padahal sistem inilah yang “mewajibkan” remaja pacaran, hingga merasa tak gaul tanpa berhubungan badan dengan pujaan hatinya.

Sistem inilah yang mengajarkan, bahwa perempuan harus membuka auratnya, mempertontonkan kepada lelaki bukan mahromnya. Sistem inilah yang memandu tumbuh kembang remaja, tanpa didampingi kedua orangtuanya yang sangat sibuk digilas roda perekonomian. Sistem inilah yang memberhalakan materi, uang dan kenikmatan seksual.

Memang, mereka mengharapkan “agama” (baca: Islam) mampu menyelesaikan persoalan ini. Pada saat remaja ketahuan amoral, segera semua pihak berteriak “ini karena kurangnya pendidikan agama” atau “para ulama harusnya lebih berperan membina akhlak remaja” dan para guru dan orangtua harus menanamkan nilai-nilai moral lebih intens pada anak-anaknya.”

Agama dijadikan tong sampah saja, sekadar untuk memperbaiki keadaan yang sudah rusak. Anak nakal dan bandel, dikirim ke pesantren. Image pesantren sebagai pendidikan mulia pun babak belur. Terlebih lagi, pada saat yang sama diopinikan bahwa pesantren adalah “produsen” teroris. Lulusan pesantren, orang-orang mukhlis itu, didakwa membahayakan eksistensi negara. Sementara para pelaku maksiat dianggap pahlawan penyumbang devisa.

Tapi, baiklah, agama (baca: Islam) bersedia memperbaiki keadaan. Bahkan punya sulosi komprehensif untuk menuntaskan segala persoalan. Bukan hanya mengatasi perzinaan, itu terlalu “mudah.” Bahkan mengatasi kemiskinan, kelaparan, ketimpangan sosial, kriminalitas, dll, serahkan saja padanya.

Tapi, mengapa ketika Islam -yang dipeluk mayoritas penduduk negeri ini– mengajukan syariatnya sebagai solusi, dicap mengancam eksistensi negara, radikal, ekstrimis, intoleran, bahkan antipemerintah? Kenapa negara dengan setia menerapkan sekulerisme, padahal sekulerisme itu sendirilah yang melahirkan semua kebobrokan sosial ini? Sebaliknya, kenapa menuduh ideologi Islam, yang belum pernah diberi kesempatan memerintah negeri ini, dengan tuduhan-tuduhan miring? Tampak jelas, siapa yang bermuka dua, antara butuh dan tidak butuh terhadap Islam.

Inilah tanda-tanda akhir zaman. Ketika perzinaan merajalela dan masyarakat menganggapnya biasa. Kalau sudah begini, Republik ini tinggal menunggu kebinasaan. Diriwayatkan dalam Shahih Bukhari, Abu Malik al Asy’ari bahwa dia mendengar Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Sungguh ada dari umatku beberapa kaum yang menghalalkan/menganggap halal perzinahan, sutera, minuman keras, dan musik-musik.” (HR. Bukhari)

Diriwayatkan pula dari Abu Hurairah r.a, dari Nabi SAW beliau bersabda: “Demi Allah yang diriku di tangan-Nya, tidaklah akan binasa umat ini sehingga orang-orang lelaki menerkam wanita di tengah jalan (dan menyetubuhinya) dan di antara mereka yang terbaik pada waktu itu berkata, “alangkah baiknya kalau saya sembunyikan wanita ini di balik dinding ini.” (HR. Abu Ya’la. Al Haitsami berkata, “perawi-perawinya shahih.” Lihat Majmu’ Zawaid: 7/331)(*)

Hizbut Tahrir Indonesia

2012-02-10T05:10:00.001+07:00

Hizbut Tahrir Indonesia

Takziyah Keluarga Besar MHTI Atas Wafatnya Ibu Dra. Hj Roslima (Ketua Aisyiyah DKI)
Curi 6 Piring Dibui, Korupsi Rp 27 M Bebas, YLBHI: Di Mana Keadilan?
Bagaimana Nasib Ummat Islam Suriah Sekarang?
Pembatasan BBM, Untuk Siapa ?
Lagi, Pesawat tak Berawak AS Bunuh 4 Orang Pakistan
Seruan Syariah dan Khilafah dari Bumi Bersujud
Cina Tingkatkan Jumlah Polisi di Xinjiang Untuk Menekan Kebangkitan Islam
Mesir Siap Menjadi Inkubator Khilafah Islam
Dalam Januari 2012 Terdapat 1890 Laporan Keuangan Mencurigakan
Daerah Mulai Akui Ada Politik Uang di Kongres Demokrat

Takziyah Keluarga Besar MHTI Atas Wafatnya Ibu Dra. Hj Roslima (Ketua Aisyiyah DKI)

Posted: 09 Feb 2012 02:57 AM PST

Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. KELUARGA BESAR MUSLIMAH HIZBUT TAHRIR INDONESIA

Mengucapkan Takziyah atas wafatnya:
Ibu Dra. Hj Roslima (Ketua Aisyiyah DKI)

dengan iringan doa:
Allohummaghfirlaha warkhamha wa’afiha wa’fu anha wa akrim nuzulaha wawasyik madkholaha waghsilha bima-in watsaljin wa barodin wanaqqiha minal khothoya kama yunaqqo tsaubu abyadlu minad danasi wa abdilha daaran khoiron min darihi wa ahlan khoiron min ahlihi waqihi fitnatal qobri wa ‘adzaaban nar. Amin

(DPP MUSLIMAH HIZBUT TAHRIR INDONESIA)

Curi 6 Piring Dibui, Korupsi Rp 27 M Bebas, YLBHI: Di Mana Keadilan?

Posted: 09 Feb 2012 01:14 AM PST

Mahkamah Agung (MA) membuat keputusan mengagetkan. Sebab MA membebaskan terdakwa korupsi senilai Rp 27 miliar. Tapi pada kasus yang lain, MA malah menghukum pencuri 6 piring dengan vonis 130 hari penjara. Di mana keadilan?

“Dua kasus ini sama, yaitu sama-sama di pengadilan negeri diputus bebas. Tapi oleh MA, Rasminah yang dituduh mencuri 6 piring dihukum penjara, sedang yang dituduh korupsi Rp 27 miliar dibebaskan MA. Ini artinya hukum hanya berlaku pada yang lemah,” kata Ketua YLBHI, Alvon Kurnia, saat berbincang dengan detikcom, Kamis (9/2/2012).

Seharusnya, jika menggunakan penerapan hukum yang sama, maka terdakwa korupsi pembebasan lahan kuburan Lebak Bulus senilai Rp 27 miliar, Andi Wahab (60), pun harus dijatuhi hukuman. Nyatanya, MA tidak menerima kasasi jaksa dan mengamini putusan bebas PN Jaksel.

“Untuk kasus yag dihadapi oleh orang yang kuat dan memiliki uang, dikatakan itu bukan pidana. Tapi kalau untuk Rasminah, dinyatakan pidana. Di mana keadilan?” beber Alvon.

Beda standar penerapan hukum seperti ini yang membingungkan masyarakat. MA sebagai pelabuhan terakhir mencari keadilan malah mempunyai standar ganda dalam memutus perkara.

“Ini adalah PR dari Ketua MA baru yang baru terpilih kemarin,” ucap Alvon.

Seperti diketahui, Rasminah dituduh mencuri 6 piring pada Juni 2010 atas laporan majikannya, Siti Aisyah Soekarnoputri. Oleh PN Tangerang, Rasminah diputus bebas. Tapi oleh MA, Rasminah dihukum 130 hari penjara.

Sedangkan kasus korupsi kuburan di Lebak Bulus senilai Rp 27 miliar bermula saat ada pembebasan lahan pada 2006 untuk pertamanan dan pemakaman di Kelurahan Lebak Bulus, Jaksel. Andi Wahab lalu menggandeng calo tanah, Teguh Budiono.

Jaksa mengendus adanya aroma korupsi sehingga menyidik dan membawa kasus ini ke persidangan. Jaksa menuntut Andi Wahab hukuman 17 tahun penjara. Tetapi oleh PN Jaksel diputus bebas. Jaksa lalu kasasi, tapi lagi-lagi MA memutus bebas Andi Wahab. (detiknews.com, 9/2/2012)

Bagaimana Nasib Ummat Islam Suriah Sekarang?

Posted: 09 Feb 2012 01:10 AM PST

Oleh Ghiyast Abdul Baqi

*Jamiah Malik Abdul Aziz Jeddah, Jemaat Huquq Al Insan fi Suriah

Sejak sepuluh bulan yang lalu rezim Assad melancarkan operasional biadab dan serangan dahsyatnya terhadap rakyat Suriah terutama kota-kota Himsha, Edlib, Dir'a dan kota-kota serta desa-desa sekitar Damaskus. Masyarakat itu digempur dengan tank-tank, bom, mortir, dan tembakan dari pesawat terbang. Sungguh telah mati sejumlah penduduk yang tidak berdosa, tanpa senjata, mereka dibunuhi di rumah-rumah mereka. Kebenyakan mereka adalah anak-anak, para wanita, dan kakek-kakek serta nenek-nenek.

Di jalan-jalan dapat dilihat jasad-jasad yang sudah tidak bernyawa karena dibunuh, dan ratusan yang luka-luka, namun tidak ada seorang pun yang menolong dan mengobati lukanya.

Dewan Keamanan ada namun tidak ada kebaikan yang dilakukannya, sedangkan Rusia dan Cina berdiri di belakang Bashar Assad, mendukungnya denga senjata sehingga membunuhi rakyat Suriah yang mereka itu menuntut kebebasan,kehormatan, dan mengatakan demi Allah, tiada penolong bagi kami kecuali Allah. Ya Allah. Namun sampai-sampai ada yang disiksa dengan agar bersujud pada gambar Bashar Assad, dan harus mengatakan tiada tuhan selain Assad.

Berdiri di belakang rezim pembunuh ini adalah Iran yang memberikan senjata, tenaga, dan harta. Dan Juga Hizb Nasrullah la'natullah yang syiah dari Libanon, serta pemerintahan Al-Maliki Irak yang syiah. Para Gerombolan hitam itulah yang membunuhi anak-anak, wanita-wanita, dan kakek-kakek serta nenek-nenek di Suriah sejak sepuluh bulan yang lalu.

Di manakah para propagandis hak-hak asasi manusia di dunia ini? Di manakah propagandis kebebasan rakyat? Kenapa Amerika dan Barat tidak bergerak, padahal merekalah yang mengumandangkan cinta rakyat dan demokrasi. Kenapa mereka tidak bergerak dan menghentikan kebrutalan sadis Bashar Assad di Suriah?

Juga di manakah Dunia Islam, di mana pula bangsa-bangsa Arab? Apakah mereka buta, tuli, dan bisu hingga mereka tidak melihat sedikitpun tentang kejahatan yang tidak berperikemanusiaan ini?

Wahai bangsa Indonesia, suadara-saudaramu di Suriah sangat butuh sekali untuk berdiri bersama, untuk dibantu dalam tragedi yang mengenaskan sekali ini.

Organisasi-organisasi kemanusiaan mengatakan, sekarang jumlah korban yang dibunuhi lebih dari 10.000 orang. Tetapi sebenarnya jumlah sejatinya lebih besar dari itu. Sedang yang dipenjara lebih dari 150 ribu. Yang luka-luka ada ribuan orang, tidak ada yang merawatnya dan tidak ada obat.

Rakyat Suriah yang lari mengungsi ke Turki sekitar 12.000 orang. Ke Libanon 5.000-an orang. Ke Yordan lebih dari 10.000 orang. Ke Arab Saudi dan Negara-negara Teluk sekitar 3.000 orang.

Di kota Himsha itu sendiri ada 5.000-an orang yang cacat karena disiksa, ada yang buntung kakinya, buntung tangannya dan sebagainya. Itu akibat penyiksaan di penjara-penjara Suriah. Di penjara-penjara, polisinya Bashar Assad sampai memotong alat vital, mencongkel mata dan sebagainya. Kesadisan yang luar biasa itu semua disiksakan terhadap Ummat Islam Ahlis Sunnah, bukan karena apa-apa tetapi hanya sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an:

وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ [البروج/8]

Dan mereka tidak menyiksa orang-orang mukmin itu melainkan karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji, (QS Al-Buruj: 8).

Para penyiksa itu adalah pelanjut dari apa yang disebut oleh Imam Ibnu Taimiyah sebagai golongan Syiah Nushairiyah yang kejamnya terhadap Muslimin lebih sadis ketimbang Yahudi dan Nasrani.

Dari kenyataan itu, kami yang berasal dari Suriah menyerukan dan mengajak kepada para ulama dan da'i serta khaib di Indonesia, kami berharap pada Antum untuk tidak melupakan saudara-saudara kalian kaum Muslimin di Suriah untuk didoakan terutama di Hari Jum'at , karena pemerintah Suriah yang dhalim, membunuh dan menyembelihi kamum Muslimin. (eramuslim.com, 9/2/2012)

Pembatasan BBM, Untuk Siapa ?

Posted: 09 Feb 2012 12:49 AM PST

Oleh : Arim Nasim
Direktur Pusat Kajian dan Pengembangan Ekonomi Islam
FPEB Universitas Pendidikan Indonesia Bandung

Walaupun mendapat penolakan dari berbagai kalangan baik akademisi maupun pengusaha, pemerintah tetap akan memberlakukan pembatasan konsumsi BBM subsidi mulai 1 April 2012, sebagaimana dikatakan oleh Wakil Menteri Keuangan, Mahendra Siregar , pemerintah akan mengatur konsumsi BBM subsidi bagi mobil plat merah mulai April 2012 (PR ,07/01/2012) . Dari kalangan akademisi seperti qurtubi menolak upaya pemerintah melakukan pembatasan BBM bersubsidi karena sama saja dengan menaikan BBM 100 % karena mereka yang selama ini mengkonusmsi Premium dipaksa membeli pertamax yang harganya 2 kali lipat. Sedangkan dari kalangan pengusaha khususnya usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menolak pembatasan konsumsi BBM subsidi ini seperti yang disampaikan Ketua Koperasi Perajin Kaus Suci Bandung Marnawi, Kalau ini diberlakukan akan semakin memukul daya saing produk UMKM. Bukan hanya biaya produksi yang bertambah karena biaya transportasi, tapi bahan baku juga pasti akan ikut-ikutan naik. Kondisi tersebut, menurut dia, dipastikan akan membuat pelaku UMKM menaikkan harga jualnya. Namun, di sisi lain, daya beli masyarakat dipastikan akan merosot. Dalam kondisi itu, masyarakat dipastikan akan memilih produk impor yang harganya lebih murah. Kalau akademisi banyak yang menolak, pengusaha kecil dan rakyat banyak yang dirugikan , lalu untuk kepentingan siapa pembatasan BBM bersubsidi tersebut ?

Klasik

Wacana pembatasan konsumsi BBM subsidi ini sudah bergulir sejak 2010. Namun, program ini berkali-kali gagal dilaksanakan. Terakhir, pembatasan akan dilaksanakan pada November 2011 kembali diundur hingga April mendatang. Alasan yang selalu dikemukakan pemerintah adalah Subsidi membebani anggaran dan tidak tepat sasaran. Sebagaimana yang disampaikan oleh pemerintah Realisasi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi selama 2011 mengakibatkan anggaran subsidi negara untuk BBM membengkak dari 129,7 triliun menjadi 160 triliun rupiah. Padahal kalau mau jujur justru yang menjadi beban APBN adalah Utang negara dan bunganya, untuk bunganya saja tahun 2011 sebesar 107 Trilyun, belum lagi penggunaan APBN yang sarat dengan korupsi dan inefesiensi. Hashim Djojohadikusumo menyebutkan sejumlah pos pengeluaran yang tidak efektif, antara lain anggaran vakansi, termasuk untuk studi banding ke luar negeri sebesar Rp 21 T untuk perjalanan pejabat Negara setiap tahun, anggaran bantuan sosial sebesar Rp 61 triliun dan 63 trilyun anggaran bantuan sosial melalui kementerian dan lembaga tidak ada rinciannya secara jelas digunakan untuk program dan proyek apa saja.

Sementara alasan penggunaan premium banyak dinikmati orang kaya juga tidak tepat berdasarkan data Susenas 2010 yang dilakukan Badan Pusat Statistik, 65 persen BBM bersubsidi dikonsumsi oleh kalangan menengah bawah dengan pengeluaran per kapita di bawah 4 dollar AS dan miskin dengan pengeluaran per kapita di bawah 2 dollar AS. Sementara itu, 27 persen digunakan kalangan menengah, 6 persen kalangan menengah atas dan 2 persen kalangan kaya.

Akar masalah

Pembatasan BBM bersubsidi sebenarnya merupakan satu bagian dari paket liberalisasi migas. Liberalisasi migas merupakan kebijakan pemerintah untuk memberikan peluang bahkan menyerahkan pengelolaan migas mulai dari kegiatan hulu sampai hilir kepada pihak swasta sebagaimana yang tercantum dalam UU MIGAS No. 22/2001 pasal 9: Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir dilaksanakan oleh: badan usaha milik negara; badan usaha milik daerah; koperasi; usaha kecil; badan usaha swasta.

UU MIGAS inilah sebenarnya yang menjadi akar masalah karut marutnya pengelolaaan Migas, dampak dari UU MIGAS ini menurut Dirjen Migas Evita legowo dikuasainya Migas oleh perusahaan asing sebesar 70 %, 16, 2 % oleh swasta lokal dan hanya 13,8 % yang digarap oleh pertamina. Karena itulah perusahaan asing yang menguasai migas tersebut menginginkan secepatnya bisa masuk ke pemasaran BBM tanpa ada hambatan yaitu adanya BBM bersubsidi dari pemerintah sehingga mereka dapat mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya melalui penguasaan produksi migas dari industri hulu sampai hilir atau dari mulai produksi sampai distribusi dan pemasarannya. Oleh karena itu Kebijakan pembatasan BBM bersubsidi bahkan menghapuskannya adalah kebijakan yang sangat dinantikan oleh Shell, Total dan SPBU Asing lainnya yang sudah ada di Indonesia dan sekarang pemerintah akan memenuhi keinginan mereka.

Prorakyat

Kalau benar bahwa pemerintah dan DPR ini bekerja untuk rakyat maka yang harus dilakukan bukan saja membatalkan pembatasan pemakaian BBM Subsidi maupun kenaikan BBM tapi yang harus dilakukan adalah membatalkan UU MIGAS No. 22 tahun 2001 dan menggembalikan pengelolaan Migas kepada Pertamina dengan pengelolaan yang profesional dan bebas korupsi, maka setelah itu dilakukan baru berfikir tentang energi alternatif maupun konversi dari Minyak Ke Gas, karena selama liberalisasi masih dijalankan walaupun terjadi konversi tetap akan muncul masalah lagi ketika Gas tersebut dikuasai oleh Swasta atau asing , saat ini saja banyak perusahaan dan sejumlah industri yang menjerit-jerit kekurangan pasokan gas karena hampir 60 % hasil gas di exspor, termasuk yang dialami PLN, akibat kekurangan gas, pembangkit listrik tenaga gas PLN terpaksa menggunakan BBM yang biaya jauh lebih mahal. Padahal menurut catatan PLN, jika Januari-September 2011, PLTG yang ada menggunakan gas maka anggaran yang dapat dihemat setidaknya Rp5 triliun. (Sumber : Pikiran Rakyat, 24 Januari 2012)

Lagi, Pesawat tak Berawak AS Bunuh 4 Orang Pakistan

Posted: 09 Feb 2012 12:22 AM PST

Pesawat tak berawak AS melakukan penyerangan lagi di wilayah kesukuan di barat laut Pakistan. Menurut pejabat keamanan setempat, serangan itu telah menewaskan sedikitnya empat orang. Pesawat itu menembakan dua rudal di sebuah rumah di Miranshah, wilayah Waziristan Utara dekat perbatasan Afghanistan.

Washington mengeklaim pesawat tak berawak hanya menyerang target militan. Namun, seperti diberitakan Presstv, jumlah korban, bagaimanapun juga, menunjukkan bahwa serangan udara telah menyebabkan kematian ratusan warga sipil Pakistan selama beberapa tahun terakhir.

Laporan terbaru dari Biro Jurnalisme Investigatif yang berbasis di London, telah mengkonfirmasi bahwa pesawat AS telah berulang kali menargetkan warga sipil di Pakistan. Menurut laporan itu, pesawat tak berawak melakukan tindak lanjut serangan yang menargetkan orang yang terlibat dalam penyelamatan korban serangan sebelumnya. Ia juga mengatakan bahwa pesawat biasanya menargetkan warga sipil yang menghadiri pemakaman. (republika.co.id, 9/2/2012)

Seruan Syariah dan Khilafah dari Bumi Bersujud

Posted: 08 Feb 2012 09:07 PM PST

HTI Press. “Kami mendukung perjuangan penegakkan khilafah. Mudah-mudahan khilafah berdiri tahun 2020″. Demikian di antara testimoni yang disampaikan oleh ketua MUI Kab. Tanah Bumbu KH. Muhammad Fadhli bin Abdul Muis usai mengikuti Temu Ulama, Tokoh, dan Intelektual Muslim Kab. Tanah Bumbu yang diselenggarakan HTI DPD II Tanah Bumbu pada hari Ahad, 29 januari 2012. Turut hadir pula dalam acara ini Drs. H. M. Idjra’i, M. Pd (Kepala DisdikPora Kab. Tanah Bumbu), Drs. Abdul Lathif (Kasi Dikmen DisdikPora Kab. Tanah Bumbu) dan sejumlah pengasuh pondok pesantren, Kepala Sekolah, dan guru. Turut hadir pula shahibul bait yaitu Bapak M. Condro Kasianto selaku Kepala Sekolah SMAN 1 Simpang Empat Batu Licin.

Memasuki tempat acara ar-roya dan al -liya terpasang disepanjang jalan. Acara yang dirancang secara apik ini dimulai dengan opening session dengan pemutaran video Konferensi Rajab yang dilaksanakan di Banjarmasin beberapa waktu yang lalu. Agenda perdana LKU Tanah Bumbu ini mendapat respon positif dari para peserta acara. Materi yg disampaikan Ust. Wahyudi Ibnu Yusuf, MPd (LKU DPD I HTI Kalsel) semakin menegaskan peran ulama dan tokoh intelektual muslim untuk menjalin ukhuwah bersama ummat untuk berjuang menerapkan syariah dan khilafah. Dari angket yang disebarkan panitia peserta berharap kegiatan serupa agar diadakan kembali dan tentunya mereka bersedia hadir kembali, bahkan sebagian peserta bersepakat untuk berjuang bersama Hizbut Tahrir. (FR)

Cina Tingkatkan Jumlah Polisi di Xinjiang Untuk Menekan Kebangkitan Islam

Posted: 08 Feb 2012 08:44 PM PST

Media-media resmi Cina, Senin (6/2) mengatakan bahwa Cina akan memperkuat pasukan polisi di wilayah Xinjiang Barat. Usaha ini dilakukan untuk mengatasi kegiatan-kegiatan keagamaan yang tidak diizinkan di wilayah itu. Sejauh ini, wilayah tersebut telah menderita akibat dari konflik etnis dan gangguan kekerasan dalam beberapa kasus.

Dalam hal ini, pemerintah akan merekrut 8.000 petugas baru. Kantor berita Xinhua mengutip dari juru bicara Partai Komunis tanpa menyebut namanya, bahwa “berbagai patroli keamanan dan Departemen Imigrasi akan menindak setiap kegiatan keagamaan yang ilegal,” dan itu akan menjadi di antara misi utama dari wilayah Xinjiang.

Xinjiang adalah wilayah bagi komunitas etnis Uighur. Mereka adalah kaum Muslim yang berbahasa Turki. Jumlah mereka di wilayah tersebut lebih dari 40 persen, yakni lebih dari 21 juta orang. Pemerintah Cina telah menuduh para ekstremis agama dan kelompok separatis berada di bagian selatan, yang mayoritas dari etnis Uighur di Xinjiang, karena mereka ingin mendirikan negara independen yang disebut “Turkestan Timur”.

Cina, selama dekade terakhir telah mengintensifkan usahanya untuk melemahkan semangat dan spirit umat Islam di Xinjiang. Untuk itu pemerintah telah menyuntikkan dana besar dan sejumlah orang untuk menggagalkan kebangkitan Islam. Namun usahanya itu sia-sia. Allah SWT berfirman (QS. Al-Anfal [8] : 36): “Sesungguhnya orang-orang yang kafir menafkahkan harta mereka untuk menghalangi dari jalan Allah. Mereka akan menafkahkan harta itu, kemudian menjadi sesalan bagi mereka, dan mereka akan dikalahkan. Dan ke dalam Jahannamlah orang-orang yang kafir itu dikumpulkan.” (kantor berita HT, 8/2/2012).

Mesir Siap Menjadi Inkubator Khilafah Islam

Posted: 08 Feb 2012 08:37 PM PST

Kontroversi dan keributan besar pun muncul tentang Hizbut Tahrir, setelah wakil pendirinya mengatakan bahwa demokrasi kufur, dan kaum liberal kafir, serta parlemen (DPR) itu bid’ah, sebagaimana yang dipublikasikan oleh salah satu majalah.

Terkait dengan hal ini surat kabar Mesir “Al Wafd”-melaui dua wartawannya Ahmad Abu Shalih dan Muhammad ar-Rais-memutuskan untuk berdialog langsung dengan Syarif Zayad juru bicara kantor media Hizbut Tahrir, yang menegaskan bahwa Hizbut Tahrir adalah partai politik yang berideologikan Islam, sementara dasar berdirinya, aktivitas dan tujuannya adalah melanjutkan cara hidup Islam (isti’nâf al-hayâh al-islâmiyah), serta mengemban Islam ke seluruh penjuru dunia dengan dakwah dan jihad, setelah semuanya itu berhenti sejak runtuhnya Khilafah pada tahun 1924 di Istanbul.

Berikut rincian dari dialog tersebut:

Demokrasi itu kufur , kaum liberal itu kafir, Mesir harus keluar dari PBB, ide ide patriotisme dan nasionalisme itu kufur, parlemen (DPR) itu bid’ah kâfirah, Khilafah itu wajib, dan Mesir adalah wilayah yang tengah menanti seorang khalifah. Apakah semua ini benar-benar merupakan prinsip-prinsip yang menjadi dasar Hizbut Tahrir?

Untuk demokrasi, benar bahwa itu kufur, dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan Islam. Demokrasi itu semuanya bertentangan dengan Islam, baik keseluruhannya maupun bagian-bagiannya, termasuk sumbernya. Sumber demokrasi adalah manusia tidak ada hubungannya dengan wahyu dan agama. Demokrasi memberikan rakyat hak untuk membuat konstitusi merampas hak Allah. Selain itu, demokrasi tegak di atas doktrin (akidah) pemisahan agama dari negara dan kehidupan. Begitu juga, demokrasi tegak di atas ide kebebasan, seperti kebebasan berkeyakinan dan pendapat, berkepemilikan, serta kebebasan bertingkah laku. Sementara seorang Muslim segala tindakannya terikat dengan ketentuan syariah Islam.

Adapun pernyataan yang dinisbatkan kepada kami, bahwa kami mengatakan kaum liberal itu kafir, maka kami tidak mengkafirkan seorang pun di antara kaum Muslim. Namun kami hanya mengatakan bahwa pemikiran atau ide liberalisme itu adalah pemikiran atau ide kufur. Dan belum tentu bahwa orang yang mengemban pemikiran atau ide kufur itu kafir. Boleh jadi ia kafir jika ia menyakini bahwa pemikiran atau ide liberalisme itu yang terbaik, dan Islam tidak layak untuk era sekarang.

Sementara pemikiran atau ide patriotisme dan nasionalisme, maka itu merupakan pemikiran atau ide perusak yang telah mencerai-beraikan umat, serta berkontribusi dalam meleyapkan negara Islam. Namun kaum kafir Barat mampu merekrut di antara generasi umat untuk mengemban dan membelanya. Padahal ia merupakan pemikiran sampah dan rendahan yang tegak di atas fanatisme (ashabiyah) yang dilarang oleh Islam.

Sedangkan Khilafah, maka tidak ada keraguan bahwa ia jantung dakwah Hizbut Tahrir, karena kami menyakini berdasarkan dalil-dalil syara’, bahwa tidak mungkin melanjutkan cara hidup Islam (isti’nâf al-hayâh al-islâmiyah) kecuali dengan tegaknya Khilafah. Dan kami berusaha dengan segala ketulusan bahwa Mesir menjadi ibu kotanya.

Hizbut Tahrir kembali lagi setelah pelarangan terhadap 26 anggota di antara kader-kader Hizbut Tahrir di Mesir, termasuk tiga warga Inggris dan seorang warga Palestina yang diseret ke pengadilan pada 2002 oleh Keamanan Negara, karena mereka terbukti bergabung dengan partai terlarang di negeri ini. Mereka didakwa akan “menggulingkan rezim pemerintah dan berusaha untuk mendirikan negara Islam”?

Ini benar. Bahkan ini bukan masalah pertama bagi Hizbut Tahrir di Mesir. Akan tetapi Hizbut Tahrir senantiasa mengemban pemikiran dengan kuat. Hizbut Tahrir bertekad kuat untuk membawa pemikiran itu sampai pada kekuasaan. Perlu diingat bahwa Khilafah itu bukan khayalan yang membelai jiwa. Namun ia merupakan janji dan kewajiban dari Allah dan Rasul-Nya. Allah SWT berfirman: “Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentausa.” (TQS. An-Nûr [24] : 55).

Dan Rasulullah Saw bersabda: “… Kemudian akan ada Khilafah yang tegak di atas metode kenabian.” (HR. Ahmad).

Anda mengatakan bahwa Mesir siap menjadi wilayah bagi Khilafah Islam, magapa?

Benar, Mesir siap menjadi inkubator Khilafah Islam. Apakah Anda berpikir bahwa rakyat yang memilih kelompok Islam dalam pemilihan parlemen baru-baru ini ini mereka memilih agar diterapkan kepada mereka sistem yang diimpor dari Timur dan Barat. Mereka tidak memilihnya kecuali karena mereka berpikir bahwa ini adalah jalan bagi kembalinya Islam dalam pemerintahan. Sementara caci maki dan sumpah serapah yang keluar dari mulut para sekularis, serta upaya-upaya Dewan Militer untuk memaksakan sebuah rezim sekuler melalui piagam perdamaian, dan pembicaraan tentang prinsip-prinsip yang mengontrol Konstitusi, tidak lain adalah upaya untuk membajak kehendak rakyat yang menginginkan diterapkannya Islam. Begitu juga, revolusi 25 Januari telah memecahkan hambatan rasa takut yang menghalangi rakyat dari aktivitas mengembalikan Khilafah bersama dengan Hizbut Tahrir.

Anda mengatakan bahwa ide-ide politik yang ada di Mesir adalah buatan kaum kafir sejak perjanjian Sykes-Picot yang ditandatangani pada tahun 1916. Tolong jelaskan?

Tidak diragukan lagi bahwa Barat setelah melenyapkan negara Khilafah Islam, Barat meroberk-robek dunia Islam melalui perjanjian busuk ini. Barat berusaha untuk membuat kompromi politik-tidak hanya di Mesir saja, melainkan di negeri-negeri kaum Muslim lainnya-dengan kompromi yang merusak. Dalam hal ini, Barat hanya ingin untuk menjual semua pemikiran kufurnya. Sehingga, Barat pun melakukan serangan budaya terhadap dunia Islam, dan serangan misionaris untuk mengemban budaya dan pemikirannya seperti demokrasi, nasionalisme, kebebasan dan lain-lainnya. Akibatnya banyak kaum intelektual yang begitu mencintai budaya Barat dan memuliakannya. Sebaliknya mereka mengecam budaya Islam, dan syariah Islam jika bertentangan dengan budaya Barat. Lihatlah sekarang perdebatan di saluran TV satelit yang banyak membahas syariah Islam, seperti haramnya bank dan pasar saham, serta tema tentang pariwisata, pornografi dan minuman keras.

Abdul Rahim Ali, Direktur Pusat Arab untuk Penelitian dan Kajian mengatakan bahwa Hizbut Tahrir menyerukan penggulingan kekuasaan melalui fitnah (perpecahan) dalam tubuh militer, komentar Anda?

Pernyataan ini setengah benar. Hizbut Tahri memang menyerukan penggulingan kekuasaan, karena kekuasaan yang ada tidak menerapkan apa yang diturunkan Allah. Namun hal ini tidak akan pernah terjadi melalui fitnah (perpecahan) dalam tubuh militer, melainkan dengan mengambil loyalitas militer untuk mendukung agama Allah dengan meletakkannya di tempat yang dapat menerapkan semua ketentuan agama, dengan memberinya pertolongan (nushrah) kepada Hizbut Tahrir setelah terbentu opini umum yang berasal dari kesadaran masyarakat terhadap Islam.

Ia juga mengatakan, bahwa Salafi Mesir melakukan perlawanan dan tidak senang terhadap Hizbut Tahrir?

Kami semua bersama. Setiap orang yang beraktivitas untuk kepentingan Islam memiliki ikatan persaudaraan Islam (ukhuwah islâmiyah). Dan semua Salafi yang kami temuinya mereka berpendapat bahwa Khilafah yang benderanya tengah kami emban merupakan kewajiban besar, dimana semua generasi umat yang mukhlis wajib ikut memperjuangkannya. Sementara jika ada beberapa orang yang tidak senang dengan kami, maka itu tidak mengkhawatirkan kami, sebab hanya ridha Allah yang menjadi tujuan kami. Dan kami tidak akan pernah melakukan pergolakan dengan mereka yang beraktivitas untuk Islam. Kami hanya akan melakukan pergolakan dengan ide-ide dan konsep-konsep kufur yang tengah dipasarkan oleh Barat di negara kami.

Di bawah judul “Percaya Atau Tidak: Hizbut Tahrir Tidak Mengakui Republik Arab Mesir , Dan Menuntut Kembalinya Khalifah” yang dipublikasikan oleh majalah “Asy-Syabab”. Apa komentar Anda?

Kami di kantor media Hizbut Tahrir telah mengirim pernyataan penjelasan kepada majalah “Asy-Syabab” untuk meluruskan beberapa ketidakakuratan terkait isi publikasi yang dinisbatkan kepada kami. Namun, mereka tidak mempublikasikannya. Pertama, kami tidak mengakui sistem republik, karena bertentangan dengan Islam, yang telah menjelaskan kepada umat bahwa yang mengurusi semua urusannya adalah para khalifah. Dan Khilafah adalah sistem pemerintahan yang tidak sama dengan sistem-sistem pemerintahan buatan manusia. Khilafah itu bukan republik, monarki, dan bukan pula kekaisaran. Adapaun perkataan bahwa kami menuntut kembalinya Khalifah, maka perkataan itu salah, dan kami tidak menyampaikannya . Sementara pernyataan yang benar adalah bahwa kami beraktivitas untuk melanjutkan cara hidup Islam (isti’nâf al-hayâh al-islâmiyah). Dalam hal ini, Anda kan tahu gaya media yang mementingkan judul untuk menarik perhatian.

Dari mana sumber pendanaan Hizbut Tahrir?

Dari sumbangan para syabab (aktivis) Hizbut Tahrir, dan dari para syababnya saja. Hizbut Tahrir dengan tegas menolak untuk mengambil dana apapun dari negara, lembaga atau individu yang bukan syababnya.

Sejauh ini, berapa jumlah mereka yang bergabung dengan Hizbut Tahrir?

Hizbut Tahrir telah memiliki cukup banyak syabab yang melakukan aktivitas kepartaian seperti pembinaan atau pengkaderan (tatsqîf), mengemban dakwah, perjuangan politik, dan melakukan interaksi di dalam masyarakat Mesir. Sejauh ini eksistensinya hampir merata.

Sumber: alwafd.org, 6/2/2012.

Dalam Januari 2012 Terdapat 1890 Laporan Keuangan Mencurigakan

Posted: 08 Feb 2012 08:19 PM PST

PPATK mencatat dalam Januari 2012 terdapat laporan transaksi keuangan mencurigakan yang dilaporkan oleh 334 penyedia jasa keuangan. Dari hasil analisis ditemukan transaksi mencurigakan 1890 laporan (detiknews.com, 9/2).

Komentar:
Ternyata korupsi tetap marak. Wajar korupsi tetap marak sebab sistem politik demokrasi butuh biaya besar dan korupsi dijadikan salah satu sumber pendanaan politisi. Hanya dengan Syariah dan Khilafah korupsi bisa diberantas. (LS-HTI)

Daerah Mulai Akui Ada Politik Uang di Kongres Demokrat

Posted: 08 Feb 2012 08:13 PM PST

Anas Urbaningrum dalam iklan anti korupsi partai demokrat

Dugaan terjadinya politik uang dalam pemilihan Ketua Umum Partai Demokrat pada kongres di Bandung tahun 2010 mulai terbuka. Mantan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara, Diana Maringka mengakui siap mengembalikan uang Rp 100 juta yang diterima dari kubu Anas Urbaningrum.

Diana kepada wartawan di Manado, Rabu (8/2/2012), menuturkan, uang Rp 100 juta itu diterima di sebuah hotel di Bandung dari Umar Irzal. Tujuannya agar ia memilih Anas sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. "Uang itu masih ada. Saya siap mengembalikan," ujar Diana.

Namun, Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Sulut Marten Manoppo menampik keterangan Diana. Ia mengaku tak tahu-menahu adanya politik uang dari kubu Anas. Namun, dia menyebutkan pernah menerima Rp 7,5 juta dari panitia saat Anas, Andi Mallarangeng, dan Marzuki Alie melakukan sosialisasi pencalonan mereka sebagai ketua umum.

Menurut Diana, 11 pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat di Sulut menerima dana untuk pemenangan Anas. "Saya tahu karena kami dikumpulkan di sebuah hotel, lalu dibagi uang satu per satu. Saya berani sumpah," paparnya. Uang itu diterima bertahap. Hari pertama Rp 30 juta. Sisanya, 7.000 dollar Amerika Serikat, diserahkan tiga jam menjelang pemilihan. Diana mengaku menerima dana dari tim sukses Andi senilai Rp 5 juta.

Patra M Zen, penasihat hukum Anas, menyatakan, jika ada bukti korupsi yang dituduhkan kepada Anas, silakan diproses. "Namun, janganlah dihakimi melakukan korupsi, padahal Anas tak melakukan hal itu," katanya.

Patra khawatir penggalangan opini itu untuk membuat Anas seolah-olah bersalah. Padahal, yang disebutkan itu tak pernah dilakukan.

Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu, dilaporkan, puluhan mahasiswa berunjuk rasa menolak kedatangan Anas. Massa dari Forum Mahasiswa Antikorupsi itu membakar foto Anas dan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi segera menuntaskan kasus korupsi proyek wisma atlet SEA Games di Palembang.

Koordinator aksi, Delon, menuturkan, mereka menolak Anas karena namanya kerap disebutkan dalam kasus wisma atlet yang menyeret kader Partai Demokrat Angelina Sondakh dan Muhammad Nazaruddin. Anas ke Gowa dan Makassar untuk melantik pengurus DPC Partai Demokrat. (kompas.com, 9/2/2012)

Hizbut Tahrir Indonesia

2012-02-09T05:08:00.001+07:00

Hizbut Tahrir Indonesia

MA Harus Terapkan Hukuman Mati bagi Koruptor
Proyek Ruang Banggar Sarat Mark-up
SNC Perkirakan Bakal Ada Genosida di Suriah
Arab Saudi Larang Publikasi Berita Kemiskinan di Dalam Negeri
Menlu AS dan Menlu Israel Bertemu di Washington
DSI Sukabumi: Selamatkan Generasi dari Bahaya Genosida HIV/AIDS
ICMI: Pilkada Menyuburkan Politik Uang
Ritual Tahunan Buruh
Ahlul Halli Wal ‘Aqdi Asal Mula Parlemen ?
Pembatasan BBM Bersubsidi atau Kenaikan BBM: Kebijakan Khianat dan Dzalim Terhadap Rakyat

MA Harus Terapkan Hukuman Mati bagi Koruptor

Posted: 07 Feb 2012 11:35 PM PST

Ketua baru Mahkamah Agung (MA) diimbau untuk berani memberi hukuman mati kepada terdakwa kasus korupsi. Itu untuk memberi efek jera kepada koruptor yang telah menyengsarakan rakyat.

“Sudah saatnya menerapkan hukuman mati bagi koruptor. Hal ini cukup layak bagi mereka,” kata mantan Ketua Muda MA Adi Andojo seusai pernyataan keprihatinan atas sakitnya penegakan hukum di Indonesia, di Jakarta, kemarin.

Pada kesempatan itu hadir para tokoh penegak hukum termasuk mantan hakim agung Bismar Siregar, Benyamin Mangkoedilaga, pengacara Frans Hendrawinata, pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar, Yenti Garnasih, dan Johnson Panjaitan.

Menurut Adi, langkah itu bisa dilakukan Ketua MA hanya dengan mengeluarkan surat edaran kepada seluruh hakim di Indonesia. Surat edaran dibuat atas mekanisme pertemuan seluruh hakim agung untuk membicarakan pada tingkat mana hukuman mati layak diterapkan.

“Namun saya dapat info karena belum ada patokan, hingga kini hakim agung belum berani tetapkan langkah ini,” ujar Adi.

Adi menambahkan ke depan Ketua MA harus inovatif dalam memutuskan kasus yang ditangani. Pasalnya, hingga kini tunggakan kasus yang belum diselesaikan MA mencapai puluhan ribu. “Akibatnya banyak putusan yang sering kali tidak masuk akal. Padahal hakim hanya melihat hukum telah diterapkan atau tidak.”

Johnson meminta publik mengawasi jalannya pemilihan Ketua MA. Diharapkan, Ketua MA mendatang tidak terlibat KKN. “Sebab kalau yang terpilih itu figur yang tidak memberikan harapan, Indonesia menjadi negara hukum yang sesat karena seluruh proses hukum tidak memakmurkan rakyat sesuai konstitusi dan justru membodohi rakyat,” ujarnya.

Pemilihan ketua baru dilakukan karena Ketua MA Harifin A Tumpa akan pensiun 1 Maret 2012. Dalam pemilihan nanti, sebanyak 11 pemimpin MA yang saat ini menjabat memiliki peluang untuk mencalonkan diri. (mediaindonesia.com, 8/2/2012)

Komentar:
Dipastikan MA tidak akan berani,karena khawatir akan memukul dirinya sendiri yang tidak bisa lepas dari jerat korupsi sistemik.

Proyek Ruang Banggar Sarat Mark-up

Posted: 07 Feb 2012 11:29 PM PST

Badan Kehormatan (BK) DPR menemukan indikasi penggelembungan (mark-up) harga dalam renovasi ruang Badan Anggaran (Banggar) DPR sehingga nilainya bisa mencapai Rp20,3 miliar. (Media Indonesia, 08/02/2012)

Komentar:
Potret kanker korupsi yang sistematis yang juga diidap jantungnya pilar demokrasi, legislatif. Bagaimana lembaga yang korup seperti ini dipercaya membuat hukum untuk kebaikan rakyat? Kanapa pula kita malah berpaling dari syariah Islam yang berasal dari Dzat yang Maha Sempurna , Allah SWT ?

SNC Perkirakan Bakal Ada Genosida di Suriah

Posted: 07 Feb 2012 06:47 PM PST

Serangan-serangan roket, mortir, artileri, dan meriam dilancarkan oleh pasukan pemerintah ke kota Homs, Suriah. Kota itu dan beberapa daerah lainnya di Suriah dilanda aksi protes masyarakat atas pemerintah Presiden Bashar al-Assad. Menurut laporan para aktivis di Suriah, serangan itu menewaskan sekitar 79 orang warga sipil. Sementara, Washington menutup kedutaan besarnya di Damaskus dan Inggris memanaggil pulang dubesnya.

Dewan nasional Suriah (SNC) mengatakan, pasukan pemerintah mengepung Homs dengan tank, Senin (6/2), seperti diberitakan AFP dan dikutip Antara, Selasa (7/2). SNC juga memperkirakan bakal terjadi pembunuhan massal atau genosida di kota Suriah Tengah itu.

Kelompok hak asasi manusia Observatorium Hak Asasi Manusia Suriah mengatakan sedikitnya 42 warga sipil di Homs saja tewas dalam satu hari serangan itu. Diperkirakan korban tewas bakal meningkat jumlahnya, karena puluhan orang yang cedera berada dalam kondisi kritis.

Media pemerintah memberitakan tiga tentara tewas dan mengatakan satu “kelompok teroris” meledakkan satu pipa minyak di Homs. Militer juga menyerang daerah Zabadani dekat Damaskus dengan tembakan dari tank, menewaskan setidaknya sepuluh orang, kata Observatorium yang berpangkalan di Inggris itu. Sejumlah korban tewas juga terjadi di Rastan, Jula, dan Qusair. (republika.co.id, 8/2/2012)

Arab Saudi Larang Publikasi Berita Kemiskinan di Dalam Negeri

Posted: 07 Feb 2012 06:44 PM PST

Kementerian Kebudayaan dan Informasi Arab Saudi, melarang publikasi berita-berita yang berkaitan dengan kemiskinan dan keterbelakangan di media massa negara ini.

Rasa News (7/2) melaporkan, para pejabat Arab Saudi sangat mengkhawatirkan gelombang kebangkitan Islam di negara-negara Arab itu akan mendera negara mereka. Oleh karena itu, Kementerian Kebudayaan dan Informasi Arab Saudi menginstruksikan kepada seluruh media massa negara ini untuk tidak mempublikasikan berita-berita yang berkaitan dengan kemiskinan dan keterbelakangan.

Kementerian Saudi itu mengklaim bahwa publikasi berita-berita tersebut hanya akan mencoreng citra sosial bangsa ini.

Larangan pemberitaan kemiskinan dan keterbelakangan itu dirilis menyusul aksi seorang warga Saudi yang mengumumkan menjual anaknya karena kemiskinan yang melilit keluarganya. Berita tersebut langsung direaksi secara meluas oleh media massa Saudi.

Para pejabat Saudi menggunakan segala macam cara untuk menjegal protes rakyat akibat kemiskinan, keterbelakangan, pengangguran, diskriminasi, dan kebijakan tidak adil pemerintah Riyadh.

Di sisi lain, para mufti dan ulama yang berafiliasi dengan kerajaan Saudi mendukung langkah pemerintah dengan mengeluarkan fatwa-fatwa seperti haram berdemonstrasi, dan wajib bagi aparat keamanan untuk menindak warga yang memprotes kebijakan pemerintah.

Saat ini selain wilayah timur Saudi yang mayoritas berpenduduk Syiah, warga di berbagai wilayah secara bertahap mulai menyuarakan protes mereka. Sejumlah ulama Sunni juga dituding berkhianat dan terlibat dalam aksi-aksi teror setelah mereka menyatakan dukungan terhadap demonstrasi warga Syiah. (irib, 7/2/2012)

Menlu AS dan Menlu Israel Bertemu di Washington

Posted: 07 Feb 2012 06:41 PM PST

Menteri Luar Negeri Israel Avigdor Lieberman bertemu dengan Menlu Amerika Serikat Hillary Clinton, di Washington, AS, Selasa (7/2). Pertemuan itu digelar di tengah ketegangan tinggi dengan Iran dan jalan buntu dalam proses perdamaian Timur Tengah.

Lieberman dan Clinton mengobrol tentang cuaca dalam kesempatan berfoto singkat sebelum pertemuan mereka di Departemen Luar Negeri. Mereka tidak berbicara dengan wartawan.

Menteri luar negeri Israel juga bertemu dengan anggota Kongres Amerika Serikat. Selama kunjungannya, ia menyuarakan ketakutan bahwa Iran sedang mengembangkan senjata nuklir.

Kunjungan Lieberman terjadi sehari setelah Presiden Palestina Mahmud Abbas menandatangani kesepakatan dengan gerakan Hamas untuk mengakhiri keretakan lama antara kedua kelompok penting Palestina itu.

Surat kabar Israel, Maariv, mengatakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah memperingatkan para pejabat untuk menghentikan pernyataan tentang kemungkinan negara Yahudi itu menyerang Iran.

Amerika Serikat dan Uni Eropa keduanya telah meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Iran, yang menegaskan - terhadap skeptisisme Barat - bahwa program nuklirnya yang sensitif adalah untuk tujuan damai.

Netanyahu juga mengecam kesepakatan yang diperantarai oleh Qatar tersebut, dan memperingatkan bahwa Abbas harus memilih antara berdamai dengan Hamas atau dengan Israel.

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS Victoria Nuland mengatakan bahwa rekonsiliasi adalah hal internal Palestina. Tetapi pemerintah Palestina jelas harus berkomitmen untuk anti-kekerasan dan mengakui Israel.

Perundingan-perundingan langsung antara Israel dan Palestina telah dibekukan sejak September 2010 meskipun upaya Amerika secara periodik terus dilakukan untuk menghidupkan kembali perundingan itu. (metrotvnews.com, 8/2/2012)

DSI Sukabumi: Selamatkan Generasi dari Bahaya Genosida HIV/AIDS

Posted: 07 Feb 2012 06:38 PM PST

HTI Press. “KPA hanya mengatasi permasalahan HIV/AIDS di hilir saja yaitu menemukan dan mengobati para korban tapi tidak di hulu yaitu masalah kebebasan dan free seks.

Oleh karena itu perlu penanganan secara menyeluruh dari hulu sampai hilir dalam mengatasi HIV/AIDS”, demikian yang diungkapkan oleh Keynote Speaker dr. Hj. Rita Fitrianingsih, M.Kes dari Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota sukabumi dalam acara Dirasah Syahriyyah Islamiyyah (DSI) Edisi ke-2 HTI DPD II Kota Sukabumi yang bertemakan”Selamatkan Generasi dari Bahaya Genosida HIV/AIDS”, Ahad (6/2/12) di Gedung Pendopo Pemkab. Sukabumi.

Acara ini dihadiri lebih dari 100 peserta dari berbagai kalangan seperti tokoh masyarakat, guru, dosen, pelajar, mahasiswa, dokter, dan bidan. Tampil sebagai pembicara dr. Giky Karwiky (Praktisi Kesehatan) dan Ust. Abu Farihin (Lajnah Tsaqofiyah HTI Kota Sukabumi).

Registerasi peserta

MC dibawakan oleh Ust. Agus Budiman, S.Pd

Pembacaan Kalam Ilahi oleh Ust. Falah (Imam Tetap Mesjid Agung Kota Sukabumi)

Pembicara dr. Giky Karwiky (Praktisi Kesehatan) dan Ust. Abu farihin (Lajnah Tsaqofiyah HTI Sukabumi) dengan host Ust. Eka Budianto, S.Si

Peserta yang hadir

Salah seorang peserta yang bertanya kepada pembicara

ICMI: Pilkada Menyuburkan Politik Uang

Posted: 07 Feb 2012 06:08 PM PST

Ketua Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Nanat Fatah Natsir mengatakan kondisi politik yang berkembang saat ini sudah tidak baik. “Kita lihat banyak politikus muda yang justru terjerat dengan kasus KKN (korupsi, kolusi, nepotisme),” ujarnya saat ditemui wartawan di Istana Wakil Presiden RI, Selasa, 7 Februari 2012.

Nanat menyatakan bahwa saat ini politik uang menjadi seperti pilihan yang diminati para politikus. Menurutnya kehadiran proses pemilihan kepala daerah (pilkada) seperti menjadi tempat bertumbuhnya politik uang. “Pilkada ini menimbulkan kontrapoduktif, masyarakat yang tadinya bertani kini menjadi bagian dari tim sukses karena lebih besar uangnya,” ia menuturkan.

Karena itu, kata dia, sudah saatnya kini muncul kader-kader pemimpin dengan pemikiran-pemikiran terkini. “ICMI mendorong agar muncul pemimpin-pemimpin yang lebih muda, bukan dalam artian fisik melainkan dalam cara berpikirnya,” katanya.

Selain permasalahan kaderisasi pemimpin dan politik uang, ICMI juga mengemukakan permasalahan lainnya dalam pertemuan singkat dengan Wakil Presiden Boediono. Menurut Nanat, masih ada perilaku elite politik yang lebih mengedepankan kepentingan untuk mengejar kekuasaan semata. “Mereka mengabaikan etika dan moral,” tuturnya.

Di bidang hukum, ICMI melihat masih banyak permasalahan yang berkembang, seperti mafia hukum yang kian merajalela, tebang pilih kasus hukum, tebang pilih kasus hukum, dan lambatnya penanganan kasus besar yang selama ini jadi perhatian masyarakat.

Dalam kesempatan yang sama Presidium ICMI Ilham Akbar Habibie menyatakan saat ini pihaknya sedang mengupayakan sebuah proyek perintis untuk bisa membangun masyarakat yang lebih baik. “Kami berupaya memberdayakan akarnya, diawali dari masjid,” katanya.

Ilham menyatakan pihaknya kini sedang mengembangkan program I-Masjid yang bisa membantu pendidikan kepada masyarakat soal nilai-nilai sosial kemasyarakatan. “Baik dari segi ekonomi, kesehatan, pendidikan, maupun lainnya,” katanya.

Ilham berharap dengan adanya proyek semacam ini masyarakat semakin bisa terbantu. “Mungkin salah satunya kemiskinan di dalam masyarakat bisa diberantas, serta muncul manusia-manusia yang diharapkan memiliki akhlak yang lebih baik,” ujarnya.(tempo.co, 7/2/2012)

Ritual Tahunan Buruh

Posted: 07 Feb 2012 06:04 PM PST

Problem buruh tak henti merundung malang, setiap tahun masalah yang sama melanda, demo sudah menjadi ritual dan pekerjaan wajib dalam rangka tawar menawar kontrak dan gaji atau upah. Jelas kekhawatiran dan problem kehidupan masa depan menjadi bayang-bayang yang terus menghantui kaum buruh.

Berbicara demo Buruh/pekerja kontrak, merupakan sebuah ritual tahunan. Serius atau tidak penangannanya akan menjadi sebuah bom waktu, dan penjadi persoalan yang serius. Karena tiap tahun teror Demo ini terus meningkat dampaknya.

Ada 3 kepentingan yang bermain danterus akan menjadi konflik selama tahun-tahunberikutnya, yaitu karena adanya benturan kepentingan atas:

1. Harapan Buruh/pekerja kontrak.

2. Keinginan Pengusaha

3. Kebijakan Pemerintah.

Harapan Buruh/karyawan Kontrak

1. Hidup yang layak

2. Adanya jaminan kerja yang berkesinambungan

3. Kenaikan upah yang signifikan dengan Kenaikan Biaya Hidup (cost of Living Adjustment)

4. Adanya jaminan kesehatan dan pensiun

Sedangkan Keinginan Pengusaha berbeda:

1. Adanya Keuntungan optimal dengan jumlah peningkatan yang meningkat Signifikan

a. Salah stau caranya adalah menekan ongkos Upah(baik UMR mapun UMK)

b. Meningkatkan efektivitas kerja Buruh semaksimal mungkin. Seolah buruh adalah robot yang tidak mempunyai sisi kemanusiaan.

c. Upah hanya mencakup benar-benar upah perjam + uang makan, tidak termasuk atautidak dicover Uang Pensiun dan jaminan Kesehatan

2. Adanya ketersediaan tenaga kerja yang siap pakai dan murah

3. Kelangsungan hidup perusahaan yang positif

Sedangkan Pemerintah yang seharusnya menjadi pengawas dan pengayom serta menjadi pelindung bagi keduanya, malah makin menekan buruh seolah berteman mesra dengan pengusaha dengan dalih Daya saing investasi.

Ketiga pihak tersebut pun, jauh panggang dari api, untukmenyelesaikan permasalah tahunan ini dengan solusi yang benar.Masing-masing mempunyai agenda dan caranya penyelesaiannya sendiri-sendiri.

Buruh akan merasa bangga bila gertakkan mereka bisa menghentikan produksi atau membuat berhentinya proses kerja dan membuat pengusaha mati kutu. Tak peduli orang lain menderita. Pengusaha pun idem,dinilai positif jiga mampu menekan semaksimal mungkin upah buruh.Sedangkan Pemerintah, terkadang menjadi pihak yang menambah keruwetan diantara keduanya.Jangankan melindungi rakyatnya, malah jika musim pemilu terkadang menjadi mesin suara dengan upah Janji palsu yang justru menambah keruwetan tahun-tahun berikutnya.

Belum berbicara buruh Migran, (TKI dan TKW) yang kurang terawasi oleh Negara.

Sehingga tak mengherankan, jiga persoalan buruh menjadi agenda rutin tanpa solusi tahun.

Peran Pemerintah

Tujuan sebagai Negara tempatberinvestasi, jelas memawa dampak yang sangat signifikan terhadap kehidupan kaum buruh/pekerja.

Menciptakan keuntungan usaha yang besar dan kesinambungan danmenekankan pada upah buruh yang rendah adalah bentuk promosi dan bentuk daya jual bagi investor. Sehingga dampaknya adalah perselisihan ketiga pihak akan terus terjadi. Pengusaha akan terus menekan Cost(biaya produksi) yang salah satu sebabnya adalah faktor biaya Upah. Dan pemerintah akan mempunya daya jual investasi ketika setiap perusahaan secara signifikan mampu menghasilkan keuntungan yang baik, yang salah satunya ditentukan kecilnya upah buruh.

Padahal kondisi ini jelas menekan perikehidupan kaum buruh itu sendiri.Karena buruh selalu dalam kondisi yang terpojokkan tanpa adanya bargaining power yang kuat.

Dibentuknya lembaga Buruh atau asosiasi, kadang menjadi suatu momok bagi pengusaha.Sehingga tak heran muncul kebijakan-kebijakan yang lebih pro pengusaha dibandingkan pro buruh.

Dalam masalah Buruh/pekerja kontrak, peran dan tanggung jawab Pemerintahsangat kuat yang dipimpin oleh pemimpin yang mempunyai kapasitas.Di dalam Islam sifat ini harus ada.

Di antara sifat-sifat menonjol yang harus dimiliki oleh Pemimpinpemerintah adalah kekuatan, ketaqwaan, ramah (mengayomi, mendidik, dan menyayangi: rifq) pada rakyat, dan tidak menjadi tempat yang angker.

Imam Muslim dan Imam Ahmad meriwayatkan dari Buraidah, Sulaiman bin Baridah dari ayahnya berkata, “Rasulullah SAW ketika melantik seorang amir untuk menangani pasukan atau detasemen tempur, pasti beliau berwasiat kepadanya supaya bertaqwa kepada Allah dan berperilaku baik kepada sesama kaum muslimin.”

Penguasa jika bertaqwa dan takut pada Allah serta selalu merasa diawasi gerak-geriknya, baik di tempat tersembunyi maupun ramai, maka demikian itu akan menjadi pengekang bagi dirinya dari kesewenang-wenangan terhadap rakyatnya. Akan tetapi, taqwa tidak mencegahnya dari sikap kasar dan keras, karenanya dia harus merasa dalam pengawasan Allah dengan mengikatkan diri menjalankan perintah-perintah dan larangan-larangan-Nya.Ketika seorang penguasa secara thobi’i perilakunya cenderung keras dan kasar, oleh sebab itu, Syaari’ memerintahkannya untuk menjadi orang yang ramah dan tidak memberat-beratkan rakyat.

‘Aisyah RA berkata, “Saya pernah mendengar Rasulullah SAW berdoa di rumahku ini: Ya Allah, semoga orang (penguasa) yang menangani perkara umatku, lalu dia memberat-beratkan mereka, maka beratkanlah dia. [Ya Allah], semoga orang yang menangani perkara umatku, lalu dia melunakkan (ramah) mereka, maka lunakkanlah dia.” (HR. Imam Muslim)

Atau Hadits dari Abu Musa RA dituturkan bahwa dia berkata, “Kalian berbuatlah yang menggembirakan dan jangan membuat [rakyat] lari, mudahkanlah dan jangan mempersulit!”.

Jelas, peran pemerintah, harusnya menjadi pengayom dan pelindung bagi rakyatnya secara adil dan sesuai dengan Syariat, tentu hal ini harus bisa diterapkanatau diimplemntasikan dalam pengelolaan sistem kerja buruh sekalipun.

Dalam Islam Tidak Ada Problem Pekerja

Dulu sistem kapitalisme dalam ekonomi diterapkan di dunia Barat dan Rusia, sebelum Rusia dikuasai oleh partai komunis.Di antara prinsip kapitalisme adalah kebebasan dalam kepemilikan.Semua itu melahirkan diktatorisme para pemilik pekerjaan tehadap para pekerja, selama kedua pihak saling ridha, dan selama teori obligasi (kewajiban) berkuasa di antara mereka.Para pekerja telah menerima tekanan, beban yang berat, kezaliman dan eksplotasi keringat serta tenaga mereka oleh para penyewa.

Ketika paham sosialisme muncul dan menyerukan pemenuhan hak pekerja, paham ini muncul di atas dasar penanganan problem-problem pekerja, bukan di atas dasar penanganan problem akad penyewaan.Karena itulah, sosialisme datang membawa solusi-solusi untuk memenuhi hak pekerja, dengan pembatasan jam kerja, upah pekerja, jaminan kesejahteraan, dan sebagainya.Sosialisme telah menghancurkan teori obligasi dan menunjukkan ketidakmampuan teori tersebut untuk menangani problem-problem yang ada.Para ahli perundang-undangan Barat terpaksa merubah pandangan mereka terhadap obligasi, agar teori obligasi mampu menghadi problem-problem yang ada.Karena itulah, mereka memasukkan berbagai penyesuaian untuk menambal teori mereka. Ke dalam akad pekerjaan dimasukkan berbagai kaedah dan hukum yang mengarah pada perlindungan para pekerja; pemberian hak yang sebelumnya tidak mereka miliki, seperti kebebasan berkumpul, hak untuk membuat asosiasi (persatuan), hak untuk mogok kerja; pemberian pensiunan, penghormatan dan kompensasi kepada mereka; dan sebagainya. Padahal, teks teori obligasi tidak membolehkan hak-hak semacam itu.Tapi dilakukan penafsiran atas teori tersebut untuk mengatasi problem pekerja yang dimunculkan oleh paham sosialisme di antara para pekerja.

Kemudian muncul teori komunisme yang melarang kepemilikan harta, dan memberikan kepada pekerja apa yang dia butuhkan secara mutlak.

Dari perbedaan cara pandang antara prinsip sosialisme -yang darinya lahir komunisme- dan prinsip kapitalisme tentang kepemilikan dan pekerja, muncullah problem pekerja di antara mereka.Kemudian masing-masing dari keduanya memiliki cara tersendiri untuk mengatasi problem yang dilahirkan oleh cara pandang keduanya yang berbeda terhadap kehidupan ini.

Sementara dalam Islam, tidak didapatkan problem yang dinamakan problem pekerja.Umat Islam tidak dibagi ke dalam kelas pekerja dan kapitalis, atau petani dan pemilik tanah, dan sebagainya.Permasalahan seluruhnya berkaitan dengan pekerja.Sama saja, baik dia disewakan untuk bekerja sebagai spesialis dan ahli, atau dia disewakan berdasarkan tenaganya.Sama saja, dia bekerja pada pribadi tertentu, atau pada kelompok tertentu, atau pada negara. Dan sama saja, dia pekerja khusus atau umum. Semuanya adalah pekerja.Dan pekerja ini telah dijelaskan dan diterangkan hukum-hukumnya.Ketika para pekerja menyepakati upah yang ditentukan, maka mereka mendapatkan upah yang ditentukan itu selama masa penyewaan.Dan mereka dapat meninggalkan orang yang menyewa mereka setelah habisnya masa penyewaan.Jika mereka berselisih dengan penyewa, maka tiba peran para ahli untuk menilai upah semisal.Para ahli tersebut dipilih oleh kedua pihak.Jika kedua pihak tidak sepakat atas mereka, maka mereka dipilih oleh penguasa. Dan penguasa mewajibkan kedua pihak untuk mengikuti apa yang dikatakan oleh para ahli tersebut secara paksa.

Sedangkan penetapan upah tertentu oleh penguasa, maka itu tidak boleh, berdasarkan qiyas pada tidak bolehnya menetapkan harga barang.Karena, upah adalah harga jasa, dan harga adalah harga barang.Sebagaimana pasar barang menetapkan harga barang secara alami, demikian juga pasar jasa para pekerja ditentukan oleh kebutuhan terhadap para pekerja tersebut.Hanya saja, negara wajib menyediakan pekerjaan bagi para pekerja. “Imam adalah pemimpin, dan dia bertanggung jawab atas rakyat yang dipimpinnya.” (Diriwayatkan oleh Bukhari).Dan negara wajib menghilangkan kezaliman para pemilik pekerjaan terhadap para pekerja.Karena, mendiamkan kezaliman, disertai kemampuan untuk menghilangkannya, adalah haram dan di dalamnya terdapat dosa yang besar.Jika negara mengabaikan penghilangan kezaliman ini, atau dia sendiri yang menzalimi para pekerja, maka seluruh umat wajib menuntut negara atas kezaliman ini dan berusaha menghilangkannya.Dan wajib atas mahkamah madhalim untuk melihat kezaliman ini dan menghilangkannya dari orang-orang yang terzalimi.Perintah mahkamah madhalim dalam hal itu berlaku atas penguasa dan negara.

Jadi, hal itu tidak hanya menjadi beban para pekerja yang dizalimi saja, sebagaimana yang terjadi saat ini dalam menangani problem-problem pekerja dengan melakukan pemogokan kerja dan demonstrasi.Karena, kezaliman atas seseorang di antara rakyat dan pengabaian pemerintah terhadap pemeliharaan kepentingan seseorang di antara rakyat, adalah sesuatu yang berkaitan dengan pemeliharaan kepentingan-kepentingan seluruh umat, meskipun itu khusus terjadi pada pribadi tertentu.Karena, itu adalah penerapan hukum syar’i.Itu tidak hanya berkaitan dengan kelompok tertentu, meskipun hanya menimpa kelompok tertentu.

Sedangkan apa yang dibutuhkan oleh para pekerja, berupa jaminan kesehatan bagi mereka dan keluarga mereka, jaminan nafkah untuk mereka dalam kondisi mereka keluar dari pekerjaan dan dalam kondisi mereka telah tua, jaminan pendidikan untuk anak-anak mereka, dan jaminan-jaminan sejenisnya yang dibahas untuk melindungi pekerja, semua itu tidak dibahas dalam Islam pada saat membahas para pekerja. Karena, ini bukanlah tanggung jawab penyewa, tapi tanggung jawab negara.Dan ini bukan hanya hak para pekerja saja, tapi hak setiap orang yang tidak mampu di antara rakyat.Negaralah yang menjamin kesehatan dan pendidikan gratis untuk semua orang, serta menanggung nafkah orang yang tidak mampu.Sama saja, dia pekerja atau bukan.Karena, ini termasuk hal-hal yang wajib atas baitul mal dan wajib atas seluruh kaum muslimin.

Dengan demikian, tidak ada problem pekerja, dan tidak ada pula problem khusus bagi kelompok atau golongan tertentu di antara umat.Setiap permasalahan yang berkaitan dengan pemeliharaan kepentingan-kepentingan rakyat, negara bertanggung jawab untuk menyelesaikannya.Dan seluruh umat harus menuntut negara untuk mengatasi problem tersebut dan menghilangkan kezaliman. Jadi, yang bertanggung jawab bukan hanya orang yang memiliki problem atau orang yang tertimpa kezaliman saja

Wallahu’alam bishshowab.

Abee Ramadhani

Ahlul Halli Wal ‘Aqdi Asal Mula Parlemen ?

Posted: 07 Feb 2012 05:58 PM PST

Kecenderungan umat islam untuk kembali kepada sistem syariah semakin hari semakin kuat. Berbagai survey yang dilakukan, dengan jelas menunjukan hal itu. Survei oleh PPIM - UIN Syahid Jakarta, menunjukkan masyarakat yang menginginkan syariah pada tahun 2001 sebesar 61%, tahun 2002 sebesar 71%, pada tahun 2003 meningkat menjadi sebesar 75%. Sementara pada tahun 2008 sebesar 83% (Survei SEM Institute: 2008). Selain itu, survey setara institute, sebuah lembaga swadaya masyarakat, bekerjasama dengan USAID pada Nopember 2010 lalu mencatat, 34,6 persen responden warga Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) menyetujui sistem khilafah. Tren ini ternyata bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi hampir terjadi di seluruh negeri Islam. Hasil survey Universitas Maryland di 4 negara Maroko, Pakistan, Mesir, Indonesia pada April 2007 ('Muslim Public Opinion on US Policy, Attacks on Civilians and al-Qaeda’ ) menyebutkan kecenderungan serupa: “Mayoritas responden (70 %) di sebagian besar negara-negara mendukung penerapan Syari’at dengan ketat, menolak nilai-nilai Barat, dan bahkan menyatukan seluruh negeri Islam (Khilafah).”

Bukti lain, perbincangan, diskusi, seminar terkait bangunan sistem Islam dalam berbagai aspeknya saat ini sudah menjadi perkara yang biasa dilakukan. Bahkan bukan hanya di kalangan akademisi, tetapi juga masyarakat umum. Dibahas di media-media, kajian di masjid-masjid dll. Sebagai contoh, pekan lalu koran Republika, dalam rubrik Islam Digest mengangkat tema menarik seputar konsep ahlul halli wal ‘aqdi dengan judul “Parlemen dalam sejarah islam”. selain membahas keanggotaan ahlul halli wal ‘aqdi, syarat, serta tugas-tugas mereka, juga disebutkan dalam tulisan itu bahwa dunia parlemen bukan hanya milik era pemerintahan modern, tetapi pada masa-masa awal sejarah Islam pun, cikal bakalnya telah diperkenalkan oleh para khalifah. Lebih lanjut disebutkan, secara sederhana menurut Prof Dr Azyumardi Azra, ahlul halli wal ‘aqdi adalah orang-orang yang memiliki otoritas untuk mengambil keputusan dan kesepakatan dalam lingkungan pemerintahan, mereka semacam representasi rakyat: “kalau dalam konteks Indonesia sekarang ya, DPR”. Pada bagian lain, mengutip pendapat Jimli Ash-Shidiqie, disebutkan bahwa para sahabat yang duduk dalam keanggotaan lembaga ini (ahlul halli wal ‘aqdi), tak ubahnya seperti lembaga perwakilan dewasa ini. (Koran Republika, edisi: 29 januari 2012).

Dalam skala pembahasan yang sederhana pula tulisan ini mencoba mengkritisi cara pandang di atas. Yaitu, cara pandangan sistem demokrasi yang erat melekat dalam setudi sistem pemerintahan islam, kalau tidak dikatakan, sekedar meligitimasi sistem demokrasi dengan beberapa konsep dalam khazanah pemikiran politik islam.

Beberapa istilah

Selain ahlul halli wal ‘aqdi, dalam khazanah pemikiran politik Islam dikenal beberapa istilah, di antaranya: ahlu syuro, majlis syuro, ahlul ro’yi wat tadbir (dipopulerkan Ibnu ‘Abidin) , ahlul ihtiyar (dipopulerkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah), majlis umat, dll.. Istilah-istilah tersebut secara umum menunjuk makna yang sama, baik dalam hal sifat-sifat orang yang ditunjuk oleh makna tadi, ataupun dalam hal tugas-tugasnya, sebagimana akan kita jelaskan (lihat kitab ahlul halli wal ‘aqdi sifaatuhum wa wadzaifahun, karya Dr. ‘abullah Ibnu Ibrohim at-tariqiy, hal 32.). Diantara ulama muta’akhirin yang menyamakan istilah ahlul halli wal ‘aqdi dengan ahlu syuro adalah, al-Maududi dalam nadzariyyatul islam wa hadyih, Dr. ‘Abdul Karim Zaidan dalam kitabnya ushulud dakwah, DR. ‘Abdul Qadir ‘Audah dalam kitabnya al-islam wa audho’unas siyasiy. Meski demikian, masing-masing istilah memiliki keidentikan makna tertentu. Istilah Ahlul halli wal ‘aqdi dan ahlul ikhtiyar lebih menunjuk pada proses pengangkatan kholifah. Sementara ahlu syuro lebih menunjuk pada perwakilan hak masyarakat dalam hal musyawarah. Karenanya, istilah majlis umat lebih utama digunakan karena penunjukanya yang lebih umum, yakni tempat tercerminnya aspirasi umat, baik dalam hal muhasabah (kontrol dan pengaduan), syuro, termasuk di dalamnya pengangkatan khalifah. Kenggotaan majlis umat pun bisa terdiri dari laki-laki, perempuan, dan kafir dzimmiy, mengingat syuro dan muhasabah merupakan hak seluruh warga negara. Namun, dalam hal diskusi yang objeknya tentang menyangkut hukum syara serta pemilihan khalifah, anggota majlis umat dari kalangan kafir dzimmiy tidak dilibatkan (Lihat: Ajhizatu daulatul khilfah, hal. 155).

Parelemen Vs Ahlul halli wal ‘aqdi

Setudi perbandingan (Dirosah Muqoronah) antara satu pemikiran dengan pemikiran lain, atau satu sistem dengan sistem yang lain tentu baik dan kadang perlu dilakukan. Namun, tentu hasilnya tidak harus selalu menyamakan antara keduanya, menyimpulkan bahwa di antara keduanya ada kaitan atau bahkan yang satu lahir dari yang lain, atau sebaliknya. Dalam kontek parlemen, sekilas ia memiliki kesamaan dengan konsep ahlul halli wal ‘aqdi dalam khazanah pemikiran politik islam, dari sisi bahwa keduanya merupakan bentuk perwakilan (niyabah) aspirasi rakyat dihadapan pengusanya. Namaun, ada prinsip-prinsip mendasar yang dalam kontek ini, sistem parlemen yang ada sekarang tidak bisa disamakan dengan ahlul halli wal ‘aqdi dalam sistem kekhilafahan sebagaimana dibahas oleh para fuqoha. Diatara hal-hal prinsip itu adalah:

Pertama: parlemen, kongres, dewan perwakilan atau nama-nama lainnya yang dipilih di berbagai Negara untuk menyebut badan legislatif, merupakan implikasi dari prinsip pemisahan kekuasaan yang digagas oleh Montesquieu dalam the spirit of law. Menurutnya, pemusatan kekuasan pada satu pihak merupakan sumber lahirnya kediktatoran, pemerintahan yang totaliter dan pemegang kekuasan yang bertindak sewenang-wenang. Dari situlah muncul konsep trias politika, dimana kekuasan dibagi menjadi kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Sementara, dalam Islam tidak dikenal adanya pemesihan kekuasaan atau kepemimpinan kolektif (al-qiyadah al-jama’iyyah). Kepemimpinan dalam sistem khilafah dipegang oleh satu orang yaitu khalifah (al-qiyadah al-fardiyyah). Khalifah memiliki kekuasaan penuh untuk mengambil keputusan. Di tangannyalah hak legislasi/adopsi hukum syara’. Dasarnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat ‘Abdillah ibnu amru, Rasulullah Saw. bersabda:

وَلَا يَحِلُّ لِثَلَاثَةِ نَفَرٍ يَكُونُونَ بِأَرْضِ فَلَاةٍ إِلَّا أَمَّرُوا عَلَيْهِمْ أَحَدَهُمْ

“Tidak halal bagi tiga orang yang berada di padang sahara kecuali jika mereka mengangkat salah satu dari mereka untuk menjadi pemimpin.”(H.R. Ahmad)

Dalam riwayat Abu Dawud dari sahabat Abi Sa’id al-Khudri, Rasulullah Saw. bersabda:

إِذَا خَرَجَ ثَلاَثَةٌ فِى سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ

“Apabila ada tiga orang yang keluar dalam suatu perjalanan, maka hendaknya mereka menunjuk salah seorang dari mereka sebagai pemimpin!”(H.R. Abu Dawud)

Kata satu (ahad) dalam hadis di atas merupakan bilangan (’adad), dalam kaidah ushul fiqh ia memiliki makna tersirat (mafhum) yang harus dijadikan landasan (hujjah) dalam proses pengambilan hukum (istidlal) dari nash (al-quran atau hadis), selama tidak ada dalil lain yang menghapus makna tersirat tadi. Artinya, kepemimpinan dalam Islam itu harus satu, tidak boleh dipegang oleh lebih dari satu orang, apalagi dibagi seperti dalam sistem demokrasi saat ini.

Kedua: parleman- legislatif yakni DPR pada kontek Indonesia, dalam bingkai sitem pemeritahan koletif di atas, ia memiliki tiga fungsi utama: legislasi, anggaran, dan pengawasan yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat. Fungsi legislasi dilaksanakan sebagai perwujudan DPR selaku pemegang kekuasaan membentuk undang-undang. Fungsi anggaran dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Sementara fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN.

Melihat ketiga fungsi tersebut, jelas ahlul halli wal ‘aqdi berbeda dengan DPR. Fungsi ahlul hall wal ‘aqdi, majilis umat atau majlis syuro terbatas pada fungsi syuro dan pengawasan (muhsabah). Sebagai fungsi syuro, ahlul halli wal ‘aqdi adalah tempat berkonsultasi khalifah dan penasehatnya dalam perkara yang membutuhkan penelaahan, penelitian dan analisis mendalam untuk menyingkap berbagai fakta, termasuk memutuskan perang. Demikian juga dalam perkara-perkara yang memerlukan keakhlian dan pengetahuan spsifik, seperti penyiapan strategi perang, sains dan teknologi, termasuk dalam masalah finansial, pasukan dan politik luar negri. Dalam perkara-perkara diatas khalifah dapat merujuk kepada majlis umat (ahul halli wal ‘aqdi) untuk meminta masukan sebelum mengambil keputusan, sekalipun hukumnya tidak wajib. Para anggota muslim dari Majelis Umat memiliki hak untuk mendiskusikan perkara tersebut dan mengekspresikan pandangan mereka, meski pendapat mereka tidaklah mengikat (ghoir mulzim).

Adapun dalam perkara-perkara teknis-praktis dan aksi yang tidak membutuhkan penelaahan dan penelitian mendalam, seperti pengadaan berbagai kebutuhan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemudahan, baik dalam bidang birokarasi pemerintahan, pendidikan, kesehatan, perdagangan, perindustrian, maka pandangan ahlul halli wal ‘adi dalam perkara-perkara teknis tersebut bersifat mengikat terhadap khalifah (mulzim).

Sementara, fungsi muhasabah dijalankan oleh ahlul halli wal ‘aqdi dengan melaukan pengawasan terhadap seluruh kebijakan yang diambil khalifah, baik pada urusan dalam maupun luar negeri, baik dalam perkara yang pendapat mereka itu bersifat mengikat ataukah tidak sesuai kriteria diatas. Selain itu, fungsi ini juga dilakukan dengan cara menunjukkan kekecewaan mereka terhadap pada para pembantu khalifah, gubernur, atau walikota yang berbuat dzalim. Dalam hal ini pandangan majlis umat bersifat mengikat dan Khalifah berkewajiban untuk memecat mereka dalam keadaan demikian.

Dari kedua fungsi di atas nampak majlis umat tidak memiliki kewenangan dalam hal legislasi dan anggaran sebagaimana dimiliki DPR dalam kontek sistem demokrasi. Hal ini karena, Hukum dalam sistem pemerintahan Islam diambil dari al-quran, as-sunnah dan dalil syar’i mu’atabar lainnya, dengan cara proses ijtihad (bukan berdasarkan musyawarah dalam mekanisme demokrasi), yang hak adopsinya diserahkan kepada khalifah sebagai penguasa (hakim). Begitupun dalam hal anggaran (pemasukan dan pengeluaran negara) semua sudah ditentukan oleh syariah dan bersifat tetap, dimana rincian besarannya diserahkan kepada pandangan dan ijtihad khalifah. Karenanya, dalam Islam tidak dikenal undang-undang yang membahas APBN yang dibuat tahunan (Lihat: an-Nidzam al-iqthishodiy fil Islam, hal. 239).

Ketiga: parlemen- legislatif bikameral, yakni MPR dalam kontek Indonesia. Ia adalah salah satu lembaga tingi Negara, memiliki tugas dan wewenang: mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, melantik Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan umum, memutuskan usul DPR untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya, melantik Wakil Presiden menjadi Presiden, memilih Wakil Presiden (apabila terjadi kekosongan jabatan), memilih Presiden dan Wakil Presiden (apabila terjadi kekosongan jabatan).

Dengan memperhatikan fungsi-fungsi tersebut, jelas ada perkara prinsip yang membedakan antara ahlul halli wal ‘aqdi dengan MPR. Undang-undang dasar dan undang-undang (ad-dustur wal qanun) ditetapkan berdasarkan syariah melalui proses ijtihad, yang hak adopsinya menjadi hak khalifah, bukan berdasarkan musyawarah mufakat atau voting sesuai mekanisme demokrasi. Sehingga Ahlul halli wal ‘aqdi fungsi hanyalah tempat bermusyarahnya khalifah (al-mustasyar), agar khalifah benar-benar bisa mengadopsi hukum syara yang memiliki dalil paling kuat menyangkut perkara-perkara khilafiyah, yang perlu “dilegislasi” (lebih tepatnya di adopsi) sebagai undang-undang.

Adapun pengangkatan khalifah, ia dilakukan dengan akad bai’at. Bai’at adalah kesedian untuk mena’ati khalifah dalam hal pelaksanaan syariah. Bai’at diambil dari rakyat dengan syarat keridhoan (ar-ridho) dan kebebasan memilih (al-ikhtiyar). Dalam kontek ini, bai’at bisa dilakukan melalui suara mayoritas ahlul halli wal ‘aqdi, sebagai wakil umat dan cerminan suara mereka. Namun bisa pula melalui pemilihan umum langsung dari seluruh rakyat, pengambilan pendapat mayoritas penduduk ibu kota, pembentukan panitia dari kalangan ulama dan pemuka rakyat oleh khalifah sebelumnya, dengan tetap memperhatikan dua syarat di atas. Kendati demikian, ba’iat melalui ahlul halli wal ‘aqdi yang dipilih dari kalangan para ulama, pemimpin-pemimpin kelompok, dan tokoh masyarakat, tentu lebih mudah dilakukan serta tidak membutuhkan biaya besar dan waktu lama. Pemilihan ahlul halli wal ‘aqdi sendiri bisa dilakukan melalui proses pemilu.

Sementara terkait pemberhentian khalifah, kewenangannya bukan berada pada ahlul halli wal’aqdi, melaikan pada mahkamah madzolim (qhodi khusus yang bertugas menyelesaikan sengketa antara rakyat dan pemerintah). Pemberhentian itu sendiri hanya bisa dilakukan setelah terbukti bahwa khalifah telah kehilangan syarat-syarat khalifah atau terjadi pelanggaran terhadap hukum syariah secara nyata (kufron bawahan).

Menepis syubhat

Ketika khalifah memegang otoritas yang cukup besar, dengan sistem pemusatan kekuasaan seperti dipaparkan diatas, diamana hak legislasi sepenuhnya ada di tangannya, muncul kekhawatiran bahwa hal ini akan berpotensi menimbulkan penyalahguanaan kewenangan oleh khalifah. Tak jarang, hal ini juga dijadikan sasaran black campaign tentang khilafah. Khilafah diopinikan sebagai Negara otoriter yang non akuntabel (anti kritik), atau Negara utopi yang hanya bisa dijalankan oleh orang suci.

Kekhawatiran serta propaganda hitam tersebut mudah saja ditepis jika sistem tadi dipahami dalam kerangkanya yang utuh. Dalam buku karya Abdul-Karim Newell (www.khilafah.com), yang berjudul Accountability in the Khilafah (Akuntabilitas dalam Negara Khilafah) memaparkan bahwa persoalan akuntabilitas ini dijamin melalui tiga mekanisme yaitu: Pertama, akuntabilitas melalui institusi-institusi Negara, yaitu Majelis Umat dan Mahkamah Mazhalim. Khalifah memang memegang kekuasaan yang besar, seperti melegislasi UU, mengelola urusan dalam dan luar negeri, menjadi pemimpin tertinggi angkatan bersenjata, mengangkat dan menerima para duta besar, mengangkat dan memberhentikan para gubernur (wali), mengangkat dan memberhentikan para hakim, dan menetapkan APBN. Namun kekuasaan Khalifah tidak lantas menjadi mutlak. Karena ada lembaga-lembaga negara yang mengimbangi kekuasaan Khalifah. Dengan demikian ada perimbangan kekuasaan yang akan mewujudkan akuntabilitas terhadap khalifah dan lembaga-lembaga negara lain. Disinilah majelis umat menjadi salah institusi penting yang berperan dalam mekanisme akuntabilitas Negara Khilafah, bukan hanya penyambung suara moral dan akhlakul karimah. Di sisi lain, legislasi hukum yang dialkukan khalifah wajib bersumber wahyu. Jika tidak, mahkamah mazhalim dapat membatalkan UU tersebut, jika terbukti bertentangan dengan syariah. Selain itu, mahkamah madzalim berkewajiban menghilangkan segala bentuk kezhaliman yang dilakukan oleh khalifah atau aparat pemerintahan lainnya atas rakyat. Kedua, akuntabilitas melalui partai politik. Jaminan akuntabilitas kedua dalam Khilafah adalah akuntabilitas melalui partai politik yangh jika dikelola secara baik, parpol akan dapat mengagregasikan pesan individu rakyat menjadi suatu tekanan yang masif lagi kuat bagi penguasa. Ketiga, akuntabilitas melalui individu warga Negara. Akuntabilitas dalam Khilafah juga dijamin melalui aktivitas individu umat secara langsung. Oleh karena itu, meskipun sudah ada majelis umat yang berbicara atas nama umat, namun hak akuntabilitas masih ada di pundak masing-masing individu umat. Hal ini karena nash-nash syariah menunjukkan tugas amar ma’ruf nahi munkar bukanlah tugas ahlul halli wal ‘aqdi, majlis umat, parpol Islam semata, melainkan juga tugas setiap individu muslim, termasuk media massa juga dapat digunakan sebagai sarana untuk menjalankan akuntabilitas terhadap para penyelenggara negara khilafah.

Dengan pemahaman yang utuh terhadap bangunan sistem Islam, maka setiap studi perbandingan (dirosah muqoronah) dengan sistem yang lain, tidak akan terjebak pada menyama-nyamakan dua hal yang berbeda, atau sekedar melakukan tambal sulam pada setiap aksi yang harus dilakukan, apalagi sekedar mecari legitimasi atas sistem yang ada, yang bukan hanya telah gagal mewujudkan kesejahteraan ditengah-tengah masyarakat, tetapi juga bertentangan denga Islam. Sebagai contoh, dari paparan di atas, jelas ahlul halli wal-’aqdi berbeda dengan parlemen yang ada sekarang. baik menyangkut tugas dan kewenangan yang dimilkinya, ataupun sumber serta sejarah kemunculannya. Ibarat kita mempunyai anak, lalu anak kita mirip dengan anak tetangga, kita pasti tidak mau anak kita disebut anak tetangga, begitu pun sebaliknya, apalagi jika tidak mirip. Hal ini tiada lain, karena kita tahu siapa sesungguhnya anak kita, baik sifat, kepribadian, dan perangainya, bukan hanya tahu penampilan fisik belaka. Dan yang lebih penting dia juga dilahirkan dari keluarga yang berbeda. Wallahu a’lam bish showab. (Ade Sudiana)

Pembatasan BBM Bersubsidi atau Kenaikan BBM: Kebijakan Khianat dan Dzalim Terhadap Rakyat

Posted: 07 Feb 2012 05:41 PM PST

Beban hidup rakyat dipastikan semakin bertambah berat dengan keluarnya kebijakan pemerintah tentang pembatasan BBM bersubsidi, ataupun pengurangan subsidi BBM (kenaikan harga BBM). Sebab, kebijakan ini dipastikan akan disusul oleh kenaikan harga kebutuhan pokok, barang, dan jasa yang berarti meningkatnya biaya dan beban hidup rakyat. Padahal, sebelumnya, rakyat sudah menanggung beban berat akibat privatisasi PSO (public service obligation) yang telah merambah pada pelayanan public dasar, seperti air, listrik, kesehatan, dan pendidikan. Ironisnya lagi, kebijakan pembatasan BBM bersubsidi -yang ujungnya adalah pencabutan subsidi BBM secara total- bukanlah kebijakan yang lahir dari aspirasi rakyat, akan tetapi lahir akibat adanya campur tangan dan intervensi asing. Atas dasar itu, kebijakan ini tidak hanya mendzalimi rakyat, lebih dari itu, kebijakan pembatasan BBM bersubsidi telah membuka jalan bagi asing untuk menguasai sepenuhnya sector energy di Indonesia.

Lantas, bagaimana pandangan syariat Islam terhadap kebijakan pembatasan BBM bersubsidi atau kenaikan harga BBM?

Pembatasan BBM Bersubsidi atau Kenaikan Harga BBM: Haram

Jika diteliti secara jernih dan mendalam, dapatlah disimpulkan bahwa hukum pembatasan BBM bersubsidi dan kenaikan harga BBM adalah haram. Adapun alasan keharaman dua opsi kebijakan itu adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan Tersebut Adalah Turunan Dari Kebijakan Haram Privatisasi

Pada dasarnya, kebijakan pembatasan BBM bersubsidi maupun kenaikan harga BBM merupakan akibat dari kebijakan privatisasi dan liberalisasi tambang minyak dan gas bumi yang diharamkan syariat Islam. Pasalnya, tambang minyak dan gas bumi termasuk dalam kategori kepemilikan umum (collective property)yang dari sisi kepemilikan tidak boleh diserahkan kepada individu, atau hanya bisa diakses oleh individu-individu tertentu. Negara dilarang menyerahkan atau menguasakan harta milik umum kepada seseorang atau perusahaan swasta. Negara juga dilarang memberikan hak istimewa bagi individu atau perusahaan swasta untuk mengeksploitasi, mengolah, dan memonopoli pendistribusiaannya. Ketentuan ini didasarkan pada alasan-alasan berikut ini.

Pertama, Nabi saw menarik kembali tambang garam yang diberikannya kepada Abyad bin Hamal, setelah beliau mengetahui depositnya melimpah ruah bagaikan air mengalir. Imam Abu Dawud menuturkan sebuah hadits dari Ibnu al-Mutawakkil bin 'Abd al-Madaan, dari Abyad bin Hamal ra, bahwasanya ia berkata:

أَنَّهُ وَفَدَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَقْطَعَهُ الْمِلْحَ قَالَ ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ الَّذِي بِمَأْرِبَ فَقَطَعَهُ لَهُ فَلَمَّا أَنْ وَلَّى قَالَ رَجُلٌ مِنْ الْمَجْلِسِ أَتَدْرِي مَا قَطَعْتَ لَهُ إِنَّمَا قَطَعْتَ لَهُ الْمَاءَ الْعِدَّ قَالَ فَانْتَزَعَ مِنْهُ

“Sesungguhnya, Abyad bin Hamal mendatangi Rasulullah saw, dan meminta beliau saw agar memberikan tambang garam kepadanya. Ibnu al-Mutawakkil berkata,”Yakni tambang garam yang ada di daerah Ma’rib.” Nabi saw pun memberikan tambang itu kepadanya. Ketika, Abyad bin Hamal ra telah pergi, ada seorang laki-laki yang ada di majelis itu berkata, “Tahukan Anda, apa yang telah Anda berikat kepadanya?Sesungguhnya, Anda telah memberikan kepadanya sesuatu yang seperti air mengalir (al-maa’ al-'idd)”. Ibnu al-Mutawakkil berkata, “Lalu Rasulullah saw mencabut kembali pemberian tambang garam itu darinya (Abyad bin Hamal)”.[HR. Imam Abu Dawud]

Imam Abu Dawud juga menuturkan sebuat riwayat dari Mohammad bin Yahya bin Qais al-Ma’rabiy dari Abyad bin Hammal ra, bahwasanya dia berkata;

أَنَّهُ وَفَدَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَقْطَعَهُ الْمِلْحَ ، فَلَمَّا أَدْبَرَ ، قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَتَدْرِي مَا أَقْطَعْتَهُ ، إِنَّمَا أَقْطَعْتَهُ الْمَاءَ الْعِدَّ ، قَالَ : فَرَجَعَ فِيهِ

“Sesungguhnya Abyad bin Hammal ra berkunjung kepada Nabi saw, dan Rasulullah saw memberinya tambang garam. Ketika Abyad bin Hammal telah pergi, seorang laki-laki berkata, “Ya Rasulullah, tahukah Anda apa yang telah Anda berikan kepadanya? Sesungguhnya Anda telah memberinya sesuatu seperti air mengalir”. Abyad bin Hammal berkata, “Rasulullah saw menarik kembali pemberian itu”. [HR. Imam Abu Dawud]

Hadits di atas menjelaskan bahwasanya tambang yang depositnya melimpah tidak boleh dialihkan kepemilikannya kepada individu atau swasta. Seandainya tidak ada larangan dalam masalah ini, niscaya Rasulullah saw tidak menarik kembali apa yang telah diberikannya kepada orang lain. Sebab, dalam hadits lain, Rasulullah saw melarang seseorang untuk menarik kembali barang yang telah diberikan kepada orang lain, kecuali pemberian orang tua kepada anaknya.

Imam Bukhari menuturkan sebuah hadits bahwasanya Nabi saw bersabda:

عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ الَّذِي يَعُودُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَرْجِعُ فِي قَيْئِهِ

“Dari 'Ikrimah dari Ibnu 'Abbas ra, bahwasanya ia berkata, “Rasulullah saw bersabda, “Tidak ada bagi kami perumpamaan yang lebih buruk bagi orang yang menarik kembali hadiahnya, seperti anjing yang menjilat muntahannya kembali“.[HR. Imam Bukhari]

Dari Ibn 'Umar dan Ibn 'Abbas bahwa Rasulullah saw bersabda:

لايحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه “

“Tidak halal bagi seseorang memberikan suatu pemberian, kemudian dia mengambil kembali pemberiannya, kecuali apa yang diberikan orang tua kepada anaknya. Perumpamaan orang yang memberikan suatu pemberian lalu menarik kembali pemberiannya bagaikan anjing yang makan, setelah kenyang ia muntah, kemudian memakan muntahannya kembali”. [HR Abu Dawud, al-Nasa'i, Ibn Majah, dan al-Tirmidziy]

Dalam hadits di atas, Rasulullah saw menyebut 'tidak halal’ perbuatan menarik kembali barang yang telah diberikan kepada orang lain. Rasulullah saw mencela perbuatan tersebut dengan menyamakannya dengan anjing yang memakan kembali makanan yang telah dimuntahkannya. Ini berarti tindakan menarik kembali pemberian yang telah diberikan -sebagaimana dipahami jumhur ulama’– adalah haram, kecuali orang tua terhadap anaknya.

Jika Rasulullah saw melarang menarik kembali barang pemberian, sementara beliau sendiri melakukannya, dan itu dilakukan setelah beliau mengetahui bahwa tambang yang diberikan itu depositnya melimpah (al-maa`u al-'iddu), maka semua itu menunjukkan bahwa benda tersebut tidak boleh dimiliki secara pribadi. Jika sudah terlanjur dimiliki, negara harus menariknya kembali. Sebab, orang tersebut telah menguasai suatu benda yang oleh syariat dikategorikan sebagai milik bersama.

Larangan tersebut tidak terbatas pada tambang garam saja. Sebab yang menjadi ‘illat tidak diperbolehkannya tambang garam dimiliki secara pribadi adalah karena jumlahnya yang berlimpah (al-maa’u al-’iddu). Jika pelarangan itu ditujukan kepada dzat garamnya, tentu Rasulullah saw sejak awal menolak permintaan Abyad bin Hamal untuk memiliki tambang garam. Akan tetapi Rasulullah saw baru melarang tambang garam itu dimiliki secara perorangan, setelah mendapatkan penjelasan dari para sahabat bahwa tambang garam yang beliau berikan itu bagaikan air yang tak terbatas. Cakupan tambang itu bersifat umum, meliputi setiap barang tambang apa pun jenisnya tatkala jumlah (depositnya) sangat banyak atau tidak terbatas.

Kedua, kaum Muslim memiliki hak, andil, dan bagian yang sama terhadaptambang minyak dan gas bumi. Menguasakan atau memberi hak istimewa kepada individu atau perusahaan swasta untuk mengolah dan mendistribusikannya sama artinya telah merampas hak, andil, dan kesetaraan pihak lain. Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud, Imam An Nasaaiy, dan lain-lain, menuturkan sebuah hadits bahwasanya Rasulullah saw bersabda:

الناس شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْمَاءِ وَالْكَلَإِ وَالنَّارِ

“Manusia itu berserikat (bersama-sama memiliki) dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api”. [HR Ahmad, Abu Dawud, An Nasaaiy, dll). Dalam hadits yang diriwayatkan Ibn Majah dari Ibn Abbas ada tambahan,"Dan harganya haram":

المسلمون شركاء في ثلاث في الماء والكلأ و النار وثمنه حرام

"Kaum Muslim berserikat dalam tiga hal; air, padang rumput, dan api, dan harganya haram".[HR. Imam Ibnu Majah]

Dalam hadits tersebut dinyatakan bahwa kaum Muslim berserikat terhadap tiga jenis barang, yakni air, padang rumput, dan api. Kata al-syuraka’ merupakan bentuk jamak dari kata al-syarik, berasal dari kata al-syirkah atau al-musyarakah yang berarti khilt [al-milkayn (campuran dua kepemilikan) atau sesuatu yang dimiliki oleh dua orang atau lebih]. Imam Ibnu Mandzur dalam Kitab Lisaan al-’Arab menyatakan:

الشِّرْكَةُ والشَّرِكة سواء مخالطة الشريكين يقال اشترَكنا بمعنى تَشارَكنا وقد اشترك الرجلان وتَشارَكا وشارَك أَحدُهما الآخر …وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أَنه قال الناسُ شُرَكاء في ثلاث الكَلإ والماء والنار قال أَبو منصور ومعنى النار الحَطَبُ الذي يُستوقد به فيقلع من عَفْوِ البلاد وكذلك الماء الذي يَنْبُع والكلأُ الذي مَنْبته غير مملوك والناس فيه مُسْتَوُون

“Asy-Syirkah wa al-Syarikah sama saja, yakni mukhaalithah al-syarikain (bercampurnya dua peserikat). Dikatakan, “Isytaraknaa (kami berserikat), maknanya adalah “tasyaaraknaa (kami saling berserikat).Wa qad isytaraka al-rajulaan (dua orang laki-laki berserikat), artinya adalah tasyaaraka (keduanya saling berserikat), dan satu dengan yang lain saling berserikat…Diriwayatkan dari Nabi saw bahwasanya beliau bersabda, “Manusia saling berserikat dalam tiga hal, padang rumput, air, dan api. Abu Manshur berkata, “Makna al-naar (api) adalah kayu yang digunakan untuk membakar dan ditebang dari tempat yang jauh. Demikian juga air yang berasal dari mata air, dan padang rumput yang tumbuh yang tidak ada pemiliknya, maka, seluruh manusia memiliki hak yang sama di dalamnya..[Imam Ibnu Mandzur, Lisaan al-'Arab, juz 10/448]

Kata “al-syurakaa’” dengan makna “bercampurnya kepemilikan, juga disitir di dalam Al-Quran. Allah SWT berfirman:

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴿١٢﴾

“Jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar utangnya“. [TQS An Nisaa' (4): 12]

Imam al-Baidlawiy menafsirkan frase [Fahum shuraka' fi tsuluts'] dengan:

{ فَلِكُلّ واحد مّنْهُمَا السدس فَإِن كَانُواْ أَكْثَرَ مِن ذلك فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثلث } سوى بين الذكر والأنثى في القسمة

“[Falikulli waahid minhumaa al-sudus fain kaanuu aktsara min dzaalik fahum syurakaa` fi al-tsuluts]: disamakan antara laki-laki dan wanita dalam bagian (perolehan)..”[Imam al-Baidlawiy, Anwaar al-Tanziil wa Asraar al-Ta`wiil, juz 1/435]

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa makna “syurakaa`” adalah sama-sama memiliki bagian dan andil yang sama. Tidak disebut “perserikatan” (syurakaa’) jika orang-orang yang berserikat dalam sebuah perserikatan tidak memiliki kesamaan dan kesetaraan dengan pihak lain dalam urusan yang diperserikatkan.

Walhasil, jika dinyatakan 'al-muslimun syuraka’ fi tsalats‘, berarti seluruh kaum Muslim sama-sama memiliki hak, andil, dan bagian yang sama dalam tiga jenis benda yang disebutkan dalam hadits di atas, yakni: air, padang rumput, dan api. Tidak boleh ada yang dilebihkan atau diistimewakan antara satu dengan yang lain dalam hal kepemilikan dan pemanfaatan tiga barang tersebut. Kesamaan dan kesetaraan dalam tiga barang ini tentu saja tidak akan pernah bisa diwujudkan jika benda itu menjadi milik pribadi. Sebab, ketika tiga barang itu dimiliki secara pribadi, niscaya akan menghalangi orang lain untuk memanfaatkannya. Selain itu, redaksi 'dan harganya haram’ dalam riwayat Ibn Majah menunjukkan bahwa ketiga jenis benda tersebut tidak boleh diperjualbelikan.

Ketiga, di dalam kitab-kitab fikih mu’tabar, para ulama juga sepakat mengenai larangan menjual kelebihan air (fadllu al-maa`). Ketentuan ini didasarkan pada hadits yang dituturkan dari Iyas bin 'Abd, bahwasanya ia berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ

“Sesungguhnya Nabi saw melarang menjual kelebihan air.” [HR Lima kecuali Ibn Majah dan disahihkan al-Tirmidziy]. Di dalam riwayat lain, dituturkan dari Jabir ra, bahwasanya ia berkata:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ

“Rasulullah saw melarang menjual kelebihan air”.[HR. Imam Muslim dan lain-lain]

Imam al-Qusyairiy menyatakan bahwa hadits riwayat dari Iyas bin ‘Abd adalah hadits yang memenuhi syarat Imam Bukhari dan Muslim. Sedangkan hadits Jabir ra juga dituturkan dalam Shahih Muslim, yang lafadznya sama dengan hadits riwayat Iyas bin ‘Abd ra.

Menurut Imam Asy Syaukaniy, hadits ini menunjukkan haramnya menjual kelebihan air, yakni kelebihan dari kecukupan (kebutuhan) orang yang memiliki. Tidak ada perbedaan apakah air itu berada di tanah mubah atau tanah yang sudah dimiliki (secara individu), untuk diminum atau lainnya, untuk keperluan ternak atau menyirami kebun, dalam bepergian atau tidak. Di dalam Kitab Nail al-Authar, Imam Asy Syaukaniy menyatakan:

وَالْحَدِيثَانِ يَدُلَّانِ عَلَى تَحْرِيمِ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ وَهُوَ الْفَاضِلُ عَنْ كِفَايَةِ صَاحِبِهِ . وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمَاءِ الْكَائِنِ فِي أَرْضٍ مُبَاحَةٍ أَوْ فِي أَرْضٍ مَمْلُوكَةٍ ، َسَوَاءٌ كَانَ لِلشُّرْبِ أَوْ لِغَيْرِهِ ، وَسَوَاءٌ كَانَ لِحَاجَةِ الْمَاشِيَةِ أَوْ الزَّرْعِ ، وَسَوَاءٌ كَانَ فِي فَلَاةٍ أَوْ فِي غَيْرِهَا .

“Dua hadits di atas menunjukkan haramnya menjual kelebihan air. Yakni, kelebihan air dari kecukupan pemiliknya. Dzahir hadits tersebut menunjukkan tidak ada perbedaan antara air yang terdapat di tanah yang mubah, atau tanah yang telah dimiliki; dan sama saja apakah air itu untuk minum, atau untuk yang lainnya, dan sama saja apakah air itu untuk (memenuhi) kebutuhan hewan gembalaan atau untuk pertanian, dan sama saja apakah ada di dataran, atau tempat lain”. [Imam Asy Syaukani, Nail al-Authar, juz 8/183]

Imam An Nawawiy dalam Kitab Syarah Shahih Muslim menyatakan:

قَوْله ( نَهَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْع فَضْل الْمَاء ) وَفِي رِوَايَة : ( عَنْ بَيْع ضِرَاب الْجَمَل ، وَعَنْ بَيْع الْمَاء وَالْأَرْض لِتُحْرَث ) ، وَفِي رِوَايَة : ( لَا يُمْنَع فَضْل الْمَاء لِيُمْنَع بِهِ الْكَلَأ ) ، وَفِي رِوَايَة ( لَا تُبَاع فَضْل الْمَاء لِيُبَاعَ بِهِ الْكَلَأ ) أَمَّا النَّهْي عَنْ بَيْع فَضْل الْمَاء لِيُمْنَع بِهَا الْكَلَأ فَمَعْنَاهُ أَنْ تَكُون لِإِنْسَانٍ بِئْر مَمْلُوكَة لَهُ بِالْفَلَاةِ ، وَفِيهَا مَاء فَاضِل عَنْ حَاجَته ، وَيَكُون هُنَاكَ كَلَأ لَيْسَ عِنْده مَاء إِلَّا هَذِهِ ، فَلَا يُمْكِن أَصْحَاب الْمَوَاشِي رَعْيه إِلَّا إِذَا حَصَلَ لَهُمْ السَّقْي مِنْ هَذِهِ الْبِئْر فَيَحْرُم عَلَيْهِ مَنْع فَضْل هَذَا الْمَاء لِلْمَاشِيَةِ ، وَيَجِب بَذْله لَهَا بِلَا عِوَض ، لِأَنَّهُ إِذَا مَنْع بَذْله اِمْتَنَعَ النَّاس مِنْ رَعْي ذَلِكَ الْكَلَأ خَوْفًا عَلَى مَوَاشِيهمْ مِنْ الْعَطَش ، وَيَكُون بِمَنْعِهِ الْمَاء مَانِعًا مِنْ رَعْي الْكَلَأ . وَأَمَّا الرِّوَايَة الْأُولَى : ( نَهَى عَنْ بَيْع فَضْل الْمَاء ) ، فَهِيَ مَحْمُولَة عَلَى هَذِهِ الثَّانِيَة الَّتِي فِيهَا لِيَمْنَع بِهِ الْكَلَأ ، وَيُحْتَمَل أَنَّهُ فِي غَيْره ، وَيَكُون نَهْي تَنْزِيه . قَالَ أَصْحَابنَا : يَجِب بَذْل فَضْل الْمَاء بِالْفَلَاةِ كَمَا ذَكَرْنَاهُ بِشُرُوطٍ : أَحَدهَا أَنْ لَا يَكُون مَاء آخَر يُسْتَغْنَى بِهِ

“Adapun perkataannya (nahaa Rasulullah saw 'an bai’ fadll al-maa`/Rasulullah saw melarang menjual kelebihan air) dan dalam riwayat lain ('an bai` dliraab al-jamal, wa 'an bai` al-ardl lituhrats/Rasul saw melarang mengambil upah dari penaburan benih (sperma ) onta, dan Rasul menyewakan tanah untuk pertanian), dan dalam riwayat lain disebutkan (laa yumnaa` fadlu al-maa` liyumna` bihi al-kalaa`/janganlah ditahan kelebihan air hingga padang rumput tercegah (untuk mendapatkan) kelebihan air tersebut), dan dalam riwayat lain (laa tubaa` fadll al-maa` liyubaa` bihi al-kalaa`/janganlah dijual kelebihan air untuk pengairan padang rumput). Adapun larangan menjual kelebihan air sehingga padang rumput tercegah untuk mendapatkan kelebihan air tersebut, maknanya adalah ada seseorang memiliki sumur yang dimilikinya di sebuah dataran. Di dalam sumur itu ada air berlebih dari (kadar) kebutuhannya, dan di dekatnya ada padang rumput yang tidak ada air (untuk mengairinya) kecuali air tersebut; sehingga pemilik ternak tidak mungkin mengembalakan ternaknya kecuali ada bagi mereka pengairan dari sumur tersebut. Pemilik sumur itu dilarang menahan kelebihan air untuk hewan ternak.Kelebihan air itu wajib disedekahkan untuk ternak tanpa kompensasi. Sebab, jika ia melarang mendermakan kelebihan air miliknya, maka orang-orang akan tercegah untuk mengembalakan ternak mereka di padang rumput tersebut, karena takut ternak-ternak mereka akan kehausan. Atas dasar itu, pencegahan dirinya untuk mendermakan kelebihan air itu, akan mencegah gembalaan di padang rumput. Adapun riwayat pertama (nahaa 'an bai` fadll al-maa`) bisa dibawa kepada dua pengertian, yakni karena alasan menahan kelebihan air itu untuk mengairi padang rumput, dan bisa juga dibawa kea rah pengertian pada selain padang rumput. Dan larang tersebut menjadi nahyu tanziih. Para ulama madzhab kami berpendapat: wajib mendermakan kelebihan air yang ada di dataran dengan syarat, sebagaimana kami telah sebutkan, (pertama): tidak ada sumber air lain yang bisa mencukupi; (kedua): (kewajiban mendermakan kelebihan air itu) untuk kebutuhan binatang ternak, bukan untuk mengairi pertanian.; (ketiga), pemilik sumur itu tidak membutuhkan kelebihan air tersebut. [Imam An Nawawiy, Syarah Shahih Muslim, juz 5/414]

Adapun qarinah yang menunjukkan bahwa larangan menjual kelebihan air adalah larangan yang bersifat pasti (jaazim), sehingga berimplikasi pada hukum haram, adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari 'Amr bin Syu’aib dari bapaknya, dari kakeknya, dari Nabi saw, bahwasanya beliau saw bersabda:

مَن ْمَنَعَ فَضْلَ الْمَاءِ لِيَمْنَعَ بِهِ فَضْلَ الْكَلَإِ مَنَعَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَضْلَهُ

“Barang siapa menghalangi (orang lain untuk mengambil atau memanfaatkan) kelebihan air atau kelebihan padang rumputnya, maka Allah Azza wa Jalla akan menghalangi keutamaanNya kepada dia pada hari kiamat“.[HR. Imam Ahmad]

Hadits-hadits yang menuturkan tentang larangan menjual kelebihan air, menunjukkan bahwa seorang Muslim dilarang mencegah orang lain untuk mengakses barang-barang yang sudah menjadi hajat hidup orang banyak, yang mana pencegahan itu bisa menimbulkan madlarrah bagi kehidupan masyarakat. Dari sinilah dapat dipahami bahwa mengalihkan harta kepemilikan umum kepada individu atau perusahaan swasta yang menyebabkan masyarakat tidak mampu mengakses harta kepemilikan tersebut adalah tindakan haram.

Keempat, larangan memindahkan kepemilikan umum kepada individu atau swasta juga ditunjukkan oleh hadits-hadits yang berbicara tentang kepemilikan umum atas harta benda yang secara tabiat pembentukannya menghalangi dimiliki secara pribadi. Dari 'Aisyah ra bahwasanya Rasulullah saw bersabda:

مِنًى مُنَاخُ مَنْ سَبَقَ

“Kota Mina menjadi tempat mukim siapa saja yang lebih dahulu sampai di sana“. [HR Imam Tirmidziy, Ibn Majah, dan al-Hakim dari 'Aisyah ra].

Hadits tersebut menyatakan bahwa Mina dapat ditinggali siapa pun yang terlebih dahulu datang. Ketentuan hadits ini menunjukkan bahwasanya seluruh kaum Muslim memiliki hak yang sama atas kota Mina. Pasalnya, jika Mina menjadi milik individu, niscaya orang yang datang terlebih dahulu tidak berhak mendiami Mina .

Inilah sebagian argumentasi yang menunjukkan haramnya melakukan privatisasi barang-barang milik umum (milkiyyah al-’aamah), serta kebijakan-kebijakan yang menginduk kepadanya, semacam kebijakan pembatasan BBM bersubsidi.

2. Kebijakan Pembatasan BBM Bersubsidi Maupun Kenaikan Harga BBM Menjadi Jalan Bagi Orang Kafir Menguasai Kaum Muslim.

Kebijakan pembatasan BBM bersubsidi maupun kenaikan harga BBM akan membuka jalan selebar-lebarnya bagi asing untuk menguasai kekayaan bangsa ini. Sebab, kebijakan pembatasan BBM bersubsidi maupun kenaikan harga BBM tidak saja menguntungkan korporasi-korporasi minyak asing, lebih dari itu, kebijakan ini semakin menguatkan eksistensi perusahaan-perusahaan asing di Indonesia. Tidak terhenti di situ saja, dengan terkuasainya migas oleh perusahaan-perusahaan asing, orang-orang kafir barat memiliki kekuatan yang sangat besar untuk mendominasi dan mengintervensi kebijakan-kebijakan ekonomi maupun politik pemerintah. Keadaan seperti ini tentu saja bertentangan dengan syariat Islam. Sebab, syariat Islam telah melarang kaum Muslim memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai kaum Muslim. Ketentuan ini didasarkan pada firman Allah swt:

وَلَنْ َجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

“dan sekali-kali Allah tidak akan pernah menjadikan jalan bagi orang-orang kafir untuk menguasai kaum Mukmin”.[TQS An Nisaa` (4):141]

Imam Asy Syaukani dalam Kitab Fath al-Qadir menafsirkan frase [wa lan yaj'al al-Allah li al-Kaafiriin 'ala al-Mu`miniin sabiila] sebagai berikut:

{ وَلَن يَجْعَلَ الله للكافرين عَلَى المؤمنين سَبِيلاً } ، هذا في يوم القيامة إذا كان المراد بالسبيل : النصر والغلب ، أو في الدنيا إن كان المراد به الحجة . قال ابن عطية : قال جميع أهل التأويل : إن المراد بذلك يوم القيامة . قال ابن العربي : وهذا ضعيف لعدم فائدة الخبر فيه ، وسببه توهم من توهم أن آخر الكلام يرجع إلى أوّله يعني قوله : { فالله يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ القيامة } وذلك يسقط فائدته ، إذ يكون تكرار هذا معنى كلامه وقيل المعنى : إن الله لا يجعل للكافرين سبيلاً على المؤمنين يمحو به دولتهم ، ويذهب آثارهم ، ويستبيح بيضتهم ، كما يفيده الحديث الثابت في الصحيح « وألا أسلط عليهم عدواً من سوى أنفسهم ، فيستبيح بيضتهم ، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضاً ، ويسبي بعضهم بعضاً » وقيل إنه سبحانه لا يجعل للكافرين سبيلاً على المؤمنين ما داموا عاملين بالحق غير راضين بالباطل ، ولا تاركين للنهي عن المنكر ، كما قال تعالى : { وَمَا أصابكم مّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ } [ الشورى : 30 ] قال ابن العربي : وهذا نفيس جداً . وقيل : إن الله لا يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا شرعاً ، فإن وجد ، فبخلاف الشرع . هذا خلاصة ما قاله أهل العلم في هذه الآية ، وهي صالحة للاحتجاج بها على كثير من المسائل .

“Ayat ini berlaku di hari kiamat jika yang dimaksud dengan al-sabiil adalah al-nashr (pertolongan) dan al-ghalb (kemenangan); atau berlaku di dunia jika yang dimaksud dengan al-sabiil adalah al-hujjah (argumentasi).Ibnu 'Athiyah berkata, “Seluruh ulama ahli tafsir berpendapat bahwa yang dimaksud dengan hal itu adalah hari kiamat”.Ibnu al-'Arabiy berkata, “Penafsiran seperti itu lemah dikarenakan tidak adanya faedah dari khabar tersebut”. Sebabnya, orang menyangka bahwa kalimat yang terakhir dikembalikan kepada kalimat awalnya, yakni firman Allah swt [wallahu yahkumu bainahum yauma al-qiyaamah], dan hal ini telah melenyapkan faedah kalimat tersebut. Sebab, (penafsiran seperti itu) mengulang-ulang makna dari kalamNya. Dinyatakan pula bahwa makna ayat tersebut adalah: sesungguhnya Allah swt tidak akan pernah menjadikan jalan bagi orang-orang kafir untuk menghapuskan negara kaum Muslim, melenyapkan pengaruh mereka, dan merusak kesucian mereka; sebagaimana makna yang tersebut dalam sebuah hadits shahih, “Dan tak ada seorang musuh pun dari selain kaum Muslim yang mampu mengalahkan kaum Muslim, dan merusak kesucian mereka, walaupun seluruh manusia bersatu untuk mengalahkan mereka, hingga mereka saling memerangi satu dengan yang lain, dan mencela satu dengan yang lain”. Dan ada pula yang menyatakan bahwa sesungguhnya Allah tidak menjadikan jalan bagi orang-orang kafir untuk menguasai kaum Mukmin selama kaum Mukmin masih menjalankan kebenaran dan tidak ridlo dengan kebathilan, dan tidak meninggalkan aktivitas mencegah dari kemungkaran; sebagaimana Allah swt berfirman, “Dan apa musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri”.[TQS Asy Syura (42):30]. Ibnu al-'Arabiy menyatakan, “Dan penafsiran ini sangatlah bagus”.Dan ada pula yang menyatakan, “Sesungguhnya Allah tidak menjadikan jalan bagi orang-orang kafir untuk menguasai kaum Mukmin secara syar’iy. Jika terjadi –(kaum Mukmin dikuasai oleh kaum kafir), maka keadaan itu bertentangan dengan syariat. Inilah ringkasan pendapat yang dinyatakan oleh ahli ilmu mengenai ayat ini. Dan ayat ini layak dijadikan hujjah untuk banyak masalah”.[Imam Asy Syaukaniy, Fath al-Qadiir, juz 2/321-322]

Makna yang paling tepat adalah; secara syar’iy kaum Muslim diharamkan dikuasai oleh kaum kafir.Pasalnya, realitas menunjukkan bahwasanya kaum Muslim pernah dikuasai dan dikalahkan oleh kaum kafir; seperti kekalahan kaum Muslim dari bangsa Tartar, pasukan Salib, dan negara-negara imperialis barat.Untuk itu, penafian yang terdapat di dalam ayat di atas harus dibawa ke arah penafian hukum, bukan penafian atas realitasnya.Kesimpulan seperti ini didapatkan dengan mengkaji dalalah yang terkandung pada ayat tersebut. Syaikh Taqiyyuddin An Nabhani rahimahullah ketika memberi contoh tentang dalaalah al-iqtidla’, menyatakan:

ومثله أيضاً قوله تعالى: (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً)، فإن وجود سبيل للكافرين على المؤمنين قد تحقق، فقد وُجد ذلك في أيام الرسول في مكة إذ كان فيها المسلمون تحت حكم الكفار، ووُجد ذلك بعد أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن بلاد الأندلس قد كان فيها المسلمون تحت حكم الكفار، وهو كذلك موجود اليوم. فنفْي أن يكون للكافرين على المؤمنين سبيل بلفظ (لن) المفيدة للتأبيد ممتنع لتحقق وقوعه، فلا بد أن يكون نفياً لحكم يمكن نفيه وهو نفي الجواز، أي يحرم أن يكون للكافرين على المؤمنين سبيل. فهذا مما يقتضيه الشرع لضرورة صدق الخبر.

“Contoh yang lain adalah firman Allah swt [wa lan yaj'al al-Allahu li al-kaafiriin 'ala al-Mukminiin sabiila]. Sesungguhnya, adanya jalan bagi kaum kafir untuk menguasai kaum Mukmin kadang-kadang terjadi secara factual. Hal itu pernah terjadi pada masa Rasulullah saw di Mekah, karena kaum Muslim yang hidup di sana dikuasai oleh pemerintahan kaum kafir. Hal itu juga terjadi pada masa sesudah Nabi saw. Negeri Andalusia di mana kaum Muslim hidup di dalamnya telah dikuasai oleh pemerintahan orang-orang kafir, dan hal itu juga terjadi pada masa sekarang . Penafian adanya jalan bagi kaum kafir untuk menguasai kaum Mukmin dengan lafadz “lan” yang berfaedah pada “penafian yang bersifat abadi (selama-lamanya)” untuk mencegah terjadinya hal tersebut. Oleh karena itu, penafian tersebut harus diarahkan pada penafian hukum, yakni penafian terhadap perkara yang boleh (nafiy al-jawaaz).Artinya, diharamkan adanya jalan bagi orang kafir menguasai kaum Mukmin. Hal ini termasuk perkara yang menjadi konsekuensi logis (dari) syariat untuk menjamin kebenaran sebuah khabar”.[Syaikh Taqiyyuddin al-Nabhani, Asy Syakhshiyyah al-Islaamiyyah, juz 3/183]

Kebijakan pembatasan BBM bersubsidi yang menjadi derivasi kebijakan privatisasi sector migas telah membuka jalan selebar-lebarnya bagi kaum kafir untuk menguasai kaum Muslim.Oleh karena itu, kebijakan ini harus ditolak untuk membebaskan negeri ini dari penjajahan kaum kafir.

3. Kebijakan Pembatasan BBM Bersubsidi dan Kenaikan Harga BBM adalah Kebijakan Diskriminatif dan Mendzalimi Rakyat

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, kebijakan pembatasan BBM bersubsidi -yang ujung-ujungnya adalah pencabutan subsidi secara menyeluruh– jelas-jelas akan menambah beban hidup rakyat. Padahal, sebelumnya rakyat sudah harus menanggung beban berat akibat kebijakan privatisasi yang telah merambah pada sektor pelayanan public (public service obligation), seperti pendidikan, kesehatan, kelistrikan, air, dan pelayanan publik lainnya.Atas dasar itu, kebijakan pembatasan BBM bersubsidi yang jelas-jelas memberatkan rakyat adalah haram. Ketentuan ini didasarkan pada sabda Rasulullah saw:

وَمَنْ يُشَاقِقْ يَشْقُقْ اللَّهُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Barangsiapa menyempitkan (urusan orang lain), niscaya Allah akan menyempitkan urusannya kelak di hari kiamat“.[HR. Imam Bukhari]

Dituturkan dari Ummul Mukminiin 'Aisyah ra, bahwasanya Rasulullah saw pernah berdoa:

اللَّهُمَّ مَن ْوَلِيَ مِنْ أَمْرِأُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ وَمَنْ وَلِيَ مِن أَمْرِأُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِم ْفَارْفُقْ بِهِ

“Yaa Allah, barangsiapa memiliki hak mengatur suatu urusan umatku, lalu ia menyempitkan mereka, maka sempitkanlah dirinya; dan barangsiapa memiliki hak untuk mengatur suatu urusan umatku, lalu ia memperlakukan mereka dengan baik, maka perlakukanlah dirinya dengan baik“.[HR. Imam Ahmad dan Imam Muslim]

Imam An Nawawiy, dalam Syarah Shahih Muslim, mengomentari hadits ini sebagai berikut:

هَذَا مِنْ أَبْلَغ الزَّوَاجِرعَنْ الْمَشَقَّة عَلَى النَّاس، وَأَعْظَم الْحَثّ عَلَى الرِّفْق بِهِمْ، وَقَدْ تَظَاهَرَتْ الْأَحَادِيث بِهَذَا الْمَعْنَى .

“Hadits ini berisi pencegahan yang paling jelas dari perbuatan menyempitkan urusan manusia, sekaligus dorongan yang sangat besar untuk berbuat lemah lembut kepada manusia. Hadits-hadits yang semakna dengan hadits ini sangatlah banyak”.[Imam An Nawawiy, Syarah Shahih Muslim, juz 6/299]

Selain karena alasan di atas, kebijakan pembatasan BBM bersubsidi merupakan kebijakan yang diskriminatif. Pasalnya, kebijakan ini akan berakibat pada tertutupnya akses sebagian masyarakat untuk mendapatkan BBM yang murah. Padahal, semua orang memiliki hak, andil, dan bagian yang sama terhadap harta-harta yang termasuk dalam kepemilikan umum, tanpa membedakan lagi perbedaan status social, warna kulit, suku, dan bahasa. Negara berkewajiban mengelola harta kepemilikan umum sesuai dengan syariat Islam hingga semua orang bisa mendapatkan bagian dan akses yang sama. Kebijakan pembatasan BBM bersubsidi, jelas-jelas akan menutup akses sebagian orang untuk mendapatkan pasokan BBM.

Masalah lain yang sering dilupakan adalah, tidak ada istilah “subsidi pemerintah” dalam perkara-perkara yang menjadi hak seluruh rakyat. Migas adalah hak seluruh kaum Muslim, bukan hanya hak Negara maupun sekelompok orang.Rakyat bukanlah pihak yang wajib dibelaskasihani dengan adanya subsidi.Sebab, rakyat adalah pemilik sejati migas, bukan negara.Hubungan negara dengan rakyat dalam masalah ini bukanlah hubungan antara penjual dan pembeli, maupun hubungan antara si kaya yang memberi subsidi kepada yang miskin.Negara adalah institusi yang ditunjuk oleh syariat untuk mengelola kepemilikan umum agar seluruh kaum Muslim bisa mendapatkan bagian yang setara dalam hal pemanfaatan, akses, dan pembagian.Imam Ahmad menuturkan sebuah hadits dari 'Amr bin Syu’aib dari bapaknya, dari kakeknya, dari Nabi saw, bahwasanya beliau saw bersabda:

مَن ْمَنَعَ فَضْلَ الْمَاءِ لِيَمْنَعَ بِهِ فَضْلَ الْكَلَإِ مَنَعَهُ اللَّه ُيَوْمَ الْقِيَامَةِ فَضْلَهُ

4. Kebijakan Pembatasan BBM Bersubsidi Maupun Kenaikan Harga BBM Adalah Kebijakan yang Lahir dari Sekulerisme-Liberalisme

Kebijakan pembatasan BBM bersubsidi maupun kenaikan harga BBM bukanlah kebijakan yang lahir dari Islam, tetapi, lahir dari sekulerisme-liberalisme yang nyata-nyata bertentangan dengan Islam. Padahal, seorang Muslim diwajibkan untuk berbuat di atas dasar Islam, bukan atas dasar paham atau pemikiran lain. Di dalam hadits shahih, Nabi saw bersabda:

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُو َرَدٌّ

“Siapa saja yang mengerjakan suatu perbuatan yang tidak atas perintah kami, maka perbuatan itu tertolak“.[HR. Imam Bukhari dan Muslim]

Sesungguhnya, sejak negeri ini menerapkan paham demokrasi-sekulerisme; sebagian besar kebijakan public yang diterapkan di negeri ini tegak di atas paham demokrasi-sekuler, bukan Islam. Akibatnya, semua kebijakan yang ada di negeri ini bertentangan dengan Islam, baik dari sisi asas maupun perinciannya. Kebijakan pembatasan BBM bersubsidi maupun kenaikan harga BBM, dari sisi asasnya adalah kebijakan bathil. Sebab, kebijakan ini lahir dari paham kapitalisme-sekulerisme.Adapun dari sisi perinciannya, telah terbukti bahwa kebijakan ini bertentangan dengan syariat Islam yang mengatur pengelolaan harta kepemilikan umum. Oleh karena itu, kebijakan pembatasan BBM bersubsidi maupun kenaikan harga BBM jelas-jelas bertentangan dengan aqidah dan syariat Islam.

KESIMPULAN

Kebijakan pembatasan BBM bersubsidi maupun kebijakan kenaikan harga BBM merupakan salah satu dari sekian banyak kebijakan yang bertentangan dengan syariat Islam dan merugikan rakyat. Masih banyak kebijakan-kebijakan publik lain yang harus disikapi oleh kaum Muslim, wa bil khusus, oleh para alim ulama.

Jika diteliti dan dikaji kembali secara teliti, munculnya kebijakan-kebijakan yang bertentangan dan syariat tersebut disebabkan karena negeri ini menjadikan paham kapitalis-sekuler sebagai asas penyelenggaraan urusan negara; dan menerapkan hukum-hukum kufur buatan barat sebagai aturan untuk mengatur urusan rakyat. Selama asas dan sistem penyelenggaraan negara masih didasarkan pada kapitalisme-sekulerisme, kaum Muslim akan tetapi berada dalam kubangan persoalan. Oleh karena itu, tuntutan kaum Muslim tidak boleh terhenti hanya pada pencabutan kebijakannya saja, akan tetapi, harus diarahkan pada penggantian asas dan sistem yang mendasari penyelenggaraan urusan negara dan rakyat. Wallahu al-Musta’an wa Huwa Waliyu al-Taufiq.[]

Hizbut Tahrir Indonesia

2012-02-08T05:06:00.001+07:00

Hizbut Tahrir Indonesia

Setiap Tahun Lebih dari 5.500 Pengaduan Diterima KPK
Komentar Politik: Angelina Seharusnya Juga Dikurung KPK
Ekonomi RI Tumbuh 6,5%, Kemiskinan Meningkat
Wahai Pria, Hormatilah Wanita!
Akhirnya Abbas Jadi PM Palestina
Krisis Eropa, Yunani ‘Rumahkan’ 15 Ribu PNS
Silahturahmi DPD 2 HTI Kota Bogor ke Kapolres Kota Bogor
Para Pemimpin Islam Moderat Lebih Menyakini Demokrasi Daripada Islam
Krisis Eropa Pangkas Separuh Pertumbuhan Ekonomi Cina
Waspadai Pengangguran Terselubung 20,3 Juta

Setiap Tahun Lebih dari 5.500 Pengaduan Diterima KPK

Posted: 06 Feb 2012 11:05 PM PST

Setiap tahunnya lebih dari 5.500 pengaduan dugaan korupsi diterima Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak lembaga itu didirikan pada 2003. (Media Indonesia, 7/2/2012)

Komentar:
Membuktikan korupsi alih-alih diberantas malah tumbuh subur. Buah nyata dari sistem politik demokrasi mahal, yang mendorong korupsi dan kolusi untuk mempertahankan kekuasaan dan mengembalikan modal politik, jeratan lingkaran setan demokrasi : money to politic dan politic to money. Dalam Syariah Islam, politik ditujukan untuk kepentingan rakyat, pelayan umat, dan mengurus urusan rakyat.[]

Komentar Politik: Angelina Seharusnya Juga Dikurung KPK

Posted: 06 Feb 2012 11:00 PM PST

Angelina seharusnya juga dikurung KPK. (Harian Media Indonesia, 7/2/2012)

Komentar:
Bukti diskriminasi penegakan hukum, yang dituduh mencuri sandal, beberapa buah semangka langsung dijebloskan ke penjara dan babak belur dipukuli. Berbeda benar dengan nasib para koruptor! Hanya syariah Islam yang akan bersikap adil sampai-sampai Rosulullah SAW mengatakan seandainya anakku Fatimah mencuri akan kupotong tangannya, Subhana Allah

Ekonomi RI Tumbuh 6,5%, Kemiskinan Meningkat

Posted: 06 Feb 2012 10:56 PM PST

Ekonomi RI Tumbuh 6,5%, Kemiskinan Meningkat (mediaindonesia.com, 7/2/2012)

Komentar :
Cerminan Kebijakan Kapitalisme yang hanya meperkaya segelintir orang, yang kaya makin kaya dan yang miskin semakin miskin. Syariah Islam akan menjamin kebutuhan pokok tiap individu rakyat, pendidikan dan kesehatan gratis. Kekayaan didistribusikan untuk kepentingan rakyat.

Wahai Pria, Hormatilah Wanita!

Posted: 06 Feb 2012 10:41 PM PST

Mahasiswi kebidanan ini hanya bisa menangis meratapi nasibnya. Ia menjadi korban pemerkosaan, entah ke berapa juta di dunia ini. Pelakunya bukan hanya satu, tapi lima orang pemuda mabuk. Shock kehilangan kehormatan, JM (18) pun depresi.

Kisah JM hanyalah sepenggal pilu korban kejahatan. Sudah berderet-deret korban bernasib tragis akibat ulah sadis dan biadab berjatuhan. Rasanya situasi dunia saat ini sudah demikian mengerikan. Di Indonesia, negeri yang dikenal zamrud khatulistiwa pun, seolah tak ada lagi tempat yang aman, nyaman dan damai untuk menikmati hidup.

Tingkat sadisme sudah melewati ambang batas. Tak ada lagi hati nurani, tak ada lagi rasa kemanusiaan. Bahkan tak jarang, manusia justru berperilaku lebih rendah dari binatang. Ya, betapa sekarang begitu mudah kita menemukan berita di luar nalar seperti: ibu membunuh anak kandung, ayah menghamili anak kandung, laki-laki bersetubuh dengan sesamanya, wanita menikahi wanita, anak-anak memerkosa teman kecilnya, perempuan diperkosa rame-rame di angkot, wanita keterbelakangan mental dihamili, anak kecil dijadikan budak nafsu, dll.

Sungguh, kejahatan-utamanya pada perempuan, dewasa maupun anak-anak-semakin masif. Betapa tidak amannya menjadi seorang perempuan di alam liberal ini. Ibaratnya: saat kecil dicabuli, besar sedikit diperkosa atau dijual ke pelacuran, sudah hamil diaborsi atau dinikahkan dengan non Muslim, setelah nikah dicerai atau diselingkuhi, lalu ketika jadi janda dijadikan selingkuhan, dizinahi ganti-ganti. Na’udubillahi minzalik. Di mana letak kehormatan kaum hawa? Mengapa dunia saat ini begitu kejam terhadap perempuan?

Kiprah Positif

Perempuan masa kini sewaktu-waktu diintai marabahaya. Padahal, Islam tidak melarang sama sekali perempuan untuk beraktivitas. Perempuan dipersilakan mengaktualisasikan dirinya sebagaimana halnya laki-laki. Sekolah, kuliah atau bahkan bekerja dengan berbagai profesi adalah aktivitas yang tak bisa hanya dilakukan di dalam rumah. Banyak perempuan bergelar doktor atau bahkan profesor dan bertekad mengabdikan ilmunya ke masyarakat.

Ada yang mengabdi menjadi guru, perawat, bidan, dokter, penjahit, desainer, konsultan dan ilmuwan. Selain itu, juga menjadi pengemban dakwah yang mengedukasi kaum perempuan agar pandai menjaga harkat dan martabatnya. Umumnya, aktivitas mereka tentu di luar rumah.

Ketidakamanan dan kerawanan sosial tidak mungkin serta-merta membendung aktivitas positif wanita tersebut. Karena bagaimanapun, umat membutuhkan sentuhan dingin tangan-tangan para perempuan cerdas yang berkiprah di masyarakat itu. Apa jadinya jika tidak ada bidan wanita, dokter wanita, guru wanita, penjahit wanita, dai wanita dan seterusnya?

Artinya, keberadaan wanita memang tidak serta merta disalahkan atas kerawanan sosial ini. Yang perlu digarisbawahi, mengapa situasi dan kondisi tidak kondusif bagi pergerakan wanita di manapun mereka berada?

Rapuhnya Hukum Sosial

Kejahatan disebabkan banyak faktor, ibarat lingkaran setan. Pelaku kejahatan ada yang didorong desakan ekonomi, desakan nafsu, atau pengaruh lingkungan. Pengangguran, kemiskinan dan ketidakadilan mendorong orang berbuat nekat. Kriminalitas makin subur dengan dibukanya lebar-lebar peredaran minuman keras, konten porno, industri hiburan, kebebasan pers dan propaganda-propaganda menyesatkan.

Sistem hukum yang lemah dalam menjerat pelaku kriminal, juga makin menyuburkan kejahatan. Tak heran bila anak-anak ingusan pun sudah lihai berlakon sebagai penjahat. Mencuri, menjambret atau menipu pun sanggup.

Lebih dari itu, tidak tegaknya tatanan sosial berupa aturan yang tegas dalam mengatur interaksi sosial menjadi biang malapetaka ini. Interaksi laki-laki-perempuan yang campur baur tanpa aturan, membuka peluang tindak kejahatan seksual di antara mereka. Ditambah masing-masing individu tidak bertakwa-sehingga tidak saling menundukkan pandangan-maka semakin terbuka kesempatan terjadinya kasus-kasus asusila.

Inilah buat diterapkannya tata aturan pergaulan ala sekulerisme, kapitalisme, dan demokrasi. Bertameng hak asasi, interaksi sosial laki-laki dan perempuan sedemikian bebasnya. Ditambah lagi keterbukaan informasi, segala informasi sampah merasuki otak-otak manusia yang sudah bejat ini. Jadilah seonggok daging bernama hati dalam diri manusia ini membusuk.

Resakralisasi Nizham Ijtima’i

Penerapan sistem sosial Islam sebagai salah satu pilar mewujudkan masyarakat yang mulia, bermartabat dan harmonis adalah suatu keharusan. Aturan inilah yang mampu mewujudkan keharmonisan masyarakat yang berperadaban mulia. Aturan ini harus dikembalikan pada posisinya yang sakral, sebagaimana dahulu ketika globalisasi budaya sampah dari Barat belum mendunia. Sebaliknya, tata pergaulan Islam (an-nizham al-ijtima’i) inilah yang harus diglobalkan.

Tentu, sistem sosial ini tak bisa berdiri sendiri demi meminimalkan, atau bahkan menghapuskan kriminalitas, khususnya kejahatan seksual. Harus ditopang negara yang kuat yang disokong sistem hukum yang tegas, sistem ekonomi yang adil, sistem pendidikan yang cerdas dan sistem Islam lainnya dalam naungan khilafah.

Di antara aturan tersebut, negara wajib mengatur secara tegas batas interaksi antara laki-laki dan perempuan. Kehidupan laki-laki terpisah dari kehidupan perempuan. Semua pintu yang mengarah pada pergaulan bebas dan aktivitas campur-baur (ikhtilath) laki-laki dan perempuan ditutup rapat-rapat. Perempuan dan laki-laki yang bukan mahram dilarang berduaan dan bersepi-sepi (khalwat). Perempuan hanya dibolehkan keluar rumah dengan pakaian sempurna (jilbab dan khimar) dan dengan menaati tata pergaulan Islam.

Namun demikian, laki-laki dan perempuan boleh bertemu dan berinteraksi dalam berbagai aktivitas saat ada kepentingan yang dibolehkan syariah seperti urusan jual-beli, kesehatan, pendidikan, perwakilan (wakalah); atau dalam rangka melaksanakan perintah syariah semisal haji, zakat, menjenguk orang sakit dan sebagainya.

Dengan penerapan hukum-hukum Islam telah terjamin sebuah kehidupan masyarakat yang mulia dan beradab. Laki-laki dan perempuan melaksanakan aktivitas kehidupan sehari-hari dengan cara yang terhormat. Laki-laki wajib menghargai, menghormati dan melindungi perempuan. Tidak memperlakukannya keji dan biadab.

Imam Ali as menukil hadits dari Rasulullah SAW mengatakan, “Seseorang tidak akan menghormati kaum perempuan, kecuali jika orang tersebut berjiwa besar dan mulia. Dan seseorang tidak akan merendahkan kaum perempuan, kecuali jika orang itu berjiwa rendah dan hina.”

Dalam sejarah panjang kekhilafahan selama 13 abad, sangat sedikit ditemukan perempuan sebagai korban kekejian. Kaum perempuan tetap berkecimpung di dunia sains dan akademik tanpa mengurangi sedikitpun kualitas keagamaan, iffah, ketakwaan, kepribadian dan martabatnya sebagai Muslimah. Mereka juga tidak mendapat hambatan apapun di ranah ilmu keagamaan.

Sudah selayaknya mereka bisa berkiprah di masyarakat sambil tetap mempertahankan hijab dan wibawanya sebagai muslimah sejati. Ini hanya bisa terwujud jika negara benar-benar mencampakkan sekulerisme-kapitalisme.(kholda naajiyah)

Akhirnya Abbas Jadi PM Palestina

Posted: 06 Feb 2012 08:14 PM PST

Hamas akhirnya menyepakati pemimpin faksi Fatah Mahmoud Abbas sebagai Perdana Menteri pemerintahan Palestina bersatu.

“Kami telah sepakat membentuk Pemerintah Persatuan Palestina,” kata Kepala Biro Politik Hamas Khaled Meshaal yang dilansir dari irib selasa, (7/2).

Diantaranya, dalam pertemuan yang diagendakan pada Senin, Meshaal dan Abbas akan membahas penundaan pemilu pada akhir tahun, karena dimungkinkan tidak ada cukup waktu untuk mempersiapkan pemilihan pada bulan Mei.

Lebih lanjut pejabat Palestina menandaskan bahwa kedua faksi besar telah sepakat untuk mengadakan pertemuan dengan semua faksi politik Palestina lainnya di Kairo Mesir pada tanggal 18 Februari. Pertemuan itu untuk menentukan tanggal dilangsungkannya pemilihan parlemen dan presiden.

Pada tanggal 4 Mei 2011, Hamas dan Fatah menandatangani kesepakatan rekonsiliasi untuk membentuk pemerintahan Palestina bersama dan mengadakan pemilihan presiden serta parlemen pada bulan Mei 2012. (republika.co.id, 7/2/2012)

Krisis Eropa, Yunani ‘Rumahkan’ 15 Ribu PNS

Posted: 06 Feb 2012 08:13 PM PST

Yunani telah mengumumkan langkah penghematan dengan memberhentikan 15 ribu PNS, seperti yang dilansir dalam VOAnews, Selasa (7/2).

Yunani memangkas 15 ribu PNS ditengah desakan internasional untuk segera menyelesaikan kesepakatan pengurangan utang dan langkah penghematan anggaran yang tidak populer.

Yunani mengumumkan hal itu, Senin (6/2) beberapa jam setelah Kanselir Jerman Angela Merkel dan Presiden Perancis Nicolas Sarkozy dengan tegas memperingatkan negara ini. “Tuntutan tersebut harus segera dipenuhi Yunani,” Kata Kanselir Jerman Angela Merkel. Atau Yunani tidak akan mendapat paket talangan kedua.

Uni Eropa berencana memberi talangan dana kedua sebesar 171 miliar dollar AS untuk menghindari gagal bayar utang Yunani bulan depan.

Tetapi serikat-serikat buruh dan pengusaha Yunani menentang pemotongan itu. Dan serikat buruh menyerukan mogok kerja 24 jam hari Selasa ini, (7/2). Krisis Utang Yunani kian parah, apabila Yunani tidak dapat menyelesaikan krisis ini, negara ini terancam bangkrut dan tersingkir dari Uni Eropa. (republika.co.id, 7/2/2012)

Silahturahmi DPD 2 HTI Kota Bogor ke Kapolres Kota Bogor

Posted: 06 Feb 2012 07:25 PM PST

HTI Press. “Sebagai Muslim saya yakin betul bahwa Islam mengatur seluruh aspek kehidupan. Dari mulai masalah debu hingga jagat raya. Saya juga yakin kalau Islam juga mengatur bagaimana polisi yang baik itu seperti apa,” tegas Kapolres Kota Bogor, Bapak Hilman ketika mengawali diskusi dengan rombongan HTI DPD 2 Kota Bogor. “Inilah bentuk rahmatan lil 'alaminnya Islam,” tambahnya lagi.

Silahturahmi yang mendapat sambutan hangat ini, dilakukan oleh DPD 2 HTI Bogor selain untuk memperkenalkan kepengurusan baru juga bermaksud untuk menjelaskan apa yang diperjuangkan oleh HTI dan bagaimana pola operasionalnya. Kapolresta Bogor yang didampingi oleh Wakapolres, Kasat Intel dan Kasatlantas ini serius memperhatikan dan menyimak paparan dari Ketua DPD 2 HTI Kota Bogor [Gus Uwik] tentang metode perjuangan HTI.

“Banyak pihak yang mis persepsi dengan syariah, khilafah dan Hizbut Tahrir,” ungkap Gus Uwik. “Dari sinilah pentingnya kami bersilaturahmi dengan semua pihak agar mis persepsi ini tidak terjadi,” imbuh Gus Uwik lagi. “Kenapa HTI dalam kampanyenya senantiasa menyebutkan Selamatkan Indonesia dengan Syariah dan Khilafah atau Hidup Sejahtera dalam Naungan Khilafah? Jelas ini ada maksudnya Pak,” ungkapnya lagi. “Bapak mungkin paham betul bahwa saat ini Indonesia mengadopsi sistem kapitalis-sekuler dalam menjalankan pemerintahan. Apa yang terjadi? Indonesia semakin jauh dari sejahtera. Yang ada justru semakin karut-marut. Persoalan silih berganti menimpa rakyat. Mulai dari kemiskinan, pendidikan, perumahan dan yang lainnya. Ini semua karena diterapkannya sistem kapitalis-sekuler Pak,” tegas Gus Uwik.

Ust Irfan [Ketua LF Kota Bogor] selanjutnya menambahkan, “Inilah pentingnya syariah dan Khilafah. Sebagai muslim, kita harus yakin bahwa aturan yang diturunkan oleh Allah pasti memberi keberkahan dan kesejahteraan. Tidak mungkin Allah, sebagai Sang pencipta manusia akan menyengsarakan ciptaannya. Belum lagi secara faktual, sistem Islam telah berhasil menyejahterakan umat (baik Islam maupun non Islam) dalam naungan Khilafah selama 14 abad lebih. Jadi jangan takut dengan istilah 'syariah dan khilafah’. Jadikanlah syariah dan khilafah sebagai alternatif solusi atas problem bangsa ini. Silahkan didiskusikan dan dikaji kelayakannya. Jangan belum apa-apa ditolak terlebih dahulu,” demikian ulas Ust Irfan.

“Itulah perjuangan,” timpal Kapolres. “Dan saya menghormati perjuangan Anda,” imbuhnya lagi. “Sebagai muslim saya setuju dengan apa yang Anda sampaikan, namun sebagai aparat negara (polisi), kita terikat dengan aturan yang ada,” tegas Belia lagi. “Baik, kita pun demikian Pak. Kita menghargai apa yang menjadi sikap Bapak. Yang jelas, kita berharap agar semua pihak paham terhadap apa yang kita lakukan dan mendapatkan informasi terkait dengan HTI langsung dari kita. Bukan dari yang lain. Khawatir salah info,” timpal Gus Uwik.

H Ray [anggota LF Kota Bogor] menambahkan bahwa “Keimanan kita kepada Islam haruslah diimplementasikan dalam setiap aktifitas kita. Baik perkataan dan perbuatan kita. Kita tidak boleh hanya berhenti dalam keyakinan dan kata-kata saja. Artinya, jika kita beriman maka kita harus berjuang menegakkan syariat Islam. Inilah kenapa kita konsen dalam perjuangan ini,” tegas H Ray. “Dan perlu di ingat Bapak, perjuangan HTI adalah perjuangan fikriyah (pemikiran), siyasiyah (politik) dan la madiyah (tanpa kekerasan). Jadi kita tidak akan bersinggungan dengan hal-hal yang berbau kekerasan. Karena itu bukan metode Rasulullah dalam berdakwah,” tegas beliau lagi.

Diskusi yang berlangsung padi hari jumat [3/2] jam 10 ini, ternayata begitu hangat dan penuh dengan suasana kekeluargaan. Jikalau tidak terdesak oleh waktu sholat Jumat, mungkin diskusi tersebut akan berjalan terus. Rombongan dari DPD 2 HTI Kota bogor yang dipimpin langsung oleh Ketua DPD 2 HTI Kota Bogor [Gus Uwik] turut serta juga Ust Irfan [Ketua LF Kota], H Ray [anggota LF], Ust Imam [Anggota LF], Ust Umar [anggota LKU] dan Ust Anas [Ketua LKP]. Terakhir sebelum berpisah, peserta diskusi pun berfoto bersama.[]

Para Pemimpin Islam Moderat Lebih Menyakini Demokrasi Daripada Islam

Posted: 06 Feb 2012 06:41 PM PST

Para pemimpin “Islam moderat” yang menggantungkan kekuasaan di punggung demokrasi memperlihatkan betapa senangnya mereka dalam permainan demokratis. Mereka sangat antusias memperlihatkan hal itu di depan Barat dengan tampilan sebagai para sekuler, yang menampakkan bahwa mereka sama sekali tidak memiliki hubungan apapun dengan Islam.

Pada Forum Ekonomi Dunia (WEF) Davos yang diselenggarakan di Swiss pekan lalu, Perdana Menteri Tunisia Hamadi Jebali memimpin delegasi Tunisia di Forum tersebut. Bahkan dalam kesempatan itu ia tampil seakan pemimpin liberalis Barat. Sehingga dunia Barat sangat puas dengan orientasi negara Tunisia yang demokratis. Ia menyerukan investasi untuk pariwisata melalui peran para pemandu wisata, serta memberikan jaminan kepada Barat dengan segala orientasi kecuali orientasi Islam. Ia pun mengemis pada perusahaan dan pengusaha asing untuk berinvestasi di negara yang disebutnya negara demokratis Tunisia.

Bahkan ia menegaskan bahwa rezim baru di Tunisia melepas dari semua hubungan dengan Islam, sekalipu hanya sekedar nama. Ia berkata: “Saya tidak ingin menyebut sistem yang baru dengan nama Islam politik. Kita harus hati-hati dalam memilih istilah.”

Ia menambahkan: “Kami sangat mengandalkan dukungan teman-teman kami di Eropa dan Amerika Serikat . Ingat, Tunisia adalah negara yang terbuka untuk semua negara tetangga, khususnya negara-negara Eropa.”

Begitu pula orang-orang seperti Abdullah bin Kiran Perdana Menteri Maroko, Abdul Mun’im Abul Futuh calon presiden Mesir dan Amr Khalid yang lebih bangga mempromosikan demokrasi dari pada Islam. Masing-masing mereka menunjukkan di Davos tentang sejauh mana keyakinan mereka pada demokrasi, dan ketidakpercayaan mereka pada Islam (al-aqsa.org, 5/2/2012).

Krisis Eropa Pangkas Separuh Pertumbuhan Ekonomi Cina

Posted: 06 Feb 2012 06:25 PM PST

Pemerintah Cina harus mempersiapkan langkah-langkah antisipatif menghadapi krisis utang Eropa yang masih terus berlangsung. Pasalnya, kriris ekonomi di Eropa dapat memangkas separuh pertumbuhan ekonomi negeri Tirai Bambu tersebut.

IMF, dalam sebuah laporan prospek ekonomi dunia terbesar kedua itu, menyoroti kerentanan Cina terhadap permintaan global.

“Ekonomi global sedang pada tahap genting dan risiko penurunan telah meningkat tajam,” kata IMF, mengutip kemungkinan krisis mendalam di sektor keuangan Eropa yang akan dirasakan di seluruh dunia.

“Seharusnya risiko buntut volatilitas keuangan yang berasal dari Eropa disadari, itu akan menyeret pertumbuhan Cina lebih rendah,” kata laporan tersebut.

IMF menguraikan dampak negatif jika krisis zona euro menjerumuskan Eropa ke dalam resesi yang dalam, menyeret pertumbuhan China lebih rendah, terutama karena guncangan melalui perdagangan.

Dalam ’skenario penurunan’ pertumbuhan Cina akan turun sekitar 4,0 persen tahun ini dari tingkat 8,2 persen yang diproyeksikan IMF pada Januari 2012.

“Oleh karena itu, risiko terhadap Cina dari Eropa, besar dan nyata,” demikian laporan tersebut mengungkapkan.

Jika kawasan euro terhuyung-huyung, IMF merekomendasikan Beijing meluncurkan program stimulus substansial, setara dengan sekitar 3,0 persen dari produk domestik bruto tersebar di 2012-2013. Itu akan membatasi penurunan pertumbuhan menjadi sekitar 1,0 persen, mengurangi dampak negatif terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian rakyat, kata IMF. (republika.co.id, 7/2/2012)

Waspadai Pengangguran Terselubung 20,3 Juta

Posted: 06 Feb 2012 06:22 PM PST

Pemerintah mengklaim pengangguran terbuka pada tahun 2011 tinggal 7,7 juta orang atau terus menurun sejak tahun 2007 yang mencapai 10,01 juta orang. Tetapi, sesungguhnya penurunan pengangguran tersebut cuma beralih ke dalam kelompok pengangguran terselubung.

Menurut Ketua Lembaga Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Ekonomi (LP3E) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Didik J Rachbini mengatakan, jika tidak dilakukan upaya kebijakan perluasan kerja, pengangguran terselubung diproyeksi meningkat dari tahun 2011 sebesar 18,7 juta orang menjadi 20,3 juta orang pada tahun 2014.

Didik mengungkapkan, unjuk rasa buruh akhir-akhir ini akar masalahnya berada pada kondisi sektor industri yang lemah dalam mendorong perluasan kesempatan kerja. “Sektor industri tidak berhasil didorong karena tidak ada kebijakan industri yang komprehensif,” kata Didik, Senin (6/2/2012), di Jakarta.

Didik mengemukakan, sektor industri tidak dilindungi dan juga dibiarkan terdesak oleh produk industri dari China. Iklim usaha juga menjadi momok bagi dunia usaha selama ini. Sesungguhnya beban biaya perusahaan bukan karena buruh saja, tetapi karena suap dan biaya siluman di berbagai instansi dan lembaga negara. Perbaikan harus dilakukan dari sektor negara agar beban perusahaan ringan.

Dia menyatakan kekhawatirannya terkait menjamurnya unjuk rasa buruh di berbagai kota, mulai dari Bekasi, Tangerang, dan Serang. Unjuk rasa yang menuntut peningkatan upah buruh bukan hanya upaya mengedepankan kesejahteraan buruh, kepentingan populis di saat pemilihan kepala daerah lambat-laun bakal menghancurkan iklim dunia usaha.

Pengangguran terselubung merupakan bagian dari angkatan kerja yang bekerja bersama dalam lapangan pekerjaan. Mereka bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam sepekan). Mereka disebut pula under utilized, sebab mereka bekerja dengan jumlah jam kerja, produktivitas kerja, dan perolehan pendapatan yang tidak sebanding. Mereka juga disebut sebagai disguised unemployment, jika bekerja di bawah kemampuan intelektualnya.

Jenis pengangguran ini pun dibagi dua kelompok yakni setengah penganggur terpaksa. Mereka bekerja di bawah jam kerja normal dan masih mencari pekerjaan atau masih bekerja menerima pekerjaan lain. Kelompok kedua adalah setengah penganggur sukarela, yaitu mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal, tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain, misalnya tenaga ahli yang gajinya sangat besar.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton J Supit mengatakan, buruh dan pengusaha sesungguhnya merupakan mitra. Namun, lambat-laun campur tangan kekuatan elite politik lokal semakin dibiarkan oleh pemerintah pusat. (kompas.com, 6/2/2012)

Hizbut Tahrir Indonesia

2012-02-07T05:05:00.001+07:00

Hizbut Tahrir Indonesia

Bolehkan Mantan Napi Menjadi Pejabat Negara?
Sarkozy Habiskan Rp 117 Juta Sehari untuk Makanan
HTI Bogor Silaturahmi ke Tokoh Nasional dan Aparat Kota Bogor Bahas Masalah GKI Yasmin
“Mekkah” di Tengah Kota London
Dituduh Ekstrimis, Warga Uzbekistan di Moskow Dipenjara
Kapitalisme Demokrasi Gagal Melindungi Kaum Wanita!
Tolak Liberalisasi Migas, HTI Tangerang Pantura Turun ke Jalan

Bolehkan Mantan Napi Menjadi Pejabat Negara?

Posted: 06 Feb 2012 01:37 AM PST

Oleh: Muhammad Roni Ruslan

Adil merupakan salah satu syarat kebolehan seseorang menduduki jabatan dalam pemerintahan baik sebagai khalifah, muawin (pembantu khalifah), maupun wali. Adil merupakan syarat iniqad (syarat pengangkatan) yang wajib dipenuhi oleh siapa saja yang ingin menjadi pejabat dalam negara. Syarat adil bagi calon pejabat negara sama dengan syarat adil bagi seorang saksi dalam kesaksian. Jika seorang saksi saja harus memiliki sifat adil, seorang pejabat negara tentu lebih utama.

Salah satu sebab yang dapat menghilangkan keadilan seorang muslim adalah tindakan kriminal seperti korupsi, minum khamr, membunuh atau memberi kesaksian palsu. Jika seorang muslim terbukti di pengadilan melakukan tindak kriminal seperti contoh diatas, kemudian mendapat sangsi had maka ia dihukumi sebagai seorang fasik dan telah kehilangan sifat adil dari dirinya[1]. Ia tidak boleh mencalonkan ataupun dicalonkan menjadi pejabat negara bahkan kesaksiannya pun tidak diterima.

Lalu bisakah seorang yang dihukumi fasik karena dikenai had atau tertolak kesaksiannya karena sebab lain, memiliki kembali sifat adil? Bolehkah ia mencalonkan atau dicalonkan menjadi pejabat negara?

Orang yang dihukumi fasik dan dikenai had, agar ia memiliki kembali sifat adil dan dengannya ia boleh menjadi pejabat negara maka disyaratkan baginya taubat, memperbaiki perilakunya serta diberi waktu selama setahun untuk menampakkan taubatnya dan untuk menunjukkan perbaikannya.

Taubat wajib dilakukan oleh setiap pelaku dosa. Saat pelaku dosa bertaubat atas dosa-dosanya maka Allah akan menerima taubatnya, berdasarkan firmanNya:

إِذَا فَعَلُوا۟ فَـٰحِشَةً أَوْ ظَلَمُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا۟ ٱللَّهَ فَٱسْتَغْفَرُوا۟ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا۟ عَلَىٰ مَا فَعَلُوا۟ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿١٣٥﴾ أُو۟لَـٰٓئِكَ جَزَآؤُهُم مَّغْفِرَةٌۭ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّـٰتٌۭ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ خَـٰلِدِينَ فِيهَا ۚ وَنِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَـٰمِلِينَ ﴿١٣٦﴾

“Dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal”. (QS Ali Imran [3]:135-136)

﴿١٠٩﴾ وَمَن يَعْمَلْ سُوٓءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُۥ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ ٱللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ غَفُورًۭا رَّحِيمًۭا

“Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia mohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (QS. An Nisa [4]:110)

Ayat di atas menunjukkan bahwa taubat dari perbuatan maksiat akan diterima Alloh SWT secara mutlak. Adapun cara taubat atas perbuatan maksiat dan dosa yang di dalamnya tidak ada hak Allah SWT atau hak anak Adam, maka taubatnya cukup hanya melakukan penyesalan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Namun jika di dalam maksiyat ini terdapat hak Allah SWT seperti meninggalkan shalat atau tidak membayar zakat maka wajib mengqadhanya. Dan jika dalam kemaksiyatan itu terdapat hak anak Adam seperti meng-ghashab harta atau memukul seseorang, maka taubat dalam perkara seperti ini tidak hanya sekedar menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi tetapi wajib mengembalikan barang yang dighasab tersebut kepada pemiliknya, atau mengembalikan dengan sesuatu yang senilai dengan barang yang dighashab, jika barang tersebut memiliki nilai. Dan bagi yang dianiaya jika memungkinkan, dia dapat melakukan qishash (pembalasan yang setimpal). Dengan demikian taubat si pelaku maksiyat telah diterima dan dirinya memperoleh hak-hak taubatnya.

Ini dari sisi diterimanya taubat. Adapun dari sisi pemilikan kembali kredibilitas atau sifat adil sebagai orang yang layak menjadi pejabat negara maka ia harus melaksanakan seluruh perbuatan yang menjadi syarat keadilan. Jadi tidak cukup hanya dengan taubat penyesalan dan meninggalkan kedhaliman, akan tetapi setelah ia menjalani hukuman atau sangsi yang diterimanya, ia diberikan waktu sedikitnya satu tahun untuk menampakkan taubatnya dan menunjukkan upaya-upaya perbaikan diri sampai dirinya layak diterima kesaksiannya dan layak untuk dicalonkan untuk duduk dalam jabatan negara, atau sampai ia mau menjalankan hal-hal yang disyaratkan, yang jika ia memenuhinya, ia memperoleh kembali sifat adilnya.

Adapun dalil dapat diperolehnya kembali predikat adil setelah taubat dan adanya bukti perbaikan diri serta dibolehkannya lagi ia mencalonkan diri sebagai pejabat negara adalah didasarkan pada dalil tentang kesaksian. Allah SWT berfirman:

إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا۟ مِنۢ بَعْدِ ذَ‌ٰلِكَ وَأَصْلَحُوا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌۭ رَّحِيمٌۭ

“… kecuali orang-orang yang bertobat sesudah itu dan memperbaiki (dirinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS An Nur [24]:5)

yakni setelah firmannya:

وَلَا تَقْبَلُوا۟ لَهُمْ شَهَـٰدَةً أَبَدًۭا

“… dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya”. (QS An Nur [24]:4)

Sekali lagi jika seorang saksi saja harus adil, seorang pejabat negara tentu lebih utama.

Sedangkan dalil bahwa taubat saja tidak cukup dan harus ada bukti perbaikan diri adalah firman Allah SWT:

إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا۟ مِنۢ بَعْدِ ذَ‌ٰلِكَ وَأَصْلَحُوا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌۭ رَّحِيمٌۭ

“… kecuali orang-orang yang bertobat sesudah itu dan memperbaiki (dirinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS An Nur [24]:5)

Ayat ini menunjukkan adanya taubat dan perbaikan diri. Huruf wawu yang terdapat dalam ayat tersebut adalah wawu athaf yang menghubungkan satu satu sama lain. Menghubungkan antara taubat dan perbaikan diri. Oleh karena itu harus ada pembuktian bagi kedua hal tersebut, yakni taubat dan perbaikan diri.

Adapun orang itu harus menunjukkan taubat dan perbaikan diri selama jangka waktu setahun, karena lafadz wa ashlihuu dalam firman Allah SWT diatas bermakna orang tersebut harus melakukan perbaikan dan taubatnya secara bersama-sama. Demikian juga kata ishlah (perbaikan) ditulis dalam bentuk madhiy (bentuk lampau), yang menunjukkan hal tersebut (perbaikan) harus sudah dilakukan (sudah terjadi). Artinya taubat dan perbaikannya sudah terealisir. Sudah terealisirnya perbaikan, secara pasti menunjukkan adanya jangka waktu tertentu, yang dalam rentang waktu tersebut telah terjadi aktivitas perbaikan diri.

Adapun penetapan jangka waktu setahun lamanya didasarkan pada tindakan umar bin al Khaththab terhadap Shabigh. Pada saat Umar menghukum cambuk dan memenjarakan Shabigh yang mempertanyaan surat adz Dzariyat dan Nazi’at, beliau juga memerintahkannya untuk tidak mengajak beliau bicara (hajr) selama setahun hingga taubatnya di terima.

Meskipun tindakan Umar bukan dalil syara, tetapi pada kondisi tidak ada dalil, maka hal itu dapat diterima. Namun demikian, terjadinya perbaikan diri merupakan perkara yang dapat diketahui dengan melihat faktanya. Dan pada kenyataannya manusia membutuhkan waktu untuk melakukan perbaikan diri hingga ia mengetahui perilakunya dari sisi kecendrungan dan hawa nafsunya.

Berdasarkan hal itu untuk mengembalikan kredibilitas dan sifat adil pada seseorang, selain bertaubat ia juga harus melakukan perbaikan diri dalam rentang waktu satu tahun. Jika hal itu berjalan, maka seorang mantan napi boleh dicalonkan dan mencalonkan diri sebagai pejabat negara, kesaksiannya diterima dan dapat dijadikan rujukan pada semua perbuatan yang di dalamnya disyaratkan keadilan.

Perlu ditegaskan disini bahwa sistem politik demokrasi yang berasaskan sekulerisme yang ada hari ini bertentangan dengan akidah dan hukum-hukum Islam. Sistem sekuler ini telah menjadikan banyak muslim yang terlibat di dalamnya terjerumus dalam kefasikan dan kedhaliman. Hal ini tentu saja menjadikan mereka kehilangan sifat adil dan tidak akan pernah bisa mewujudkan keadilan. Karena adil hanya dimiliki oleh muslim yang bertaqwa, tidak sekuler dan keadilan hanya akan terwujud jika hukum syariah Islam dari yang Maha Adil diterapkan menggantikan sistem demokrasi sekuler ini. Wallohu 'Alam bi ash Shawab.[]

[1] Ahmad ad Da’ur, Hukum Pembuktian Dalam Islam hal 97. Pustaka Thariqul Izzah cet. I 2002.

Sarkozy Habiskan Rp 117 Juta Sehari untuk Makanan

Posted: 06 Feb 2012 01:02 AM PST

Perancis boleh saja baru-baru ini mengalami penurunan peringkat lembaga kredit, tetapi sebuah buku baru menyingkap gaya hidup triple-A Presiden Nicolas Sarkozy di Istana Elysee.

Mengapa kepresidenan Perancis, di bawah Sarkozy, mengoperasikan kendaraan dua kali lebih banyak dari presiden sebelumnya? Mengapa Presiden Sarkozy menghabiskan waktu untuk bepergian dua kali lebih banyak dari pendahulunya, Presiden Jacques Chirac? Mengapa pula Sarkozy menghabiskan waktu rata-rata tiga jam sehari di pesawat terbang? Itulah, antara lain, sejumlah soal yang diungkap buku itu, seperteri diberitakan The Indepent, Senin (6/2/2012).

Buku berjudul L’Argent de l’Etat (Money from the State) itu yang ditulis René Dosière menimbulkan sejumlah pertanyaan mengenai pengeluaran Presiden Sarkozy dan Perdana Menteri François Fillon, pada saat anggaran nasional dan lokal sedang dipangkas. Dosière seorang politisi oposisi dari Partai Sosialis. Ia menerbitkan buku itu kurang dari tiga bulan sebelum pemilihan presiden.

Dosière, seorang aktivis veteran yang menentang pemborosan negara, memuji Sarkozy untuk hal positif yang dilakukannya. Tidak seperti pendahulunya, Sarkozy menerbitkan anggaran tahunan - sebesar 113 juta euro setahun - untuk belanja Istana Elysee. Meski demikian, sejumlah fakta aneh dan menarik muncul.

Istana Elysee di bawah Sarkozy mengoperasikan 121 mobil, bandingkan dengan pada masa Chirac yang hanya 55 mobil. Sarkozy bepergian dua kali lebih banyak dari pendahulunya. Sejak awal masa kepresidenannya, ia telah menghabiskan rata-rata 24 jam seminggu di udara. Sarkozy juga menghabiskan sekitar 10.000 euro (atau setara Rp 117 juta) sehari untuk makanan.

Orang mungkin berpikir, seorang Presiden Perancis kadang-kadang harus naik salah satu kereta api cepat negara itu. Pada kenyataanya, karena alasan keamanan dan biaya, hal itu mustahil. Aturan kuno menuntut seorang polisi harus berdiri di samping setiap jembatan kereta api. Karena itu, setiap perjalanan ke provinsi oleh Presiden berbiaya rata-rata 600.000 euro.

Selera Sarkozy terhadap pertemuan puncak juga tak luput dari amatan Dosière. Tahun 2008, Sarkozy menjadi tuan rumah pertemuan puncak berdurasi dua jam yang menelan biaya pembayar pajak Perancis sebesar 17 juta euro, atau sama dengan 58.000 euro (Rp 680 juta) per menit.(kompas.com, 6/2/2012)

HTI Bogor Silaturahmi ke Tokoh Nasional dan Aparat Kota Bogor Bahas Masalah GKI Yasmin

Posted: 05 Feb 2012 10:29 PM PST

HTI Press. Senin (30/1), pengurus DPD II HTI Kota Bogor melaksanakan kegiatan silaturrahmi di kediaman Prof. Dr. Ir. Rohmin Dahuri, MSc, di Kompleks Villa Indah Pajajaran-Bogor. Selaku salah seorang tokoh masyarakat intelektual, Pak Rokhmin yang didampingi oleh asisten pribadinya Andi Perdana G, banyak memberikan gagasan segarnya terkait dengan berbagai uslub da’wah agar terbangun sinergi di antara komponen umat untuk menghadapi berbagai persoalan yang melanda negeri ini dan kaum muslimin pada umumnya. Di antaranya adalah mendukung kegiatan silaturrahmi di antara tokoh masyarakat, bila perlu tokoh nasional sebagai simpul untuk merajut kebersamaan. Demikian pula kesediaan beliau untuk memberikan sharing dan pencerahan pada berbagai event dalam upaya mencari solusi praktis problematika ummat, khususnya yang terkait dengan bidang pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang ditekuninya selama ini.

Ketika ditanya apakah masih berharap adanya perubahan positif bagi perbaikan sistem kehidupan yang dirasakan semakin carut-marut saat ini, dengan lugas Pak Rokhmin mengatakan tidak ada harapan. Salah satu alasannya adalah banyak tokoh muslim yang saat ini berkuasa telah terkena “penyakit Al Wahn” jadi selalu berpikir keduniaan dan jabatan. Setelah masuk ke sistem idealismenya berubah 180^o, bersikap hedonis dan bermental korup, mungkin karena sudah merasa hidup nyaman. Padahal ummat ini membutuhkan sosok pemimpin seperti Umar bin Abdul Azis Ra. Di sisi lain banyak ulama yang kehilangan sikap kritisnya terhadap penguasa, bahkan di antaranya seperti bersahabat dengan penguasa korup tersebut. Pak Rokhmin menyinggung HTI yang konsisten dalam da’wah, orang-orangnya tawadhu’, namun sayangnya kurang memiliki Power. Terhadap hal ini, Koordinator LKI telah menjelaskan posisi HTI sebagai sebuah harokah da’wah Islam Ideologis yang dapat menyentuh ghiroh Islam Sang Pemegang Power yang dimaksud agar digunakan sekuat tenaga bagi kemaslahatan ummat (Thalabun Nusrah).

Silaturrahmi juga membahas permasalahan lokal yang terjadi di Kota Bogor, di antaranya adalah soal GKI Yasmin yang saat ini belum ada titik terang penyelesaiannya. Secara umum beliau mendukung gagasan HTI untuk dapat mempertemukan para tokoh di Kota Bogor dan membicarakannya secara serius agar eskalasi konflik yang semakin meningkat di lapangan dapat dihindari, yaitu dengan lebih menekankan kewenangan Walikota Bogor agar bersikap dan bertindak lebih tegas lagi. Beliau sepakat bahwa GKI Yasmin tidak boleh diteruskan pembangunannya. Hadir dalam silaturrahmi ini Ketua DPD II HTI Kota Bogor [Gus Uwik], Tim LF [Muhammad Irfan dan H Ray], Tim LKI [Budi Susetyo, Dr. Maman, Dr. Iwan (LKI Kab. Bogor)], Ust. Firman dan Ust. Assalafi (Mahaliyah Bogor Barat).

Silahturahmi dilanjutkan pada hari Rabu [1 Feb 2012]. Hizbut Tahrir Indonesia DPD II Kota Bogor mendatangi Polisi Pamong Praja [PolPP] Kota Bogor dikantornya, Jl. Pajajaran Bogor. Rombongan DPD II HTI Kota Bogor diterima dengan hangat oleh Kasat PolPP langsung, Bapak Bambang Budianto. Beliau sangat senang mendapat kunjungan ini. Bahkan Beliau menyatakan bahwa kunjungan non formal ini sebenarnya sangat di tunggu-tunggu. Beliau berharap, dengan adanya kunjungan seperti ini, banyak permasalahan yang bisa disharingkan dan dipecahkan. Dalam kesempatan ini, DOD II HTI Kota Bogor menyempaikan aspirasi umat terkait keresahan warga kota bogor secara umum maupun warga sekitar Yasmin terhadap ibadah yang dilakukan oleh jemaat GKI Yasmin yang sangat merugikan masyarakat. Keberadaan 'gereja’ yang secara hukum melanggar perijinan dan kerap menimbulkan keresahan masyarakat ini jelas tidak diterima oleh warga. Namun, opini yang berkembang di media justru sebaliknya. Opini yang ada di plintir bahwa umat Islam intoleran, tidak berakhlak dan menindas minoritas. Ini jelas opini dari pihak GKI yang menyudutkan umat Islam. Apalagi, opini ini ada upaya 'diinternasionalisasi’. Buktinya banyak negara-negara kapitalis yang tidak tahu duduk permasalahannya 'ikut campur’ memberikan tekanan. Jelas, sekali lagi ini merugikan umat Islam.

Berpijak dari kondisi ini, HTI DPD II Kota Bogor memandang bahwa permasalahan ini harus segera diselesaikan dengan tuntas dan secepatnya sesuai koridor hukum yang berlaku. Pihak-pihak yang terbukti memalsukan tanda tangan warga agar segera diproses secara hukum, pejabat-pejabat yang 'bermain’ juga dibersihkan dan jika memang sudah terbukti bahwa 'gereja’ GKI Yasmin itu secara sisdur melanggar hukum harus juga ada keputusan hukum. Sebab jika dibiarkan berlarut-larut maka ujung-ujungnya opini dipelintir lagi bahwa umat islam lah yang menjadi 'penyebabnya’ dan dijadikan ATM oleh pihak-pihak yang mencoba 'memancing di air keruh’. Dalam hal ini pun pimpinan PolPP [Pak Bambang] menyatakan bahwa Beliau sendiri telah menjadi korban kekerasan jemat GKI, saat ini warga menuntut walikota agar segera membongkar Gereja GKI yasmin dengan bantuan PolPP, karena bangunan GKI tersebut jelas melanggar perda daerah.

Silahturahmi DPD II HTI Kota Bogor berlanjut ke Walikota Bogor pada hari jumat [3/2/2012] di Balaikota Bogor. Kunjungan ini, HTI DPD II Kota Bogor mengajak tokoh bogor dan para ulama. Tercatat yang ikut serta dalam audiensi yang dipimpin oleh HTI ini adalah Bpk Pof Rohmin Dahuri, KH Abdul Wahab (Persis), KH Khotib Malik, Ust Muhibbudin, dll. Dalam silahturahmi ini mendapat sambutan hangat dari Bapak Walikota. Beliau menyampaikan ucapan terima kasih sudah mendapat kunjungan dan berharap kondisi ini bisa berjalan terus. Pak Wali pun bercerita tentang kronologis GKI yasmin dari awal hingga akhir. Pasca kunjungan KeMendagri ditegaskan bahwa masalah GKI Yasmin murni urusan lokal Pemkot Bogor. Hal ini juga terungkap tatkala Beliau berkunjung ke Kemenhankam, yakni menyatakan bahwa itu urusan lokal. Dari apa yang dilakukan pihak Pemkot selama ini, Beliau menyatakan yakin berada on the track dan dibackup oleh Pemerintah Pusat. Dalam kesempatan ini, HTI meminta kepada pihak Pemkot (sebagai pemegang sholahiyat) untuk segera memutuskan dan menyelesaikan permasalahn ini segera dan secepatnya sesuai dengan jalur hukum yang ada. Karena jika dibiarkan berlarut-larut maka akan sangat merugikan umat Islam. Dan Pak Wali pun menyatakan bahwa sudah ada 'jalan keluar’ untuk permasalahan GKI.[]

Bpk Bambang antusias menyalami rombongan HTI

Kasat PolPP Bpk Bambang

Ketua DPD II HTI Kota Bogor (Gus Uwik) memberikan bingkisan berupa Majalah Alwaie kepada Kasat PolPP (Bpk Bambang)

Foto Bersama usai diskusi

kunjungan DPD HTI Bogor ke walikota

Ketua LF DPD II HTI Kota Bogor (Ust Irfan) menjelaskan sikap HTI

Bpk Diani_Walikota Bogor menyambut secara hangat Silahturahmi DPD II HTI Kota Bogor Bersama Tokoh Masyarakat dan Ulama

Photo Bersama usai diskusi

Pak Rohmin (Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan) memberikan respon

Photo bersama setelah silahturahmi

“Mekkah” di Tengah Kota London

Posted: 05 Feb 2012 09:24 PM PST

“Mekkah” sudah berada di tengah kota London, karena umat Islam melaksanakan Shalat Jumat di sebuah jalan di London akibat masjid sudah tidak dapat menampung mereka, demikian laporan harian terkemuka di London “The Daily Mail”, akhir pekan.

Dalam artikel bertajuk “The Mecca of the city: In a London street, the faithful find a way to pray as their mosque overflows”, harian itu melaporkan banyak orang yang merasa terkejut ketika datang ke daerah itu pada hari Jumat.

Mereka melihat banyak orang berdoa bersama di luar dan hal itu bukanlah pemandangan sehari-hari di Inggris. Dalam bayangan gedung pencakar langit dan ruang kaca serta baja di Mile Square, London, ratusan umat Muslim berlutut di jalanan melaksanakan Shalat Jumat.

Selama satu jam dari jantung distrik keuangan kota London, ternyata kegiatan itu menjadi sangat populer, sehingga jamaah memenuhi jalan-jalan di sekitar masjid komunitas kecil.

Para pekerja di kota ada dalam setelan jas berbaur dengan umat Muslim dari komunitas lokal Bangladesh itu pun tumpah sampai ke jalan-jalan di samping Bentley dan daerah perparkiran mobil.

Masjid Brune Street, di Spitalfields, London Timur, merupakan masjid terdekat untuk Shalat Jumat bagi pekerja di City dan juga banyak yang datang dari Brick Lane dan Whitechapel.

Para pekerja profesional mengisi jalan di bawah gedung perkantoran yang menjulang tinggi, umat Muslim tanpa sepatu melakukan Shalat Jumat dan bersujud menghadap ke Mekkah.

Masjid Brune Street, di Spitalfields, London Timur, merupakan masjid terdekat untuk Shalat Jumat bagi pekerja Kota London dan juga yang bekerja di daerah Brick Lane dan Whitechapel.

Dalam ruangan masjid yang hanya dapat menampung 100 orang pada hari Jumat, sekitar 300 umat Muslim yang bekerja di sekitar gedung bermunculan berbaur bersama penduduk setempat yang juga ingin menjalani Shalat Jumat, sehingga meluber.

Salah seorang pekerja yang mengenakan jas, setelah melaksanakan Shalat Jumat menyebutkan bahwa mereka yang ingin melakukan Shalat Jumat pada setiap tahun terus berkembang.

“Itu tumbuh dan berkembang dalam beberapa tahun terakhir,” ujarnya.

Awalnya, hanya dimulai dalam satu ruangan di masjid, tapi sekarang orang-orang datang dari seluruh penjuru kota, karena tidak tersedia tempat bagi mereka di dalam gedung untuk melaksanakan Shalat Jumat.

“Anda mendapatkan seluruh masyarakat, semua orang dari anak laki-laki di City sampai pada masyarakat sekitar di daerah setempat melaksanakan Shalat Jumat. Sangat menyenangkan berada di luar pada hari seperti hari ini, tapi tidak begitu menyenangkan saat hujan,” ujarnya.

“Banyak orang yang merasa terkejut ketika datang ke daerah itu pada hari Jumat, karena mereka melihat banyak orang berdoa bersama di luar. Anda tidak akan mengetahui, kecuali Anda mencari untuk itu, tapi mereka melaksanakan shalat tepat di tengah Kota,” katanya. (ANTARA, 6/2/2012)

Dituduh Ekstrimis, Warga Uzbekistan di Moskow Dipenjara

Posted: 05 Feb 2012 08:48 PM PST

Seorang pria kewarganeraan Uzbekistan bernama Zomonbek Nishanbayev telah divonis hukuman sembilan bulan dalam kasus pidana atas tuduhan berpartisipasi dalam gerakan politik Islam radikal, seperti yang diberitakan di website Kantor Kejaksaan Rusia Jenderal, Kamis (2/1).

Pria 32 tahun ditahan pada Maret 2011, ketika ia sedang membagikan majalah yang diterbitkan oleh kelompok sektarian Hizbut Tahrir al-Islami (Partai Islam Pembebasan) di sebuah pasar Moskow. Rusia telah memasukkan Hizbut Tahrir sebagai organisasi teroris pada tahun 2003.

Mengingat waktu Nishanbayev telah menjalani penahanan di praperadilan, dia sekarang akan dibebaskan, demikian klaim yang dikeluarkan oleh pusta HAM Sova.

Hizbut Tahrir al-Islami berusaha ‘penerapan ajaran Islam secara murni’ dan mendirikan negara Islam di Asia Tengah. Tujuan utamanya adalah untuk menyatukan seluruh umat Muslim dalam naungan khilafah tunggal dan menyeru kaum muslimin kembali kepada aturan hidup Islam. (mediaumat.com, 6/2/2012)

Kapitalisme Demokrasi Gagal Melindungi Kaum Wanita!

Posted: 05 Feb 2012 08:26 PM PST

[Al Islam 593] Wanita di negeri ini masih rentan menjadi korban berbagai tindak kejahatan seperti pencabulan, pemerkosaan, penganiayaan hingga pembunuhan. Diantara kasus paling tragis adalah yang dialami seorang mahasiswi Bina Nusantara yang diperkosa beramai-ramai oleh supir angkot dan kawan-kawannya di Jakarta, lalu dibunuh dan jasadnya dibuang ke Tangerang.

KOMNAS Perempuan dalam siaran pers Hari Ibu tahun 2011 menyebutkan, pada tahun 2010 terjadi 105.103 kasus kekerasan terhadap wanita yang tercatat, 101.128 (96 %) nya adalah kasus KDRT. Komnas Perempuan mendokumentasikan, pada periode 1998-2010 sebanyak 93.960 kasus (25%) adalah kasus kekerasan seksual berupa perkosaan, pelecehan seksual, perdagangan wanita untuk tujuan seksual, eksploitasi seksual, penyiksaan seksual, dsb. Bila dirata-ratakan maka setiap hari ada 28 wanita menjadi korban kekerasan seksual di Indonesia.

Wanita Indonesia juga rentan menjadi korban trafficking atau perdagangan manusia. Indonesia berada dalam kategori “Tier 2” (menengah) dalam laporan tahunan mengenai trafficking yang disusun Deplu Amerika Serikat. Mengutip data dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Migrant Care, laporan tersebut menyebutkan bahwa 43 persen atau sekitar tiga juta warga Indonesia yang bekerja di mancanegara merupakan korban perdagangan manusia -yang digolongkan PBB sebagai perbudakan moderen (vivanews.com, 14/6/2010). Sebagian dari korban trafficking itu tragisnya dipekerjakan sebagai pelacur. Angka-angka itu bisa jadi hanya seperti puncak gunung es. Jumlah sebenarnya jauh lebih besar.

Faktor Penyebab

Banyaknya kasus kejahatan terhadap wanita itu tidak lain akibat sistem Kapitalisme, liberalisme dan gaya hidup bebas yang berlaku di negeri ini. Kapitalisme gagal mendistribusikan kekayaan secara merata dan adil, dan hanya terkonsentrasi pada sebagian kecil kapitalis. Penghasilan seorang suami yang menjadi kepala keluarga tidak lagi cukup untuk memenuhi kebutuhan. Akibatnya wanita yang seharusnya lebih fokus dalam kehidupan mengurus keluarga dan mendidik anak-anaknya, dipaksa untuk keluar rumah bekerja dan bergulat mencari nafkah. Tak sedikit dari mereka mengalami eksploitasi dan harus bekerja hingga larut malam.

Selain itu dengan dorongan ide liberalisme dan kesetaraan yang salah kaprah, sebagian wanita terpedaya hingga lebih memilih mengejar karir dan bekerja meski banyak mengeksploitasi feminitas dan sensualitas mereka. Tak jarang pula mereka harus pulang malam hari. Dengan kondisi keamanan yang minim, maka kaum wanita menjadi target empuk para pelaku kriminal. Sejumlah kasus pemerkosaan di angkutan umum yang marak belakangan ini terjadi saat kaum wanita beraktifitas di malam hari.

Himpitan ekonomi juga menjadi penyebab maraknya kasus trafficking di tanah air. Banyak wanita dari keluarga miskin yang tergiur dengan tawaran kerja hingga akhirnya terperangkap sindikat trafficking.

Tindak kejahatan terhadap kaum wanita, khususnya kekerasan seksual, juga sering dipicu oleh maraknya pornografi di negeri ini. Konten pronografi dengan mudah ditemui di dunia maya, lapak pinggir jalan, media cetak, beredar lewat HP, dsb. Ditambah lagi maraknya pergaulan bebas makin mendorong dan memperbesar peluang terjadinya berbagai kejahatan terhadap wanita itu.

Disamping itu, tidak bisa disangkal bahwa sebagian wanita juga membiasakan diri mengumbar aurat dan sensualitasnya di ruang publik. Mereka tidak malu lagi mempertontonkan lekukan tubuhnya dalam pakaian ketat atau terbuka. Iklan dan tayangan film di televisi turut mendorong kaum Hawa untuk tidak risih lagi mempertontonkan aurat mereka di muka umum. Padahal sebuah studi oleh Georgia Gwinnett College, AS, memperlihatkan bahwa pada otak lelaki terjadi efek seperti saat seseorang meminum miras atau obat-obatan bila melihat lekuk tubuh wanita yang ramping dan seksi (kompas.com, 26/2/2010).

Peluang terjadinya kejahatan terhadap wanita makin besar oleh minimnya jaminan rasa aman bagi masyarakat. Kejahatan terhadap wanita mudah terjadi tempat umum, di angkutan umum, terminal, dsb. Keberadaan aparat keamanan belum mampu memberikan jaminan rasa aman, terlebih bagi kaum wanita.

Rasa keadilan bagi kaum wanita juga semakin sulit diperoleh. Hukuman yang dijatuhkan pada pelaku kejahatan tidak memberi efek jera. Hukumannya terlalu ringan dan tidak berempati pada korban. Vonis hukuman terhadap pelaku pemerkosaan, misalnya, terbilang rendah. Dalam Pasal 285 KUHP, hukuman bagi pelaku pemerkosaan paling lama dua belas tahun. Hukuman ini dianggap masih terlalu ringan. Apalagi di pengadilan para pemerkosa sering mendapat vonis yang ringan. Pelaku tindak pemerkosaan di Bekasi yang terjadi pada tahun 2010, misalnya, hanya divonis 4 tahun penjara (detiknews.com, 27/1/2010).

Islam Melindungi Wanita

Syariat Islam telah menempatkan wanita sebagai mitra yang kedudukannya setara dengan kaum pria. Di dalam al-Quran, seruan untuk beriman dan melaksanakan hukum Allah diberikan sama kepada pria maupun wanita. Kaum wanita bukanlah warga kelas dua yang boleh ditindas oleh kaum pria, termasuk oleh suami mereka. Nabi saw. bersabda:

إنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ آلرِّجالِ

Sesungguhnya wanita itu adalah saudaranya para pria (HR. Ahmad)

Lebih dari itu, syariat Islam juga memberikan perlindungan kepada wanita secara menyeluruh. Islam menutup peluang terjadinya kejahatan terhadap wanita. Islam menghalangi apa saja yang bisa mendorong dan memicu hal itu.

Diantaranya, Islam mewajibkan masyarakat untuk menjaga interaksi sosial di antara mereka. Antara pria dan wanita tidak boleh bercampur baur. Pria dan wanita wajib menutup aurat, saling menjaga pandangan dan menghindari khalwat. Islam mewajibkan wanita untuk berkerudung dan berjilbab ketika beraktifitas di kehidupan umum. Islam pun melarang wanita bertabarruj menampakkan kecantikan dan perhiasan kepada pria bukan mahramnya. Islam menghalangi semua bentuk pornografi dan pornoaksi. Siapa saja yang melanggarnya berarti melakukan kriminal dan harus dijatuhi sanksi ta’zir.

Disamping itu, Islam mewajibkan pria menanggung nafkah bagi wanita. Wanita tidak beri beban mencari nafkah. Allah SWT. berfirman:

وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ

Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara makruf. (QS. Al-Baqarah: 233).

Dengan begitu para wanita tidak akan banyak menghabiskan waktu mereka di ruang publik dengan bercampur baur dengan pria yang bukan mahram, yang membuka peluang terjadinya kejahatan seksual pada mereka.

Syariat Islam tidak mentolerir adanya warga yang terlantar akibat ketiadaan pencari nafkah. Negara berkewajiban menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Jika tidak ada pria atau kerabat yang bisa menanggungnya, maka nafkah seseorang, termasuk wanita dan anak-anak, menjadi tanggungan baitul mal (negara). Hal itu telah dicontohkan oleh Nabi saw. Beliau bersabda:

« أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلأَهْلِهِ وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَإِلَىَّ وَعَلَىَّ »

Aku lebih berhak dengan setiap mukmin dari dirinya sendiri, siapa yang meninggalkan harta maka untuk keluarganya, dan siapa yang meninggalkan hutang atau keluarga yang terlantar, maka datanglah kepadaku dan menjadi tanggunganku (HR Muslim, Abu Dawud, an-Nasai, at-Tirmidzi, Ibn Majah dan Ahmad)

Dengan semua itu, peluang terjadinya kejahatan terhadap wanita terutama kejahatan seksual, bisa dikatan benar-benar ditutup oleh Islam. Jika dengan itu masih terjadi kejahatan itu, maka Islam menjatuhkan sanksi hukum yang keras yang bisa memberikan efek jera mencegah orang lain melakukan kejahatan itu. Bagi para pemerkosa, dia akan dijatuhi sanksi jilid 100 kali bagi pelaku yang belum menikah dan rajam hingga mati bagi yang telah menikah. Dan jika pelaku juga membunuh korbannya maka terhadapnya juga dijatuhkan had pembunuhan sesuai dengan jenisnya. Yaitu ia diqishash (di balas bunuh), kecuali dimaafkan oleh ahli waris korban. Namun pelaku itu harus membayar diyat kepada ahli waris korban sebesar 100 ekor unta atau 1000 dinar (4.250 g) emas atau 12.000 dirham (35.700 g) perak, atau dengan uang yang senilai yang untuk saat ini jika diasumsikan harga emas Rp. 500 ribu maka diyat untuk satu korban pembunuhan Rp 2,125 miliar.

Sebagai ilustrasi, pelaku pemerkosa dan pembunuh mahasiswi Bina Nusantara, dia bisa dijerat pasal berlapis; penculikan, penganiayaan, pemerkosaan hingga pembunuhan. Sanksi yang akan mereka dapatkan adalah penculikan yang disertai penyiksaan yakni penjara hingga 5 tahun, sanksi jilid 100 kali atau rajam tergantung status pernikahan pelakunya, dan hukuman mati bila keluarga korban menuntut qishash, atau membayar diyat 1000 dinar (4250 g) emas atau Rp 2,125 miliar kepada keluarga korban.

Wahai kaum muslim!

Sudah nampak jelas kebatilan dan kerusakan sistem kapitalisme demokrasi. Sistem ini telah gagal melindungi kaum wanita. Bahkan sistem kapitalisme demokrasi itu justru menjadi sebab mendasar dari berbagai kejahatan terhadap wanita. Karena itu sudah selayaknya sistem itu segera kita tinggalkan.

Juga sudah nampak jelas bahwa kemuliaan, kehormatan, harkat dan martabat kaum wanita hanya bisa dipelihara dan dijaga melalui penerapan syariah Islam. Maka kesedihan dan kegeraman kita karena banyaknya kejahatan dan ancaman terhadap kaum wanita; dan besarnya harapan kita agar kaum wanita yang merupakan ibu, saudari, anak perempuan kita terjaga kemuliaan, kehormatan, harkat dan martabatya; maka semua itu hendaknya kita wujudkan dengan bersungguh-sungguh berjuang mewujudkan penerapan syariah Islam secara utuh di negeri ini dalam bingkai Khilafah 'ala minhaj an-nubuwwah. [Wallâh a'lam bi ash-shawâb].

Komentar Al Islam:

Hasil penelitian LP3E Kadin menunjukkan selama ini perusahaan terbebani biaya siluman cukup besar. Akibat biaya siluman itu, pengusaha kemudian membebankan biaya produksi ke upah buruh yang minim (Media Indonesia, 4/2)

Pangkal masalah itu adalah sistem politik demokrasi yang mahal biaya.

Menambah bukti demokrasi menjadi ancaman bagi penguasa dan buruh sekaligus.

Terapkan sistem Islam, niscaya penguasa dan buruh sama-sama sejahtera.

Indonesia Saraswati, dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas: “Kelompok multietnis lebih terikat dengan budaya-budaya partikularnya dibandingkan dengan Indonesia sebagai satu kesatuan dari budaya-budaya tersebut”. (Kompas.com, 4/2).

Ikatan nasionalisme adalah ikatan yang lemah dan rendah mutu ikatannya, terbukti ia sering menciptakan konflik antar suku bangsa dan antar negara.

Rasul saw menyebut ashabiyah adalah muntinah (menjijikkan) dan harus ditinggalkan.

Hanya Islam satu-satunya ikatan yang sanggup menghilangkan perbedaan suku bangsa, ras, bahasa dan warna kulit.

Tolak Liberalisasi Migas, HTI Tangerang Pantura Turun ke Jalan

Posted: 05 Feb 2012 08:02 PM PST

HTI Press. Sore hari di pusat keramaian jalan menuju obyek wisata pantai Tanjung Pasir, Tangerang, tepatnya di simpang tiga pasar Kampung Melayu, Kec. Teluk Naga, Kab. Tangerang, mendapat suguhan aneh yaitu adanya dakwah orasi jalanan. Apalagi tema dakwahnya yang diusung lebih aneh bagi masyarakat umum, sebagaimana tulisan di spanduk yaitu ” Tolak Liberalilasi Migas, Tolak Pembatasan BBM Bersubsidi. Demikian salah satu kesimpulan sebagian masyarakat.

Keanehan ini sangat wajar, karena ini suatu kawasan pinggiran Tangerang, tidak biasa adanya aksi seperti itu. Demikian juga pihak keamanan Polsek Teluk Naga, nampaknya sangat khawatir, tiga orang polisi malam Ahadnya menelepon ketua DPC HTI Sepatan Tangerang Pantura, Ust. Sofyan Ilyas, meminta kegiatan diundur, padahal surat pemberitahuan sudah disampaikan sejak 4 hari sebelum aksi. Alhamdulillah dengan koordinasi yang baik aksi simpatik berlangsung, dimulai pukul 16.10WIB dengan pengawalan cukup banyak personil keamanan termasuk Kapolsek Teluk Naga pun hadir. Seribu nasroh Press Release Jubir HTI tentang Tolak Liberalisasi Migas pun disebar oleh para syabab HTI.

Para orator menyampaikan tema-tema. Subsidi Hak Rakyat ( Ust. Damsiki), Strategi Asing menguasai Migas RI (Ust. Dedi Mustofa ), Kritik Pada Penguasa ( Ust. Abu Farah), Keuntungan Pihak Asing (Ust. Nurzaman), Hukum Islam tentang Kepemilikan Umum (Ust. Hudori), Penyesatan Opini Publik (Ust. Ruhiyat ), Sekilas HT (Ust. Sofyan Ilyas), Seputar Maulid (Ust. Munir) dan Do,a (Ust. Fadil Yusuf).

Dalam uraian orasinya tentang strategi asing menguasai migas kita, Ust. Dedi Mustofa mengatakan bahwa kedhaliman penguasa berupa pembatasan subsidi BBM atau Kenaikan BBM, adalah menjadi legal di mata hukum diawali setelah adanya UU Penanaman Modal dan UU Migas. UU itu mengharuskan adanya pasar bebas BBM, harga BBM harus sesuai pasar dunia, dengan kata lain BBM dinaikan harganya.

Kedholiman ini makin menghentakkan dada masyarakat, ketika melihat pesta pora wakil rakyat (DPR) menghabiskan dana miliyaran untuk sebuah gedung Banggar dengan fasilitasnya. Kursi contohnya, buatan Jerman seharga sekitar 24 juta, demikian disampaikan Ust. Ruhiyat.

Ust. Sofyan, mengenalkan sekilas Hizbut Tahrir, yaitu partai politik dengan mabda (asas) Islam tujuannya untuk melanjutkan kehidupan Islam, dengan cara menegakan khilafah serta dakwah ke seluruh dunia. Renungan dan Do.a mengakhiri aksi yang berlangsung tertib, dan selesai pukul 17.20 WIB.[]Sofyan Ilyas

Hizbut Tahrir Indonesia

2012-02-06T05:05:00.001+07:00

Hizbut Tahrir Indonesia

SBY Bikin Warganya Menanggung Utang Rp 7 Juta/ Orang
3021 Warga Sipil Meninggal Dalam Perang di Afghanistan Tahun 2011
Solusi Radikal Atas Krisis Keuangan

SBY Bikin Warganya Menanggung Utang Rp 7 Juta/ Orang

Posted: 05 Feb 2012 12:20 AM PST

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) meminta agar pemerintah lebih memperhatikan pengelolaan utang yang pada Tahun Anggaran 2012 yang angkanya mencapai Rp 1.937 Triliun. Pasalnya, Koordinator Investigasi dan Advokasi FITRA, Uchok Sky Khadafi, mengungkapkan utang tersebut lebih banyak digunakan untuk keperluan kemewahan para pejabat.

“Pengelolaan utang oleh pemerintahan SBY sangat amburadul dan mengecewakan lantaran utang dipakai untuk bermewah-mewahan pejabat,” ungkap Uchok lewat pesan singkatnya, Ahad (5/2).

Uchok mencontohkan biaya pembelian pesawat kepresidenan dengan konsep green aircraft diadakan dengan anggaran senilai Rp 526 Miliar. Semuanya berasal dari utang. Dalam pos anggaran tahun 2011, ujarnya, terlihat pemerintah mengalokasikan Rp 92 Miliar untuk pesawat tersebut. Kemudian, pada 2012, pemerintah mengalokasikan utang senilai Rp 339 Miliar untuk pos yang sama.

Uchok mengungkapkan terdapat penambahan posisi utang dari 2011 ke 2012 senilai Rp 170 Triliun pada tahun ini. Jika Pemerintah berutang Rp 1.803 Triliun pada 2011, maka pemerintah menambah utangnya senilai Rp 1.937 Triliun pada 2012.

Uchok menjelaskan, SBY pun turut andil mendongkrak utang negara bahkan sejak berhasil mengalahkan Megawati pada pemilihan presiden pada 2004 lalu. Menurutnya, selisih utang Presiden Megawati bila dibandingkan SBY bisa mencapai Rp 705 Triliun.

Atas kebijakan utang tersebut, Uchok menjelaskan setiap Warga Negara Indonesia (WNI) akan menanggung beban senilai Rp 7.478. 764. “Kalau pada tahun anggaran 2012 dengan utang sejumlah Rp 1.937 Triliun dibagi dengan 259 juta orang, berarti Presiden SBY memberikan per kepala penduduk Indonesia utang sekitar tujuh juta rupiah,” ujar Uchok.

Untuk itu, ungkap Uchok, FITRA bersama dengan Pukat UGM dan Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Jawa Tengah, mendesak SBY untuk melakukan moratorium atau pengajuan keringanan pembayaran utang.

Uchok pun menegaskan tiga LSM tersebut meminta agar Presiden SBY membatalkan pengadaan pesawat kepresidenan dengan konsep green aircraft. Menurutnya, pembelian pesawat hanya akan memperlihatkan hedonisme pejabat di tengah kesengsaraan rakyat. “Kami pun meminta komisi 2 DPR untuk membatalkan pembelian pesawat yang dananya bersumber dari hutang,” tandasnya. (republika.co.id, 5/2/2012)

3021 Warga Sipil Meninggal Dalam Perang di Afghanistan Tahun 2011

Posted: 04 Feb 2012 11:56 PM PST

Sebuah laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengungkapkan tentang tingginya jumlah korban di kalangan warga sipil akibat perang di Afghanistan untuk tahun kelima dengan berturut-turut.

Radio BBC Inggris pada hari Sabtu (4/2) mengutip dari Misi Bantuan PBB di Afghanistan yang mengatakan bahwa 3.021 warga sipil telah meninggal pada tahun 2011. Jumlah ini naik dibandingkan dengan tahun 2010 , di mana 2.790 warga sipil meninggal, dan 2.412 pada tahun 2009.

Laporan itu menambahkan bahwa sebagian besar meninggal akibat dibunuh oleh pasukan bersenjata. Dikatakan bahwa penggunaan alat peledak improvisasi telah menjadi serangan bunuh diri lebih berdarah.

Laporan menunjukkan bahwa warga sipil yang meninggal akibat serangan udara telah meningkat pada tahun 2011 sebesar 9% dari tahun 2010 (moheet.com, 4/2/2012).

Solusi Radikal Atas Krisis Keuangan

Posted: 04 Feb 2012 04:26 PM PST

Oleh Jamal Harwood

Banyak yang dapat dikatakan terhadap komitmen, dorongan, dan ketabahan dari ribuan orang di seluruh dunia yang menantang musim dingin untuk menjadikan “occupy movement” untuk tetap bermartabat dan tetap hidup. Gerakan ini telah menangkap imajinasi rakyat banyak dan tidak sedikitpun memberikan gangguan bagi pihak perbankan dan elit pemerintahan. Sementara survei opini menunjukkan bahwa keluhan terbesar dari para peserta protes itu berpusat pada masalah korupsi, khususnya di sektor keuangan yang telah membawa dunia ke tepi jurang kehancuran, sehingga terdapat jauh lebih banyak yang harus dilakukan untuk mengembangkan alternatif yang nyata yang bisa diterapkan untuk menyelesaikan keadaan yang berantakan yang telah membawa kita pada keadaan saat ini. Bagian yang banyak mendapat kritik dari gerakan para pemrotes itu adalah kurangnya solosi komprehensif yang ditawarkan, padahal cukup tepat untuk menyoroti dominasi dan bias dari penduduk kaya yang berjumlah 1% itu, sementara kepemimpinan massa membutuhkan solusi yang terang dan jelas.

Bagaimana Solusi Islam atas masalah ini?

Bagaimana Khilafah yang akan terwujud menyelesaikan masalah seperti ini?

Riba

Seluruh riba dalam Islam adalah dilarang. Setengah persen dari sekuritas pemerintah, 5 % atau 10% biaya bank pada obligasi negara, 25% pada kartu kredit, atau 4.000% pada para rentenir -semuanya adalah dilarang. Dalam upaya bernada putus asa untuk menggerakkan ekonomi, pemerintah telah terus menurunkan suku bunga menjadi hampir nol, tetapi hanya bagi lembaga-lembaga keuangan mereka. Menariknya, bank-bank membebankan apa yang mereka suka dengan impunitas untuk membuat margin keuntungan besar. Sistem ini memberikan bank carte blanche (kekuasaan penuh)-untuk menang dari makan siang gratis ini dan yang pasti hal ini harus menjadi daftar tuntutan teratas bagi perubahan. Bayangkanlah dampak positif dari pengurangan semua nilai hutang bunga menjadi nol - hal ini jauh lebih baik bagi Yunani, Portugal, dll untuk membayar nol persen bunga dan membayar kembali pinjaman mereka daripada harus meminta pemotongan atau gagal bayar. Mengapa masyarakat mentolerir “perantara” ini yang terus-menerus mencuri dari masyarakat tanpa memperhatikan tingkat riba yang mereka tetapkan dan dengan resiko yang relatif kecil? Bukankah betapa jauh lebih baik bagi kita saat ini jika dana talangan yang membuat semua hipotek pada tingkat nol persen daripada uang dengan tingkat suku bunga nol persen dan ratusan miliar pinjaman dari pembayar pajak diberikan kepada para bankir?

Standar Emas/Perak

Yang tidak masuk akal adalah bahwa pemerintahan meninggalkan standar uang kertas (fiat money) dan semua penderitaan yang ditimbulkannya. “Anggaran defisit yang besar dan tidak ada yang bersedia memberikan kepada Anda? Tidak masalah, karena pemerintah anda tinggal mencetak uang kertas lebih banyak lagi. “Ini merupakan sulap keuangan.. Hal ini disebut pelonggaran kuantitatif (quantitative easing), dengan sentuhan operasi, dan sekarang mentargetkan uang PDB, yang kesemuanya berarti peningkatan mendasar pada uang kertas untuk memenuhi pengeluaran pemerintah yang lebih banyak. Dan adalah masyarakat yang harus membayar pajak siluman ini sebagai uang mereka yang daya belinya terus menurun. Sejak Nixon dengan sewenang-wenang menghapus dukungan emas atas mata uang pada tahun 1971, dolar AS (dan mata uang inti lainnya) telah menurun nilainya dibandingkan dengan nilai emas rata-rata 10 % per tahun. Ini berarti harga yang sangat tinggi bagi masyarakat untuk membayar dalam hal penurunan nilai uang mereka dan melalui inflasi dalam harga barang dan jasa.

Khilafah mengoperasikan logam ganda (bi-metal) yakni emas dan perak dan uang kertas, koin, atau uang elektronik yang harus 100% didukung oleh emas dan perak. Negara tidak dapat dengan ceroboh meningkatkan pasokan uang sekehendak para pemimpinnya. Hutang yang bernilai $ 15 triliun ($ 6 triliun dari jumlah itu muncul sejak tahun 2008) menyoroti bagaimana pemerintahan dengan tanpa terkontrol sangat sedikit memperhatikan kemakmuran dari orang-orang yang menggunakan dolar.

[Silakan lihat artikel ini untuk membaca lebih rinci artikel tentang Standar Emas dan link pada laporan terbaru yang menangani subjek pelaksanaannya]

Reformasi Keuangan Yang Sebenarnya

Terdapat laporan di Inggris bahwa Vickers memberikan sektor perbankan 8 tahun untuk menerapkan perubahan yang relatif kecil termasuk tingkat pemisahan antara investasi dan perbankan ritel. Hal ini mengejutkan-karena kurangnya kesan baik untuk mendapatkan pengakuan-mengingat adanya kegagalan di bidang ini pada beberapa tahun terakhir. Penciptaan uang yang tak terkendali, membengkaknya derivatif, meluasnya perjudian, dan ditutup dengan dana talangan dari pemerintah dengan uang rakyat dapat diringkas menjadi kenyataan bahwa tidak ada orang yang ditangkap atau didenda, dan tidak ada perubahan signifikan dari taktik yang telah diambil. Seolah-olah tidak ada yang terjadi.

Islam tidak memperbolehkan dana talangan pemerintah dari perusahaan-perusahaan pembiayaan, penjualan efek atau komoditi berjangka (short selling) dari aset keuangan, perdagangan emas dan perak di bursa berjangka (hanya spot trading untuk pengiriman segera), penjualan aset-aset yang tidak dimiliki oleh penjual, dan berbagai kontrak perjudian yang berbunga, asuransi (CDS), dan perdagangan berorientasi masa depan (future oriented trading). Kita telah menyaksikan konsekuensi dalam hal ketidakstabilan dan betapa hal ini menguras dompet masayarakat dan hanya memburuk masalah. Selama praktek-praktek korup fundamental yang tidak menambahkan apapun bagi perekonomian terus berlanjut, dan tidak ada undang-undang yang melarangnya, maka masyarakat akan menderita bagi kepentingan bank.

Obsesi Pertumbuhan Ekonomi

Dengan utang yang lepas kendali, kembalinya kepada pertumbuhan dilihat sebagai hal penting, tidak hanya untuk menghasilkan pendapatan pajak untuk membayar kembali pinjaman, tetapi juga untuk memulihkan pertumbuhan pekerjaan. Tapi, dengan ekonomi yang terikat pada industri keuangan - baik melalui dana talangan yang mahal maupun undang-undang yang melindunginya - dan dengan bank-bank menguasai kas keuangan untuk meningkatkan neraca keuangan mereka yang melemah, hal ini dapat terus menguras perekonomian secara signifikan. Satu-satunya solusi yang diajukan adalah campuran antara pencetakan uang dan penghematan. Padahal ada cara lain. Untuk mengembalikan kembali investasi masyarakat pada jalurnya dibutuhkan suatu lingkungan di mana pengeluaran dan investasi adalah dianjurkan. Islam menangani ini dengan dua cara. Pertama, dengan menghapus semua investasi berbasis riba, dan menyatukannya dengan aturan yang mencegah penimbunan kekayaan / uang, sehingga masyarakat secara alami akan mencari pengembalian modal melalui investasi bisnis.

Akibatnya, pasar investasi perusahaan dalam negara Islam menjadi sangat bergairah dan para pesertanya berbagi risiko dan manfaat dengan investasi yang tergantung pada partisipasi aktual pada perusahaan bukan “perdagangan” didalam /diluar yang anonim seperti yang didukung oleh pasar barat. Sebuah elemen kunci kedua adalah sistem perpajakan yang tidak berinvestasi pada modal, dan memberikan insentif lain untuk investasi penuh.

Perhatian negara adalah memastikan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dasar penduduk, bukan memberikan target pada pertumbuhan yang seringkali diartikan sebagai kesejahteraan atas semua orang.

Perpajakan

Banyaknya pajak yang dikenakan atas masyarakat pada hari ini adalah merupakan suatu penindasan yang berat. Islam memiliki sistem yang lebih sederhana yang terutama didasarkan pada kemakmuran dan bukan pada pajak penghasilan. Dengan memfokuskan pada akumulasi kekayaan yang tidak diinvestasikan (yakni zakat sebesar 2,5% per tahun), pajak atas kapasitas produktif dari tanah (kharaj) dan pajak kepala (jizyah) dikenakan bagi mereka yang mampu, sementara negara mendorong tumbuhnya pekerjaan/ perusahaan dan investasi dan mencegah penarikan kekayaan dari peredaran, persis seperti kondisi yang dilakukan para bankir yang mendominasi ekonomi Barat, hal yang paling mengakibatkan penderitaan. Tak pelak, konsekuensinya adalah ruang yang sangat kecil bagi negara yang sama dengan persepsi umum bahwa pemerintah di dunia Barat telah mengambil tanggung jawab terlalu banyak dan memaksakkan pemulihan ekonomi dengan yang mengenakkan pajak yang lebih tinggi yang dibebankan secara tidak merata pada kaum yang lebih miskin melalui pajak pendapatan dan pajak konsumsi .

Kesejahteraan Sosial

Empat puluh delapan persen orang Amerika saat ini menerima beberapa bentuk pembiayaan bagi kesejahteraan dari pemerintah. Di Inggris, sepertiga anggaran negara tahunan secara keseluruhan (£ 200 miliar) dibelanjakan untuk pembiayaan bagi kesejahteraan. Meskipun hal ini menunjukkan dakwaan serius dari masyarakat kapitalis dan jurang yang sangat besar antara si kaya dan si miskin, inti masalahnya adalah dorongan tanpa henti terhadap individualisme yang kita telah saksikan dalam beberapa dekade terakhir. Perbedaan yang radikal dengan Islam adalah bahwa tanggung jawab utama bagi kesejahteraan jatuh kepada laki-laki dewasa dalam keluarga, kemudian kepada keluarga yang lebih luas (yakni orang tua, anak-anak yang telah dewasa, saudara kandung) sebelum akhirnya jika jalan ke arah ini tidak tersedia lagi, maka negara akan memenuhi kebutuhan dasar (makanan, tempat tinggal, pakaian) bagi orang-orang yang kurang beruntung. Negara melengkapi kewajiban ini sebagai penyokong terakhir dengan menyediakan pendidikan dasar dan kesehatan.

Perdana Menteri Inggris, David Cameron, mengkampanyekan Masyarakat Besar yang baru, tetapi individu rakyat Inggris tidak berselera untuk mengadopsi tanggung jawab kolektif masyarakat, apalagi tanggung jawab keluarga.

Reformasi Tanah

Quran menekankan:

“Agar harta tidak beredar diantara orang-orang yang kaya saja” [Hasyr 59:7]

Pengumpulan lahan tanah yang luas ke tangan segelintir orang saja telah menyebabkan kemiskinan yang meluas pada masyarakat umum. Di Amerika, 15% penduduk saat ini bergantung pada kupon makanan untuk mendapatkan kebutuhan makanan sehari-hari. Kepemilikan tanah di salah satu negara terbesar dan paling subur di dunia itu hanyalah mimpi bagi sebagian besar orang, seperti juga yang sama menyedihkannya adalah yang terjadi di sebagian besar dunia Muslim karena tidak diterapkannya hukum Islam. Dalam hal ini, Hukum Islam adalah sangat dinamis dan memungkinkan kepemilikan yang luas di antara masyarakat umum. Jika lahan tidak digunakan selama jangka waktu 3 tahun, lahan itu akan akan beralih menjadi milik negara dan akan dialokasikan kembali kepada mereka yang akan menggunakannya. Setiap anggota masyarakat dapat mengklaim tanah mati atau yang tidak digunakan, dan menyewakan lahan oleh mereka yang tidak dapat memanfaatkannya secara langsung adalah hal yang dilarang. Hal ini ditambah lagi dengan pembatasan yang ketat terhadap segala bentuk penetapan harga yang ditafsirkan sebagai pemanfaatan lahan yang dinamis dan partisipasi yang jauh lebih luas dalam kekayaan tanah.

Kesimpulan

Adalah hal yang sangat tidak masuk akal jika para pemimpin dunia yang saat ini gagal untuk memecahkan krisis global akan mengambil pelajaran dari Islam untuk menyelesaikan masalah ini, terutama karena Islam memiliki pandangan dunia yang sangat berbeda atas bagaimana masyarakat melakukan fungsinya, dan menantang para elite yang duduk di atas tumpukan kekayaan yang dibuat diatas penderitaan orang lain.

Tapi, pelajaran dapat diambil dari bagian-bagian dunia yang sedang mengalami perubahan dramatis - seperti di Timur Tengah. Wilayah ini menghadapi pilihan: Apakah meniru sistem kapitalis Barat dan berharap untuk menghadapi semua masalah dari sistem yang sama yang mewabah dunia pada saat ini untuk akhirnya sampai di depan pintu-pintu mereka dalam beberapa tahun mendatang, Ataukah membangun sebuah visi yang berbeda bagi masa depan, dan mulai membangun ekonomi mereka dengan cara yang terbukti bisa memimpin dan terdapat contohnya, dan juga ekonomi yang dapat menghindari siklus pertumbuhan dan krisis (boom bust cycle economy) yang didorong oleh perbankan yang berbasis riba, perdagangan derivatif, dan mata uang fiat.

Fakta atas masyarakat Islam tidak dapat dengan mudah diringkas dalam beberapa kata seperti tersebut di atas, dan krisis keuangan adalah tidak berarti apa-apa dan bukan merupakan hal kompleks. Namun, permadani solusi atas manusia dari Islam yang kaya memberikan kontras yang tajam dengan solusi yang berorientasi bankir yang terus mewabah dunia. Jika kita ingin melihat kemajuan, maka solusi radikal harus ditampilkan dan didiskusikan.

Jamal Harwood adalah kontributor tetap untuk New Civilization (www.newcivilisation.com). Dia adalah seorang dosen di bidang Finance, dan merupakan anggota Komite Eksekutif Hizbut Tahrir Inggris.

Sumber: www.newcivilisation.com